JAKARTA- Sehubungan kisruh yang terjadi antara KPK dan Polri, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) bersama gereja-gereja di seluruh Indonesia sangat prihatin. Itulah sebabnya PGI melayangkan surat kepada Bapak Presiden Joko Widodo pada Senin (16/2). Surat ini ditandatangani oleh Ketua Umum PGI Pendeta. Dr. Henriette T. Lebang dan Sekretaris Umum PGI Pendeta Gomar Gultom.
Surat itu menegaskan sikap PGI, bahwa kedua lembaga ini sangat dibutuhkan dalam upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Karena itu, kisruh tersebut tak boleh dibiarkan berlarut-larut karena akan memudarkan kewibawaan kedua lembaga tersebut, dan dengan sendirinya akan melemahkan upaya-upaya mereka dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
“Dalam kaitan itu, PGI berharap Presiden, sebagai Pemimpin Bangsa dan Kepala Negara, segera mengambil sikap dan tindakan yang tegas dan jelas bagi seluruh rakyat Indonesia,” Demikian Sekretaris Ekseskutif Bidang Diakonia PGI, Jeirry Sumampow kepada Bergelora.com di Jakarta, Rabu (18/2).
Menurutnya KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi harus diselamatkan. Begitu juga, Polri sebagai institusi penegak hukum yang penting tak bisa dibiarkan kehilangan kewibawaan.
“Karena itu, PGI berharap Presiden dapat membersihkan kedua lembaga itu dari intervensi politik dari luar yang kami sinyalir menjadi penyebab makin akutnya perseteruan antar kedua lembaga ini,” tegasnya.
Bangsa ini menurutnya tak ingin kedua lembaga tersebut dipenuhi oleh berbagai kepentingan kotor yang kemudian berimplikasi pada rusaknya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak Presiden harus mendorong agar kedua lembaga ini memberikan teladan yang baik dalam konteks penegakan hukum kepada masyarakat.
PGI menurutnya mendukung segala upaya yang baik dari Bapak Presiden dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena itu, kami berharap agar Bapak Presiden tetap menyatakan keberpihakannya kepada upaya pemberantasan korupsi.
“Meskipun kedua lembaga ini sama pentingnya, tapi kami melihat bahwa apa yang sekarang berlangsung sudah mengarah kepada upaya untuk membunuh KPK sebagai lembaga,” ujarnya.
Dengan demikian menurutnya, itu juga berarti upaya untuk membunuh pemberantasan korupsi di negeri ini. KPK masih merupakan lembaga yang paling baik yang bisa kita harapkan untuk melakukan pemberantasan korupsi, dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya, seperti Kepolisian dan Kejaksaan.
“Karena itu, kami berharap agar Bapak Presiden mengambil langkah-langkah yang strategis untuk menyelamatkan lembaga ini,” tegasnya. (Calvin G. Eben-Haezer)
