JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni tidak ragu-ragu menindak perusahaan nakal yang membabat hutan. Bahkan jika perlu, Kementerian Kehutanan bisa meminta bantuan personel TNI/Polri maupun kementerian/lembaga lain.
“Jadi jangan ragu-ragu kalau Anda butuh bantuan personel untuk investigasi, minta saja nanti ke K/L lain, minta mungkin bantuan Polri, TNI, atau K/L lain,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
Prabowo menegaskan, pemerintah tidak pandang bulu dalam penindakan ini.
“Siapapun yang melanggar, izin pengelolaannya pun akan dicabut. “Sekali lagi siapa yang melanggar kita langsung tindak, kita cabut,” jelas Prabowo.
Dalam sidang kabinet itu, Kepala Negara juga menerima laporan dari Raja Juli terkait luas kawasan hutan yang ditertibkan.
Sejauh ini, Kementerian Kehutanan telah mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 1.012.016 hektar.
Sebelumnya, pada 3 Februari 2023, Kementerian Kehutanan juga telah mencabut sekitar 500.000 hektar PBPH nakal sehingga totalnya kini mencapai sekitar 1,5 juta.
Menurut Kementerian Kehutanan, pencabutan 1,5 juta ini berbeda dengan pencabutan 4,4 juta hektar penertiban sawit dalam kawasan hutan.
“Kalau tidak salah, sampai hari ini kita sudah cabut 4 juta hektar. 22 (PBPH) itu termasuk 4 juta?” tanya Prabowo kepada Raja Juli.
“Izin, Pak, beda. Itu yang 4,2 (juta hektar) itu penerbitan sawit dalam kawasan. Ini (yang 1,5 juta itu) PBPH Pak, Perizinan Berusaha di Kawasan Hutan,” kata Raja Juli.
“22 (PBPH) Pak, tapi ini masih bersifat nasional. Di Sumatera sendiri 116.000 (hektar),” imbuh dia.
Prabowo kembali menekankan agar jajarannya jangan pernah ragu untuk menegakkan hukum.
“Sudah 1,5 juta yang kita cabut. Jangan ragu-ragu, siapa yang melanggar langsung kita cabut,” tandas Prabowo.
Menhut Cabut 1,5 Juta Hektare PBPH Nakal dalam 1 Tahun Era Prabowo
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa total ada 1,5 juta hektar perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) nakal yang dicabut selama setahun pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Pencabutan PBPH yang nakal tersebut juga dilakukan atas perintah Presiden RI.
“Jadi, dalam waktu satu tahun ini saja, Pak Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan kami di Kementerian Kehutanan untuk menertibkan PBPH nakal seluas 1,5 juta hektar,” kata katanya, Senin (15/12/2025).
“Kini, Kementerian Kehutanan kembali akan menyita 22 PBPH nakal di seluruh Indonesia. Pencabutan PBPH ini akan diresmikan lewat surat keputusan (SK). Adapun sebanyak 116.198 hektar PBPH yang disita berlokasi di Sumatera.”
“Jadi secara resmi hari ini saya umumkan kepada publik bahwa atas tujuan Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang luasnya sebesar 1.012.016 hektar, termasuk di antaranya di Sumatera seluas 116.198 hektar,” ucapnya.
Menurut Raja Juli, jutaan lahan yang PBPH-nya dicabut dapat ditindak secara pidana. Namun, ia belum bisa merincikan perusahaan yang PBPH-nya dicabut karena masih dalam proses untuk dimuat dalam SK.
“Saya tidak bisa sampaikan ya, karena belum saya keluarkan SK-nya, tapi sekali lagi yang perlu saya tegaskan di sini, dalam satu tahun pemerintahan Pak Prabowo Subianto, kita telah menertibkan PBPH nakal ini seluas 1,5 juta,” tuturnya. (Web Warouw)
