JAKARTA- Konflik yang sering muncul dalam sengketa agraria adalah tejadinya perampasan hak terhadap sumber daya rakyat. Penggunaan kekerasan dalam setiap kali konflik agraria antara rakyat dengan perusahaan atau pemerintah karena mereka ingin memastikan perampasan terhadap sumber daya tersebut bisa berhasil. Demikian Wakil Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat (KPP) Partai Rakyat Demokratik (PRD), Alif Kamal kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (2/9)
“Dalam konflik agraria, antara rakyat berhadapan dengan perusahaan atau pemerintah, UUD 45 Pasal 33 sudah mengatur posisi pemerintah yang meletakkan kepentingan rakyat dan negara diatas segalanya. Karena itu harusnya dengan jargon Trisakti dan Nawacita pemerintahan Jokowi-JK tidak sulit untuk melaksanakan reforma agraria dan bersikap dalam setiap konflik agraria. Namun sering terjadi sabotase reforma agraria dilapangan,” jelasnya.
Menurutnya, sejak negara ini mengenal kata merdeka tidak ada perubahan menyeluruh soal agraria. Sementara syarat mutlak dari reforma agraria adalah adanya transformasi soal kepemilikan tanah, penguasaan dan penggunaan sumber daya agraria.
“Nah kalau Presiden Jokowi serius dalam melaksanakan reforma agraria harusnya 3 hal itu yang menjadi landasan. Seperti cita-cita Jokowi dalam nawacita poin ke 5, reforma agraria akan banyak memberikan keuntungan buat bangsa dan negara ini terutama menjadikan rakyat mempunyai akses produksi yang lebih besar sehingga ketidak adilan sosial-ekonomi pelan-pelan bisa terkikis,” ia mengingatkan.
Setelah dibulan Februari 2015 Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas soal reforma agraria, 24 Agustus 2016 lalu, Jokowi kembali mengundang menteri-menterinya untuk rapat membahas reforma agraria. Ditahun lalu, salah satu poin penting hasil dari rapat Jokowi dengan menterinya adalah ketersediaan lahan 9 juta hektar untuk petani marjinal dalam masa pemerintahan Jokowi-JK.
Dalam keterangan resminya setelah rapat, menteri kehutanan Siti Nurbaya mengatakan bahwa ada 2 hal yang akan dilakukan oleh pemerintah yaitu reforma agraria atau distribusi lahan dan yang kedua adalah urusan legalisasi.
Sementara poin penting dalam rapat terbatas 24 agustus 2016 Presiden Jokowi menginginkan adanya terobosan dalam reforma agraria. Terobosan ini bisa dilakukan dengan pemberian sertifikat dalam jumlah besar-besaran, kebijakan peta tunggal, redistribusi tanah terlantar serta pemanfaatan kawasan
Menurut Alif Kamal, dalam 2 kali kesempatan rapat terbatas Presiden Jokowi dengan menterinya yang khusus membahas reforma agraria ada beberapa hal yang harus di telaah yaitu tidak ada evaluasi menyeluruh tentang program pembagian lahan 9 juta hektar yang menjadi hasil rapat Presiden Jokowi bersama dengan menteri-menterinya ditahun 2015.
“Apakah program ini berhasil dilaksanakan atau tidak. Kalau program ini berhasil, sejauh mana keberhasilannya dalam mengatasi atau mengurangi persoalan kemiskinan bagi petani marjinal seperti cita-cita awal dari program ini. Kalau program ini tidak berhasil, persoalannya ada dimana? Apakah dilevel pelaksana programnya atau dimana? “ ujarnya.
Ia mengingatkan, dalam pengantar rapat kedua kali bersama menterinya yang membahas khusus soal reforma agraria, Presiden mengatakan bahwa reforma agraria harus menjadi cara baru menyelesaikan sengketa-sengketa agraria antar masyarakat dengan perusahaan dan antar masyarakat dengan pemerintah.
“Benar bahwa sengketa agraria antara masyarakat dengan perusahaan atau pemerintah salah satu cara menyelesaikannya adalah dengan melakukan reforma agraria. Namun persoalannya adalah dari beberapa kasus yang kami tangani belum ada niat dan tindakan yang baik dari beberapa lembaga terkait yang mau menjalankan perintah Presiden ini. Terutama kasus yang kami tangani di Karawang (Jabar) dan Batanghari (Jambi). Bahkan dalam perjalanannya sengketa agaria dibeberapa tempat selalu memunculkan konflik,” ujarnya (Web Warouw)
