JAKARTA- Rencana pemerintah Jokowi-JK untuk memotong subsidi Bahan Bakar Minyak dan menaikkan harga bahan bakar mendorong masyarakat mulai konsolidasi untuk menyiapkan penolakan kenaikan harga BBM secara luas. Kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga-harga barang kebutuhan dasar masyarakat, kenaikan biaya produksi dan berdampak kenaikan upah buruh.
“Saat ini semua kota di Jawa Tengah sedang melakukan persiapan. Semua serikat buruh, kaum tani, kaum miskin kota, mahasiswa dan pemuda berkonsolidasi menyiapkan rencana aksi bersama secara masif disetiap kota kabupaten se Jawa Tengah,” demikian Winarso dari Komite Nasional Penegakan Kedaulatan Rakyat (KN-PKR) di Solo, Jawa Tengah kepada Bergelora.com, Selasa (2/9).
Menurutnya, seharusnya Jokowi membuktikan dirinya sebagai pimpinan yang berpihak pada penderitaan rakyat, bukan malahan mengorbankan rakyatnya dengan mencabut subsidi dan menaikkan harga BBM.
“Kalau dia benar akan menjalankan Trisakti kenapa takut menghentikan pembayaran hutang luar negeri koq malah cabut subsidi BBM. Belum dilantik saja sudah menyiapkan kenaikan harga BBM yang akan menjerat leher rakyat,” ujarnya.
Hal yang sama disampaikan Ketua Serikat Kerakyatan Indonesia (Sakti) Jawa Timur, Leak Ermawan kepada Bergelora.com. Menurutnya, setelah pemilihan presiden, rakyat harus menelan penderitaan panjang atas terpilihnya Jokowi-JK yang memilih jalan menaikkan harga BBM.
“Yang pasti kawan-kawan dari 38 kota dan kabupaten se Jawa Timur saat ini sedang konsolidasi kota untuk menggalang semua elemen masyarakat untuk menolak kenaikan harga BBM. Jawa Timur akan aksi disetiap kota dan puncaknya di Surabaya dan Malang,” tegasnya terpisah kepada Bergelora.com di Surabaya.
Menurutnya Jokowi sebetulnya bisa memilih memangkas berbagai anggaran negara yang tidak effisien seperti gaji pejabat tinggi dan anggota DPR untuk mengurangi beban APBN.
“Namun sangat disayangkan justru Jokowi memilih mencabut subsidi BBM. Katanya untuk kesehatan dan pendidikan, padahal dipakai untuk bayar hutang luar negerinya pengemplang BLBI,” ujarnya.
Menurutnya, cepat atau lambat, rakyat akan sadar siapa presiden siapa Jokowi dan Jusuf Kalla sebenarnya.
“Jokowi- JK talah membuktikan siapa sebenarnya mereka. Mereka hanya alat dari Imperialisme. Koq masih saja ada orang yang percaya mereka nasionalis,” tegasnya.
Pembangkangan Publik
Jimmy Robert Tindi dari Komite Nasional Penegakan Kedaulatan Rakyat (KN-PKR) di Manado, Sulawesi Utara menegaskan bahwa rakyat di Sulawesi Utara juga keberatan dengan rencana Jokowi-JK mencabut subsidi BBM.
“Sangat tidak masuk akal. Dia (Jokowi-red) kan terpilih karena katanya pro-rakyat dan membela kepentingan rakyat kecil. Belum dilantik dia sudah siapkan liang kubur bagi rakyat,” ujarnya.
Untuk itu Jimmy Robert Tindi menyerukan agar rakyat Sulawesi Utara menolak kenaikan harga BBM yang direncanakan oleh Jokowi-JK.
“Kita siapkan pembangkangan publik untuk tidak membayar pajak. Setiap kota dan kabupaten bersiap untuk menggelar terus menerus aksi massa pada saat pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM,” tegasnya kepada Bergelora.com di Manado.
Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka menilai pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) hanya akan melahirkan kemiskinan baru. Untuk itu, semestinya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 memuat akumulatif kebutuhan rakyat.
“Apakah benar BBM bersubsidi mayoritas digunakan oleh orang kaya? Saya ingin mengatakan, ketika bicara subsidi energi dikontradiksikan pada dikotomi kaya miskin, maka kita telah masuk pada perangkap pemikiran ekonomi mazhab pasar alias neolib,” ucap politisi PDI Perjuangan itu di Jakarta (28/8) kepada pers.
Rieke menjelaskan, pada rapat antara Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah SBY, terungkap jika terjadi kenaikan BBM senilai Rp.1000/liter dapat menciptakan inflasi 1,43 persen dan kemiskinan naik 0,61 persen, yakni sekitar 1.525.000 juta orang. “Kemudian, jika setiap kenaikan BBM senilai Rp.500/liter, maka diperlukan tambahan penghasilan baru setiap rumah tangga sebesar Rp. 100.000/bulan,” ujar Rieke.
Rieke menambahkan, kalaupun harus bicara soal kaya dan miskin, pihaknya ingin bertanya hal dasar, data kemiskinan yang mana yang digunakan pemerintah? Data mana yang paling sesuai dengan kenyataan.
Rieke pun, menyampaikan beberapa data kemiskinan yang digunakan pemerintah SBY yakni, daya Beli setiap orang/bulan (BPS 2013), di atas Rp 1 juta = 38,4 juta (16%), antara Rp500ribu-Rp.1 juta=69,6 juta (29%), di bawah Rp.500 ribu=132 juta (55%).
Rieke menjelaskan terkait ruang Fiskal RAPBN 2015. Rieke pun membuka belanja RAPBN dan jumlah alokasi anggaran untuk jalankan program di luar subsidi BBM 291,111T. Diantaranya, belanja Kementrian/Lembaga Rp 600 Trilliun, belanja Pegawai Rp 270 T, belanja Modal+Belanja Barang Rp 330 T, belanja Sosial+Belanja Lain-lain Rp 150 T. “Ruang fiskal 480 T habis untuk program Pemerintah SBY yang tinggal kurang lebih 1,5 bulan,” tuturnya. (Andreas Nur/Web Warouw)
