JAKARTA- Jabatan menteri harus diampu oleh seseorang mempunyai kualitas kemampuan dalam membangun bangsa. Menteri juga harus dapat menjaga stabilitas nasional, terutama dari sisi perekonomian yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Hal ini disimpulkan dalam Dialog Kenegaraan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada hari Rabu (1/7).
Jabatan menteri dalam pemerintahan memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemerintahan. Karena seorang menteri menjalankan salah satu fungsi dan tugas yang menjadi tujuan pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, terkait isu reshuffle kabinet di Pemerintahan Jokowi, Oni Suharman yang merupakan anggota DPD RI menuntut untuk jabatan menteri harus dipegang oleh orang yang kompeten karena mengampu tugas yang berat.
“Siapapun nanti yang akan menjadi menteri, yang penting adalah dia yang bisa membangun daerah,” ujar Oni.
Dalam acara tersebut, Oni yang merupakan senator dari Jawa Barat ini juga menegaskan bahwa saat ini yang harus diberikan perhatian lebih adalah bangsa dan rakyat. Permasalahan yang muncul karena kegaduhan politik sangat berdampak pada masyarakat. Permasalahan rakyat lebih penting daripada membahas mengenai isu reshuffle kabinet. Saat ini yang dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dengan pemerintah untuk dapat menyejahterakan bangsa.
“Masalah reshuffle kabinet sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan, yang penting adalah bagaimana caranya membuat harga-harga sembako stabil di masyarakat. Dan untuk dapat menstabilkan harga, semua pihak harus dapat bekerjasama dengan pemerintah,” tegas Oni.
Senada dengan Oni Suharman, Rahmad Bagja, seorang pengamat politik Universitas Al Azhar, mengatakan bahwa seorang menteri harus mampu menjadi pemimpin di kementeriannya. Posisi menteri juga harus dipegang oleh orang yang benar-benar mampu, bukan hanya dari kepentingan politik saja.
“Kementerian harus dipimpin oleh menteri yang bisa menggunakan semua sumber daya di kementeriannya itu,” ujarnya. (Calvin G. Eben-Haezer)
