JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI mengajak masyarakat di Tanah Air khususnya Aceh terus membangun kesiapsiagaan nasional secara aktif dengan melibatkan banyak pihak atau multipihak untuk melawan terorisme.
“Kesiapsiagaan itu lebih kepada langkah-langkah mitigasi agar semua kita bangkit bersama untuk waspada,” kata Kepala BNPT Komjen Polisi Boy Rafli Amar melalui keterangan tertulis yang diterima Bergelora.com di Jakarta, Rabu (14/12).
Dengan adanya kesiapsiagaan nasional, akan membangun kesadaran masyarakat selalu waspada dengan potensi ancaman terorisme yang dapat terjadi kepada siapa saja, dimana saja dan kapan saja.
“Agar kita berhati-hati dan semuanya memiliki kesadaran bahwa ancaman terorisme bisa kapan saja terjadi dan menimpa siapa saja,” kata Kepala BNPT.
Mantan Kapolda Banten tersebut mendorong masyarakat Aceh untuk turut berperan aktif menjadi garda terdepan bangsa dalam menjaga dan mempertahankan kebudayaan, adat istiadat serta semangat toleransi. Termasuk menjaga Pancasila demi menghadirkan kehidupan yang harmonis di Bumi Serambi Makkah.
“Sebagai provinsi yang mendapat julukan Bumi Serambi Makkah, Aceh memiliki penduduk multikultural yang hidup secara harmonis dan mengedepankan toleransi antarumat beragama,” ujar Boy.
Hal itu, sambung dia, harus selalu dirawat bersama-sama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di bawah naungan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa.
Jenderal polisi bintang tiga tersebut menekankan pentingnya glorifikasi semangat nasionalisme oleh setiap warga negara demi meminimalisir upaya-upaya propaganda, dan penyebaran paham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.
“Mari kita gelorakan nasionalisme untuk mempersempit ruang gerak propaganda dan penyebaran paham radikal terorisme di masyarakat, khususnya di Aceh,” ajak dia.
Senada dengan Kepala BNPT RI, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Masrimin mengatakan kesuksesan mencegah propaganda, radikalisasi dan tindak pidana terorisme membutuhkan kemauan, dukungan dan kerja sama semua pihak khususnya masyarakat sipil.
“Besar harapan kami komitmen tersebut bisa terus diperkuat seluruh pihak,” kata dia.
Siskamling dan Ronda
Secara terpisah, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jawa Tengah, Nurhadi menegaskan perkembangan terorisme tak lepas dari runtuhnya sistim keamanan lingkungan (Siskamling) yang pernah kuat puluhan selama puluhan tahun sebelum reformasi.
“Saat ini sudah tidak ada lagi Siskamling. Tidak ada lagi ronda desa. Kalau rapat desa paling urusan arisan semata. Sehingga masyarakat abai terhadap ancaman terorisme yang bersembunyi di desa-desa,” ujarnya.
Padahal menurutnya masalah terorisme bukan hanya masalah dan tanggung jawab negara dan BNPT, karena sasarannya langsung ke masyarakat. Sementara tangan BNPT tidak bisa menjangkau desa-desa,” tegasnya.
Menurutnya sudah saatnya mengaktifkan kembali Siskamling dan sistim ronda dan tamu wajib lapor 24 jam, agar masyarakat bergotong royong memastikan desa, kampung RT dan RW bebas dari persembunyian teroris,” tegasnya.
Selama ini desa siaga dan RT Siaga yang dibangun DKR hanya mengurus advokasi pasien yang butuh pertolongan ke puskesmas dan rumah sakit saja.
“Saatnya kader dan relawan Desa dan RT Siaga mendorong masyarakat mengaktifkan Siskamling dan Ronda Desa. Jangan abai kalau ada orang baru.dan orang asing masuk desa, pastikan identitasnya aman,” tegasnya.
Hal serupa dilaporkan oleh Roy Pangharapan, Ketua DKR Depok tentang ketiadaan Siskamling dan Sistim Ronda.
“Apalagi di Depok sudah tidak ada Siskamling dan Ronda. Adanya kalau bulan puasa, untuk bangunkan orang sahur,” jelasnya.
DKR menurutnya sudah mulai mengarahkan kader dan relawannya untuk mendorong aktifnya Siskamling di setiap RT Siaga yang aktif selama ini.
“Ronda harus jalan. Untuk itu RT, RW sampai lurah harus ikut memastikan Siskamling berjalan. Jangan sampai temapt tinggal kita jadi tempat persembunyian teroris, Apalagi jadi korban” tegasnya. (Web Warouw)
