Senin, 2 Desember 2024

Seskab Pramono Anung: Pemerintah Wajib Dikritik, Tapi Jangan Menghina

JAKARTA- Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, sebagai bangsa yang besar, yang multietnis dan multikultur, beragam persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia tidak gampang diselesaikan.Tetapi akan menjadi bisa terselesaikan selama semuanya bersama-sama perbedaan adalah biasa.

“Indonesia adalah negara demokrasi, berbeda adalah hal yang biasa. Tetapi kalau kemudian sudah mengambil langkah-langkah, katakanlah mendorong sidang istimewa atau meminta untuk memakzulkan dan sebagainya, itu sudah menjadi luar biasa,” kata Pramono kepada wartawan usai berbincara pada Indonesianisme Summit, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (10/12) siang.

Terkait kritik kepada pemerintah, Seskab menjelaskan, kalau pemerintah ini dikritik, memang wajib dikritik. Ia mengingat, kritik itu adalah obat. “Saya yakin kalau pemerintah dikritik itu juga akan makin kuat karena bagaimanapun pemerintah tanpa kritik  juga tidak akan baik,” tegasnya.

Namun demikian, Seskab Pramono Anung mengingatkan, yang paling penting dari kritik kepada pemrintah adalah jangan kemudian melebihi dari porsi yang untuk mengkritik, menghina, menistakan dan sebagainya, dan sebagainya.

Arti Indonesianisme

Apa arti Indonesianisme pada hari ini? Alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) yang kini dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung pada Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki jawabannya.

“Saya menggambarkan Indonesia itu seperti ini, Presiden, Wakil Presiden kapan saja, dimana saja, bisa membuat keputusan, dan keputusan itu untuk bangsa dan negara. Jadi dalam pemerintahan Indonesianisme adalah pemerintahan yang lebih fleksibel,” kata Pramono Anung.

Berikutnya dalam politik, menurut Seskab, boleh bersaing, bertempur, bertarung tetapi ada saatnya bersahabat, berkawan. Ia menunjuk contoh, bagaimana persaingan yang sangat keras antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden 2014 lalu, yang terselesaikan dengan sangat baik. “Mereka sekarang sangat bersahabat dengan baik. Bahkan pertemuan terbuka dalam tahun ini saja sudah 4 kali,” ujarnya.

Indonesianisme pada hari ini diartikan adalah ketika Indonesia sedang mengalami permasalahan, seperti kejadian gempa bumi tektonik di di Pidie Jaya, Aceh, Rabu (7/12) lalu. Seskab menunjukkan gambar saat Presiden Jokowi membangkitkan semangat anak-anak kecil yang trauma terhadap gempa bumi yang ada di Pidie Jaya dan juga di Bireuen.

“Dengan demikian, persoalan Indonesianisme dalam bidang sosial salah satunya atau dalam bidang pendidikan adalah bagaimana seorang Kepala Negara, Presiden, bisa membangkitkan masyarakatnya ketika sedang menghadapi musibah,” terang Mas Pram, panggilan akrab Pramono Anung.

Berikutnya, menurut Seskab, Indonesianisme adalah memotong birokrasi yang bertele-tele yang sangat panjang. Seskab menunjuk contoh saat berkunjung ke Aceh, Kamis hingga Jumat, atau hanya selang sehari setelah terjadinya gempa bumi. Begitu Presiden datang ke lapangan, langsung diputuskan santunan untuk yang meninggal dunia Rp 15 juta, rumah yang rusak berat Rp 40 juta, yang rusak ringan Rp 20 juta, yang luka Rp 5 juta dan seterusnya.

“Dulu yang seperti ini prosedurnya sangat panjang, harus panjang sekali. Sehingga gempanya sudah lewat, beban masyarakatnya sudah berlalu, mereka sudah lupa, uangnya baru datang dan biasanya uang seperti itu dipotong oleh birokrasi. Maka Indonesianisme pada hari ini adalah bagaimana memudahkan pelayanan itu diberikan,” jelas Pramono.

Fokus Pemerintah

Seskab Pramono Anung menyampaikan apa yang dilakukan pemerintah saat ini dalam konteks kekinian. Ia menyebutkan, yang pertama adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi ini bisa terjaga. Ketika dunia sedang mengalami perlambatan, sekarang ekonomi dunia tumbuh 3%, kita masih bisa tumbuh di atas 5% atau 5,0 sekian persen. Sementara di antara negara-negara anggota G-20 Indonesia tumbuh nomor 3 dunia setelah India dan China.

“Sehingga dengan demikian negara ini on the right track, punya demokrasi, pertumbuhan ekonominya bagus, orang mau ngomong apa saja boleh. Maki-maki juga enggak apa-apa asal tidak berlebihan, berlebihan ditangkap,” ujar Pramono.

Ditambahkan Seskab, inflasi sekarang terjaga 3,5 – 4%, kemiskinan, gini ratio dalam pemerintahan selama 2 tahun ini sudah menurun dari 0,42 menjadi 0,41 terakhir menjadi 0,39. Harapannya, lanjut Seskab, adalah terus ditekan karena gini ratio adalah perbedaan kaya miskin. Demikian juga, dengan pengangguran diharapkan bisa di bawah 11%.

Secara singkat, Seskab menjelaskan 3 (tiga) fokus pemerintah saat ini, yaitu pembangunan infrastruktur, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), dan deregulasi dan debirokratisasi.

Dalam persoalan infrastruktur, lanjut Seskab, yang utama adalah infrastruktur yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR, dan yang kedua di Kementerian Pariwisata. Menurut Seskab, Presiden betul-betul menginginkan pariwisata Indonesia, seperti janji beliau, pada tahun ini 12 juta, tahun depan 15, tahun 2019 adalah 20 juta.

Yang berikutnya peningkatan SDM, tentang pendidikan vokasi. Menurut Seskab, di negara ini banyak guru-guru atau murid-murid yang dijejali persoalan-persoalan yang sifatnya normatif. Pancasila, PMK, tidak ada yang sifatnya inovatif. Maka dengan demikian anggaran mulai tahun depan diubah dari 30% adalah bersifat inovatif, 70% normatif menjadi 50% : 50%.

“Maka ini kesempatan ITB untuk masuk pada wilayah itu. Jadi mulai tahun depan akan diubah seperti itu,” terang Pramono.

Terakhir, Seskab menunjuk 14 Paket Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai upaya deregulasi dan debirokratisasi.

Seskab juga menyampaikan tentang Tax Amnesty, dimana kemarin malam usai mengunjungi Gempa Aceh, Presiden mengundang Wajib Pajak prominen atau yang tebusannya diatas Rp 10 miliar. Berdasarkan data terbaru pada Jumat (9/12), menurut Seskab, tebusan tax amnesty telah mencapai Rp 105 triliun.

Sementara berkaitan dengan kemudahan berusaha atau Easy of Doing Business (EoD), Seskab menjelaskan, bahwa saat ini rangking Indonesia berada 91. Namun masih kalah dari Malaysia, Singapura, dan Thailand, sehingga Presiden mematok tahun depan harus bisa di bawah 50.

Kepada Bergeloral.com dilaporkan, tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Taher. (Bey Machmudin)

 

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,110PelangganBerlangganan

Terbaru