JAKARTA- Realisasi sementara belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Negara mencapai Rp677,6 Triliun yaitu 88,3 persen terhadap pagu APBNP 2016. Apabila dibandingkan dengan outlook setelah penghematan (termasuk penghematan alamiah), maka kinerja penyerapan belanja K/L mencapai 100,8 persen. Realisasi ini lebih tinggi dari penyerapan anggaran tahun 2015 sebesar 92,0 persen. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan realisasi indikator ekonomi makro tahun 2016 (sementara) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (3/1) .
Ia menjelaskan, perbaikan realisasi belanja K/L mencerminkan perbaikan dalam pelaksanaan anggaran yang dimulai sejak awal tahun 2016. Kinerja penyerapan belanja K/L juga dipengaruhi oleh kebijakan percepatan pelaksanaan kegiatan antara lain pelelangan dini, yang berjalan efektif, tercermin dari peningkatan penyerapan bulanan yang lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
“Apabila dilihat menurut jenis belanja, realisasi belanja barang tahun 2016 mencapai Rp257,7 Triliun atau 85,1 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Faktor yang mempengaruhi penyerapan pada belanja barang adalah peningkatan efisiensi belanja barang melalui Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2016, terutama untuk penghematan perjalanan dinas, dan paket meeting,” jelasnya.
Sementara itu, realisasi belanja modal mencapai Rp165,0 Triliun atau sekitar 79,9 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016. Kinerja penyerapan belanja modal tersebut dipengaruhi oleh upaya untuk meningkatkan belanja produktif, maupun upaya untuk mengembalikan kredibilitas APBN dengan dilakukannya penghematan.
Realisasi PNBP tahun 2016 melebihi target APBNP tahun 2016 meskipun harga komoditas mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pergeseran sumber penerimaan dari PNBP sumber daya alam ke PNBP yang bersumber dari penerimaan Kementerian/Lembaga.
“Penerimaan SDA lebih rendah dibandingkan target dalam APBNP, meskipun asumsi harga minyak dan lifting minyak dan gas cukup sesuai dengan asumsi dalam APBNP, tetapi menguatnya nilai tukar Rupiah dan kenaikan cost recovery berpengaruh terhadap penerimaan PNBP,” ujar Sri Mulyani.
Selanjutnya, penyerapan belanja non-K/L mencapai Rp471,0 Triliun (87,4 persen dari APBNP tahun 2016). Capaian realisasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi yang tingkat penyerapannya mencapai 113,2 persen. Di sisi lain, realisasi subsidi non-energi secara persentase lebih rendah dibandingkan tahun 2015.
“Lebih rendahnya realisasi subsidi non-energi terutama disebabkan oleh realisasi subsidi bunga kredit program yang baru dialokasikan pada tahun 2016, yaitu subsidi bunga KUR, subsidi bunga kredit perumahan, dan subsidi bantuan uang muka perumahan. Adapun realisasi pembayaran bunga utang yang lebih rendah dari pagunya dalam APBNP tahun 2016 antara lain dipengaruhi oleh penurunan tingkat imbal hasil SBN serta lebih kuatnya realisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dibanding asumsinya dalam APBNP 2016,” katanya.
Sri Mulyani melaporkan, realisasi sementara anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam tahun 2016 mencapai Rp710,9 Triliun (91,6 persen dari pagu APBNP tahun 2016) terutama dipengaruhi oleh rendahnya realisasi dana bagi hasil (DBH), Dana Transfer Khusus, baik DAK fisik dan DAK non-fisik (tunjangan profesi guru PNSD) akibat optimalisasi penggunaan akumulasi dana tahun-tahun sebelumnya.
“Sementara DAU yang ditunda sebesar Rp19,4 Triliun telah dapat dibayarkan kembali sepenuhnya,” katanya.
Selanjutnya, realisasi sementara pembiayaan anggaran mencapai Rp330,3 Triliun, atau sebesar 111,3 persen dari APBNP tahun 2016. Realisasi pembiayaan anggaran tersebut terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp393,6 Triliun dan pembiayaan non-utang sebesar negatif Rp63,3 Triliun.
Dalam realisasi pembiayaan anggaran non-utang tersebut, terdapat penyertaan modal negara sebesar Rp65,2 Triliun, sesuai dengan target dalam APBNP tahun 2016. Dengan terealisasinya seluruh rencana PMN ini, diharapkan BUMN dapat berperan dalam pembangunan infrastruktur serta dengan tata kelola yang baik dapat meningkatkan sumbangannya dari penerimaan pajak dan dividen bagi negara.
Berdasarkan realisasi sementara defisit anggaran sebesar Rp307,7 Triliun dan realisasi
sementara pembiayaan anggaran yang mencapai Rp330,3 Triliun tersebut, maka dalam pelaksanaan APBNP tahun 2016 terdapat SiLPA sebesar Rp22,7 Triliun.
“Dengan demikian, Pemerintah telah dapat mengelola pelaksanaan APBNP Tahun 2016 secara kredibel melalui langkah-langkah peningkatan penerimaan negara dan belanja negara yang efisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur,” tegasnya. (Enrico N. Abdielli)
