JAKARTA – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan saat ini penataan pangan adalah hal penting demi menuju swasembada pangan. Salah satu upaya pemerintah adalah mendatangkan gas impor khusus untuk keperluan pupuk nasional.
“Pak Erick Menteri BUMN sudah bekerja, akan mendatangkan gas dari UEA, akan ngasih kita dalam harga US$ 6,” ujar Zulkifli saat ditemui di Kementerian Perdagangan pada Ahad, 25 September 2022.
Ia menjelaskan impor gas itu dikhususkan untuk pupuk dan pabrik pupuk yang berada di Aceh. Pemerintah berharap gas impor tersebut akan cukup untuk keperluan pupuk nasional demi membantu petani menggenjot produktivitasnya.
Namun problemnya, kata dia, sampai saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum menurunkan surat permohonan terkait rencana tersebut. “Saya masih tanya terus, mana Pak Menteri ESDM suratnya,” ucapnya.
Sampai sekarang Kementerian Perdagangan belum mendapat permohonan dari Menteri ESDM Arifin Tasrif. Padahal, Zulhas sudah menyampaikan jika Arifin mengirimkan surat itu melalui pesan singkat WhatsApp misalnya, dia akan langsung menekennya untuk mendatangkan gas dari UEA ke Aceh.
Zulkifli memastikan impor gas tersebut memungkinkan untuk diproses di Tanah Air sehingga pabrik pupuk Indonesia bisa memproduksi lebih banyak. Rencana sangat mendesak untuk diimplementasi guna memperbaiki kondisi pertanian di Indonesia, terutama soal kesejahteraan petani.
Selanjutnya: Jika pemerintah tak membantu petani, Indonesia bisa terancam alami krisis.
Ia mengungkapkan jika pemerintah tidak membantu petani, maka Indonesia bisa terancam mengalami krisis. Sebab, tak ada lagi yang mau menjadi petani.
“Apalagi petani pada sekarang tanahnya sewa,” kata dia. Karena itu, masalah yang berkaitan dengan produktivitas harus segera diperbaiki. Demi produktivitas yang tinggi, hal yang perlu diperhatikan kini adalah persoalan bibit dan pupuk.
Zulkifli pun mengatakan pemerintah tak ingin petani dibebani soal harga atau penjualan. Karena itu, pemerintah juga berencana akan membeli seluruh hasil produksi petani melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk kemudian dijual kepada konsumen.
Rencana itu disampaikan Presiden Jokowi kepada Zulkifli Hasan dalam rapat kabinet.
“Nah, oleh karena itu kemarin saya mengusulkan, kalau bisa subsidi (pangan) Rp 100 triliun per tahun selama tiga tahun,” ujarnya.
Menurutnya, program seperti itu sebetulnya sangat mendasar, karena di seluruh dunia melakukan hal yang sama. Ide ini pun di, kata dia, sudah muncul di pemerintaham sejak puluhan tahun lalu. Namun baru kali ini digaungkan kembali dalam rapat kabinet.
Jika wacana ini dapat direalisasikan, petani tidak dibebani tugas tambahan yang bukan bidangnya. Harapannya petani bisa lebih produktif sehingga dukungan pada petani pun dapat fokus terhadap teknologi dan pasar.
“Kalau udah jadi program-program itu, sudah kita nggak perlu impor pangan lagi,” tutur Zulhas..(Enrico N. Abdielli)
