JAKARTA – Jaringan ’98 mengecam keras watak politisi Indonesia yang semakin terbuka dimata publik,–mengejar keuntungan pribadi dengan cara menjual bangsa dan negara dalam berbagai kasus seperti skandal Pelindo II dan skandal Freeport. Untuk itu Presiden Joko Widodo diminta untuk tidak lagi ‘kumpul kebo’ dengan kaki tangan nekolim (neo kolonialme dan imperialisme) di dalam negeri.
“Semakin jelas watak asli mayoritas elite dan politisi Indonesia dalam berbagai gejolak dan polemik beberapa bulan terakhir ini. Masih bagus kalau koppig kepala batu, tapi ini menjijikkan karena bermental inlander muka tembok, menjilat asing menindas bangsanya!” ujar Jurubicara Jaringan ’98, Ricky Tamba kepada Bergelora.com, Sabtu (12/12)
Dalam analisa Jaringan ’98, kekuatan ekonomi-politik di Indonesia saat ini terbagi ke dalam 3 kelompok, yakni pro-nekolim-neoliberalisme, nasionalis kerakyatan dan oportunis.
“Faksi nasionalis kerakyatan mulai bangkit seiring terbongkarnya berbagai konspirasi busuk seperti liberalisasi ekonomi-politik melalui amandemen Undang-undang Dasar 1945 dan penerapan Undang-undang pro asing, penindasan kaum buruh melalui PP 78/ 2015, penjualan aset-aset strategis bangsa seperti JICT, hingga skandal ESDM Kontrak Karya Freeport di Papua dan Newmont NTB,” ujar aktivis 1998 ini.
Mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Kerakyatan (GPK) ini mengingatkan pada seluruh rakyat agar sadar bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan darurat yang sewaktu-waktu dapat hancur lebur, tergantung kepentingan kekuatan asing yang tetap mengendalikan elit-elit politik yang saat ini memegang kekuasaan politik di eksekutif dan legislatif.
“Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di ambang kehancuran sebagai hasil desain nekolim neoliberalisme penjajah bangsa via antek-anteknya pengkhianat Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya
Ia menegaskan permufakatan jahat tersebut hanya bisa dilawan dengan persatuan kaum nasionalis kerakyatan yang teguh kokoh menjaga NKRI, yang sangat mendesak untuk segera direalisasikan sebelum rencana penghancuran tersebut berjalan.
“Untuk itu, Seperti Bung Karno, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus lakukan langkah-langkah strategis progresif, dimulai dengan menangkap dan mengadili mafia penghancur bangsa serta menyapu bersih kekuatan nekolim neoliberalisme di dalam Kabinet Kerja.
Tidak lupa ia mengingatkan agar Presiden Joko Widodo segera membentuk kabinet yang benar-benar sejalan dengan Nawacita dan Tri Sakti, yang akan melaksanakan tanpa syarat semua perintah presiden.
“Segera ganti yakni para menteri penelikung Trisakti dan Nawacita, pembuat masalah baru yang bikin rakyat muak hilang harapan,” tegasnya.
Presiden Joko Widodo juga diminta untuk tidak ragu menggunakan kewenangan presidensialnya dalam menghadapi berbagai masalah. Agar rakyat dan TNI menurutnya tidak kehilangan arah dalam menghadapi gejolak politik yang semakin keruh belakangan ini.
“Jokowi harus berani dan efektif gunakan segala kewenangan presidensial. Semua problem harus dituntaskan, jangan gaduh terus kompromi, kasus hilang menguap dan kembali ‘kumpul kebo’ dengan kaki tangan nekolim. Mayoritas rakyat dan TNI/ Polri siap dikomando Presiden Jokowi bila konsisten majukan bangsa sejahterakan rakyat. Demi NKRI, Jokowi jangan ‘kumpul kebo’ lagi!” pungkas Ricky. (Web Warouw)
