JAKARTA– Menteri Ketenagakerjaan M.Hanif Dhakiri menginstruksikan seluruh jajaran dan dinas agar program kerja ketenagakerjaan 2017 berorientasi pada hasil. Hal ini ditegaskannya setelah membuka ‘Rapat Koordinasi Nasional Ketenagakerjaan’ di Hotel Bidakara Jakarta pada hari Kamis (2/2).
“Presiden berpesan dalam menyelenggarakan program dan kerja harus berorientasi hasil bukan hanya penyerapan anggaran,”ujar Menaker ,” kata Menteri Hanif.
Menurut Menaker, orientasi hasil menjadi penting untuk memastikan program kerja dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat juga memberikan dampak positif ke pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Dengan orientasi hasil, capaian tentu akan lebih optimal.
“Untuk ini kita terus bersinergi antara pusat dan daerah agar seluruh program kerja memiliki nilai manfaat yang baik, optimal bagi seluruh stake holders ketenagakerjaan,”katanya.
Sinergi antara pusat dan daerah juga diperlukan untuk memastikan kualitas pasar kerja dan membantu menyiapkan instrument agar angkatan kerja bisa memasuki pasar kerja. Saat ini pemerintah tengah menggalakkan pelatihan kerja untuk menjawab permasalahan ketenagakerjaan dengan profil angkatan kerja didominasi lulusan SD/SMP sebanyak 60%.
“Mereka harus jadi prioritas kita. Daerah saya minta untuk memetakan mana saja daerah kantong lulusan SD/SMP dan lakukan intervensi untuk dorong peningkatan kapasitas dan akses ke pasar kerja.” kata Menteri Hanif.
Bisa Dirasakan Rakyat
Hanif Dhakiri juga menekankan, bahwa hasil dari program dan kebijakan pemerintah harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program dan kebijakan pemerintah tidak boleh hanya berlandaskan pada penyerapan anggaran saja.
“Paling kunci adalah agar bagaimana semua program dan kegaitan yang dijalankan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan itu benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” katanya.
Pada pertemuan yang diikuti oleh perwakilan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di berbagai daerah tersebut, Menteri Hanif mencontohkan dengan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Layanan yang terintegrasi dengan beberapa dinas lain seperti keimigrasian dan BP3TKI tersebut, yang menjadi indikator pencapaian tidak hanya sebatas ketersediaan pegawai pelayanan yang ditunjang dengan berbagai fasilitas saja. Namun lebih dari itu, kualitas dan kuantitas masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebutlah indikator utamanya.
“Tapi, berapa orang yang berproses di situ itu lah manfaatnya. Jadi kalo dulu sedikit, sekarang banyak, itulah manfaatnya di situ,” lanjut Menteri Hanif.
Menaker juga berharap agar pemerintah daerah benar-benar memperhatikan persoalan ketenagakerjaan. Menurutnya, perosalan pada bidang ketenagakerjaan adalah salah satu faktor ketimpangan sosial terjadi di Indonesia.
“Oleh karenanya, dalam rangka kita ini menekan ketimpangan sosial, maka isu ketenagakerjaan itu harus didorong ke tengah. Nah salah satunya adalah dengan melakukan realokasi anggaran pendidikan yang nomenklaturnya itu benar-benar bisa diarahkan ke pelatihan kerja. Nah ini penting, tidak hanya untuk di pusat, tetapi juga daerah,” ujarnya.
Kepada Bergelor.com dilaporkan, turut hadir dalam Rakornas, Kepala Dinas Provinsi bidang Ketenagakerjaan, Kepala UPT-Pusat Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, instansi terkait dan pejabat Kemenaker. (Enrico N. Abdielli)
