JAKARTA- Gagasan Panglima TNI, Jenderal Moeldoko untuk meningkatkan kesejahteraan prajurtit di perbatasan juga mendapatkan tanggapan secara kritis.
Direktur Eksekutif lembaga kajian keamanan dan pertahanan Pro Patria, Harry Prihartono kepada bergelora.com di Jakarta, Jumat (9/5) mengatakan bahwa saat ini TNI perlu kudeta untuk meningkatkan kesejahteraannya.
“Seharusnya jangan hanya mikir kesejahteraan prajurit, tapi kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar Harry Prihartono.
Menurutnya isu kesejahteraan prajurit selalu dimunculkan setiap menjelang pemilu.
“Setiap tahun dan apalagi tiap lima tahunan, isu itu selalu dimunculkan sebagai posisi tawar TNI dan Polri. Pesan yang ingin disampaikan adalah kalau ingin negeri ini tetap aman terkendali, penuhilah kebutuhan ini. Gak salah sih, tapi timingnya gak tepat,” ujarnya.
Persoalannya menurut Harry Prihartono adalah tidak pernah ada rencana anggaran yang jelas. Isu besar tentang kesejahteraan personil TNI tidak pernah dituangkan dalam rencana aksi sebagai affirmative.
“Jadi kayak minta uang jajan terus dibagi-bagi aja. Konkritnya apa dan bagaimana hal itu mau diselesaikan, tak ada blueprintnya,” tegasnya lagi.
Pertanyaan besarnya menurutnya adalah apakah TNI/Polri merupakan aset atau sekedar liabilities.
“Kalau pimpinan TNI/Polri ingin menyelesaikannya sendiri, satu-satunya cara ya mereka harus lakukan “kudeta” dan kembali kuasai negeri ini untuk dirinya untuk kesejahteraan seluruh personilnya,” tegasnya.
Namun iya mengingatkan bahwa saat ini bukan hanya kesejahteraan prajurit yang harus ditingkatkan.
“Lebih banyak lagi rakyat miskin yang harus ditingkatkan kesejahteraanya, ketimbang sejumlah kecil prajurit. Maka kalau nanti TNI bisa berkuasa, jangan lupa kesejahteraan rakyat secara umum, jangan cuma untuk kesejahteraan prajurit, apalagi hanya kenikmatan petingginya saja,” tegasnya lagi. (Web Warouw)
