MEDAN- Anggota Komisi VIII DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto menyayangkan penggunaan data BPS Tahun 2011 sebagai basis data penerima manfaat (bantuan sosial) oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Akibatnya, temuan masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan tapi tidak terdata terus terjadi. Dan sebaliknya, masyarakat yang tidak masuk kategori miskin justru masih menerima bantuan.
Padahal menurutnya, Tahun 2015 lalu Komisi VIII dalam rapat kerja dengan Kemensos sudah menyetujui anggaran Rp 600 miliar lebih untuk memperbaiki data masyarakat miskin penerima bantuan.
“Saya melihat Kemensos belum menganggap pentingnya basis data yang baik sebagai acuan pengambilan kebijakan dan penelitian. Programnya mungkin sudah bagus tapi masih perlu terobosan-terobosan baru,” ungkap Itet usai meninjau salah satu e-Warung di Kota Medan, Sumatera Utara baru-baru ini.
Itet mengingatkan bahwa program e-Warung ini tujuannya untuk menyejahterakan rakyat, sehingga perlu dilihat efektifitasnya sejauh apa, dan berapa persen bisa mengurangi angka kemiskinan. Kalau ternyata dengan program tersebut angka kemiskinan tidak turun-turun, karena salah data maka program itu perlu dievaluasi dan ditinjau kembali. Jangan sampai anggaran besar yang sudah dikeluarkan tidak tepat sasaran.
“Program e-Warung di Medan baru ada 2 unit dengan target 94 unit. Pertanyaannya data riilnya kebutuhan e-Warung berapa dan seperti apa? Kapan selesainya target e-Warung itu juga harus dilihat secara makro. Dari mulai program, pendataan penerima, serta evaluasi harus selalu dilakukan,” kritik politisi Dapil Lampung II ini.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Srikandi PDI-P ini juga menyoroti keberadaan TKSK (Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan) yang hanya mengumpulkan data (collection) dan belum sampai pada memproses data. “Buat apa mengumpulkan data jika tidak dilaporkan ke pihak-pihak terkait dan tidak digunakan sebagai acuan kebijakan,” imbuh Itet.
Hal senada diungkapkan anggota Komisi VIII DPR Asli Chaidir yang menengarai masih adanya praktek nepotisme dalam penentuan penerima bantuan. “Jangan sampai bantuan diberikan kepada orang-orang yang dekat saja, harus adil dan merata sehingga tidak salah sasaran,” pinta Asli.
Politisi PAN ini juga menekankan perlunya ditingkatkan jumlah peserta penerima bantuan untuk menurunkan angka kemiskinan, termasuk juga meningkatkan kualitas beras yang diberikan.
“Terkait Program e-Warung saya ingatkan bahwa rakyat bawah tidak begitu paham prosedur perbankan jadi perlu pendampingan,” pungkas Politisi Dapil Sumbar I ini. (Sugianto).
