JAKARTA – Perum Bulog memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menggunakan beras dan minyak subsidi.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdani, mempertegaskan beras yang digunakan untuk MBG berkualitas premium.
“Tidak ada (subsidi), karena beras yang kami berikan untuk program MBG adalah beras premium. Jadi, tidak ada beras subsidi yang diberikan ke MBG,” ungkap Rizal di Kantor Pusat Bulog, dikutip Bergelora.com di Jakarta, Selasa, (4/8).
Begitu pula dengan minyak goreng yang diberikan untuk MBG bukan merupakan Minyakita, melainkan yang premium.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono juga melarang dapur MBG menggunakan bahan baku bersubsidi. Bahan baku bersubsidi yang dimaksud adalah beras, Minyakita, termasuk gas Elpiji 3 kilogram.
“Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilogram, dan tidak boleh memakai beras-beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan),” tegas Sudaryono, dalam konferensi pers, di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).
Kepala BGN itu juga meminta agar masyarakat atau awak media yang melihat ada SPPG yang melanggar peraturan tersebut bisa segera dilaporkan.
Jika memang terbukti ada SPPG yang melanggar, maka BGN akan memberikan teguran berupa surat peringatan. Namun, apabila masih tetap menggunakan bahan baku bersubsidi setelah mendapat teguran, maka BGN tidak segan untuk menutup dapur tersebut secara permanen.
Wajib Serap Telur Ayam dari Peternak
Sementara itu sebelumnya dilaporkan, Kementerian Pertanian terus mendorong kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk memperluas penyerapan telur ayam ras dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diharapkan tidak hanya menjamin ketersediaan pangan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar yang lebih pasti bagi peternak rakyat melalui kemitraan yang semakin terintegrasi dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam koordinasi antara Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, asosiasi, dan koperasi peternak. Selain membahas optimalisasi penyerapan telur sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP), forum juga menyoroti penyempurnaan mekanisme kerja sama agar manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat dirasakan lebih luas oleh peternak di berbagai daerah.
Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan, Makmun, mengatakan Kementan ingin memastikan Program Makan Bergizi Gratis mampu menjadi salah satu instrumen penguatan pasar telur nasional sekaligus mendukung kesejahteraan peternak.
“Kami ingin memastikan penyerapan telur ayam ras untuk Program Makan Bergizi Gratis berjalan semakin baik. Seluruh masukan dari daerah menjadi bahan evaluasi agar kemitraan yang dibangun mampu memberikan kepastian pasar bagi peternak sekaligus menjaga ketersediaan pangan bergizi bagi masyarakat,” ujar Makmun di rapat koordinasi secara daring yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, Kamis (30/7/2026).
Makmun menambahkan, Kementan akan terus mengawal berbagai tindak lanjut hasil pembahasan bersama para pemangku kepentingan. Salah satunya dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor agar distribusi telur dari koperasi maupun pelaku usaha ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang merata di seluruh wilayah.
Sementara itu, mewakili BGN, Yulhenri Suryansyah menyampaikan bahwa BGN terus berupaya menyempurnakan tata kelola pelaksanaan program di lapangan. Menurutnya, BGN tengah memfinalisasi petunjuk teknis (Juknis) kerja sama agar terdapat kepastian mekanisme antara SPPG dengan koperasi maupun pelaku usaha penyedia bahan pangan.
“Kami sedang memfinalisasi petunjuk teknis kerja sama agar seluruh proses memiliki kepastian hukum dan operasional yang jelas. Selain itu, BGN juga menyiapkan saluran pengaduan sehingga setiap kendala di lapangan dapat segera ditindaklanjuti,” kata Yulhenri.
Di sisi lain, koperasi peternak menyambut baik langkah pemerintah yang membuka ruang koordinasi secara rutin. Menurut perwakilan salah satu koperasi peternak, komunikasi yang intensif antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi modal penting untuk memperluas kemitraan sekaligus meningkatkan kepercayaan peternak dalam memasok telur ke program pemerintah.
“Kami berharap kerja sama antara koperasi dan SPPG dapat semakin luas sehingga peternak memiliki akses pasar yang lebih pasti. Dengan koordinasi yang terus diperkuat, kami optimistis manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat dirasakan masyarakat sekaligus memberikan dampak positif bagi peternak rakyat,” ujar Ali dari Pusat Koperasi Gugus Ternak Jawa Timur (Puskop GTJ).
Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa pelaksanaan program akan terus dievaluasi agar penyerapan telur berlangsung lebih optimal di berbagai daerah. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah diharapkan terus mengawal implementasi kesepakatan sehingga peluang kemitraan dapat dimanfaatkan oleh semakin banyak koperasi dan kelompok peternak.
Melalui kolaborasi yang semakin erat antara Kementan, BGN, pemerintah daerah, asosiasi, dan koperasi peternak, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan sektor peternakan nasional yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
