JAKARTA- Aksi mahasiswa dan rakyat menolak kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan solidaritas atas kematian M. Arief di Makassar beberapa waktu lalu di jalan Diponogoro rusuh Rabu (3/12). Delapan (8) Orang mahasiswa yaitu Rusli dari Universitas Bung Karno (UBK), Universitas Indonesia (UI) adalah Rizal, Bayu dan Duha, dari Universitas Pancasila (UP) Zeth Kobar, dari Universitas Mercubuana Ferry Ardiansyah dan Pinto dari Institut Ilmu Sosial dan Pers (IISIP) ditangkap.
“Kami mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia menolak kenaikan harga BBM yang membebani rakyat Indonesia,” tegas Rizal dari Universitas Indonesia (UI) kepada Bergelora.com
Delapan orang mahasiswa itu dibawa ke Polres Jakarta Pusat dan diperiksa sehubungan dengan aksi tersebut.
“Kami aksi solidaritas untuk aksi kematian M. Arief di Makassar. Polisi seharusnya tahu kalau kami membela keluarga mereka kenapa kami dipukul dan ditangkap,” ujarnya.
Berbagai mahasiswa dan rakyat di berbagai kota pada saat yang sama sedang melakukan perlawanan menolak kenaikan harga BBM oleh Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya Selasa (2/12) Komite Kedaulatan Rakyat (KKR) menyerukan agar seluruh masyarakat mendukung gerakan mahasiswa dan buruh yang terus berjuang menuntut pembatalan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Pimpinan KKR, Prof DR Sri Edi Swasono kepada Bergelora.com menjelaskan kenaikan harga itu tidak hanya menambah penderitaan rakyat, tetapi juga membuat pemerintah terjebak pada kepentingan neoliberalisme. Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat tidak menepati janjinya melaksanakan “Trisakti Bung Karno”.
“Mahasiswa, kaum miskin kota dan dan gerakan buruh dan pekerja di berbagai kota seluruh Indonesia akan menggelar protes besar besar pekan depan. Karena itu dukung mereka,” kata guru besar Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia ini.
Menurutnya protes penolakan terhadap kenaikan harga BBM terjadi dalam berbagai bentuk. Mulai dari aksi di kampus, pabrik dan DPR-DPRD, blokade jalan industri dan jalan tol, pendudukan SBPU sampai kantor pemerintahan, pembajakan truk-truk BBM sampai mengepun Istana Negara.
“Semua itu karena mereka tahu subsidi BBM yang sering digembar-gemborkan pemerintah hanya pembohongan publik. Sampai saat ini pemerintah tidak mau terbuka atas perhitungan produksi minyak. Pemerintah selalu bilang rugi dan tekor. Padahal dengan menjual Rp 6.500 per liter BBM jenis premium, pemerintah sudah untung,” ujar Sri Edi Swasono, mengutip perhitungan yang dilakukan mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Kwik Kian Gie.
Anggota KKR yang lain, KH Ma’shum dalam kesempatan yang sama juga menjelaskan bahwa, kemandirian yang selalu dikampanyekan Joko Widodo saat kampanye pemilihan presiden, otomatis terbantahkan dengan keputusannya menaikkan harga BBM. Dengan kebijakan itu, pemerintah tunduk pada kepentingan asing. Ia tahu, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM sebenarnya atas keinginan Bank Dunia (Word Bank).
Ketua Umum Forum Komunikasi Pesantren Seluruh Indonesia ini menjelaskan bahwa sejak Oktober 2014 Bank Dunia telah mendesak Indonesia mencabut subsidi dan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan alasan tidak tepat sasaran. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Axel van Trotsenburg dalam teleconfrence di kantor Bank Dunia, Jakarta, Senin (6/10).
Karena itu, KKR mendesak pemerintah Joko Widodo Jusuf Kalla mencabut kenaikan harga BBM dan menunggu hasil temuan Tim Reformasi Tata Kelola Migas pimpinan Faisal Basri yang tengah menyelidiki praktik mafia migas yang membuat biaya BBM tinggi.
Menurut dia lagi, seharusnya berdasarkan temuan tim yang yang objektif, pemerintah menurunkan harga BBM. Rakyat menunggu pemerintah tidak berbohong lagi dan memegang teguh doktrin Trisakti sesuai janji-janji kampanye Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
“Kalau berani sikat mafia migas, lalu terbuka kepada rakyat. Itu baru pemimpin hebat,” tegasnya. (Web Warouw)
