JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meyakini besaran anggaran makan bergizi gratis Rp 10.000 per porsi cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi. Cak Imin menjelaskan, penetapan hasil penghitungan itu tidak dilakukan secara terburu-buru, tetapi sudah melewati berbagai simulasi pelaksanaan selama beberapa waktu terakhir.
“Ya tentu semua kan masih proses simulasi. Uji coba simulasi sampai akhir tahun sampai pelaksanaan pada Januari dimulai, itu tentu hasil hitungan yang saya kira tidak gegabah,” ujar Cak Imin di Gedung DPR RI, Senin (2/12/2024).
Selain itu, pemerintah juga masih terus melakukan simulasi program makan bergizi gratis untuk nantinya diterapkan secara massal pada Januari 2024.
“Pasti ada aspek-aspek minimum dari kebutuhan gizi itu yang harus masuk. Kita tunggu saja,” kata dia.
Cak Imin menambahkan bahwa pemerintah juga sedang mengkaji kemungkinan program makan bergizi gratis melibatkan masyarakat di setiap lokasi pelaksanaan, khususnya ibu-ibu. Hal tersebut dipertimbangkan karena perempuan dianggap lebih teliti dalam memperhatikan makanan yang bergizi untuk anak-anak.
“Kemarin mulai didiskusikan di tingkat pemerintah bahwa bantuan pangan bergizi ini didorong melibatkan lingkungan. Melibatkan sekolah, melibatkan masyarakat. Itu sedang disimulasikan,” kata Cak Imin.
“Kayaknya juga pada akhirnya juga melibatkan sekolahan, sekolahan tentu melibatkan orang tua, tentu melibatkan ibu-ibu, Karena kalau ibu-ibu terlibat biasanya lebih detil ya, lebih terjaga,” ujar dia.
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporka sebelumnya, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasdem Nurhadi menilai, anggaran makan bergizi gratis Rp 10.000 per porsi belum cukup untuk mengurangi stunting di Indonesia. Nurhadi menuturkan, berdasarkan standar gizi Kementerian Kesehatan, porsi makan bergizi gratis dengan kebutuhan harian lengkap biasanya membutuhkan biaya sekitar Rp 15-20.000 per porsi.
“Indonesia saat ini menghadapi masalah stunting dan kurang gizi pada anak-anak. Jika program ini bertujuan untuk mengurangi stunting, maka anggaran Rp 10.000 bisa dianggap belum cukup,” kata Nurhadi kepada Kompas.com, Minggu (1/12/2024).
Oleh karena itu, Nurhadi mendorong sejumlah penyesuaian dalam program makan bergizi gratis. Pertama, penyesuaian anggaran atau subsidi dengan menambah subsidi untuk memastikan makanan yang disajikan benar-benar bergizi.
“Kedua, rencana implementasi yang detail: Meliputi strategi pengadaan bahan pangan, efisiensi distribusi, dan pengawasan kualitas makanan,” kata Nurhadi.
Ketiga, fokus pada sasaran yakni program makan bergizi gratis sebaiknya diarahkan pada kelompok prioritas, seperti anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok miskin ekstrem, agar dampaknya lebih terasa.
“Jika anggaran tetap Rp 10.000 tanpa ada penyesuaian, maka risiko utama adalah program ini akan terlihat baik secara politis, tetapi kurang efektif secara substansi dalam menangani masalah gizi di masyarakat,” ujar dia. Untuk diketahui, anggaran program makan bergizi gratis ditetapkan di angka Rp 10.000 per porsi.
Sejatinya pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi, tetapi paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup bermutu dan bergizi untuk dikonsumsi. (Calvin G. Eben-Haezer)
