Ini sebuah catatan kritis terhadap dukungan Indonesia pada Palestina. Pandangan berbeda ini ditulis Derek Manangka, Wartawan Senior mantan Harian Sore Sinar Harapan, dalam CATATAN TENGAH, Selasa 12 Desember 2017yang diunggah dalam akun facebooknya dan dimuat Bergelora.com. (Redaksi)
Oleh: Derek Manangka
INDONESIA termasuk salah satu negara di dunia yang menolak keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel. Penolakan Indonesia tidak hanya dilakukan oleh Presiden. Melainkan sampai ke eselon satu tingkat lebih rendah, Menteri Luar Negeri.
Selama ini, lebih dari setengah abad, yang dijadikan ibukota Israel adalah Tel Aviv.
Dilihat dari eforia dunia yang mengecam Donald Trump, sikap Indonesia tersebut sangat tepat. Sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat internasional. Momentumnya, juga pas dan wajar.
Akan tetapi dari sisi pembelajaran – terutama bagi generasi baru maupun generasi “gagal paham”, sikap itu kurang menjawab berbagai tanya.
Juga dari perspektif yang lebih luas untuk kepentingan diplomasi Indonesia, sikap itu, tidak berhasil menghilangkan stigma tentang penyebab timbulnya konflik Israel – Palestina.
Stigma yang menyesatkan adalah Israel – Palestina berperang, berseteru karena soal perbedaan agama. Israel beragama Yahudi, agama yang menggunakan kitab taurat (Perjanjian Lama) yang juga digunakan agama Kristen. Sehingga tidak jarang Yahudi disamakan dengan Kristen.
Dan Indonesia membela Palestina, dipersepsikan secara keliru. Palestina sama dengan Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sehingga secara singkat, konflik Israel-Palestina, disamakan dengan pertentangan antara Kristen – Islam.
Padahal sesuai latar belakangnya, tidak demikian.
Konflik Israel-Palestina sebetulnya bersumber dari perampasan kavling. Lahan-lahan yang berada di wilayah yang oleh Israel diyakini sebagai “Tanah Yang Dijanjikan”, direbut Israel dari Palestina. Dan warga Israel yang merampas tanah Palestina itu, datang dari berbagai negara di Eropa. Sebelum ke Palestina, mereka sudah berdiaspora di berbagai negara Eropa. Antara lain akibat persekusi oleh rezim Hitler di Jerman dan beberapa negara tetangga Jerman.
Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Menlu Retno Marsudi bahkan Presiden RI, Joko Widodo, sayangnya sikap Indonesia terhadap pemindahan ibukota Israel itu, tidak membuat pertanyaan mengapa Indonesia tidak mengakui Israel, terjawab tuntas.
Dan tanpa jawaban itu, berakibat – terdapat benang yang putus antara protes terhadap Donald Trump dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Semestinya keputusan Donald Trump, dijadikan momentum oleh Kemlu untuk menjelaskan hal yang bersifat penyegaran.
Mengapa Jerusalem tidak boleh menjadi kapital Israel dan mengapa Indonesia yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, merasa terganggu sehingga harus berreaksi keras? .
Penentangan Indonesia itu semestinya didahului penjelasan apa sebetulnya yang menjadi alasan Indonesia tidak mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Sebab kalau bicara tentang Israel, bukanlah perkara gampang.
Di masyarakat, tidak sedikit yang bertanya, misalnya, mengapa pemerintah tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara, namun Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai tokoh Islam justru menjadi pengurus yayasan yang menggunakan nama tokoh Israel yakni Shimon Peres Foundation.
Bukankah hal ini sebuah pembangkangan seorang pemuka Islam Indonesia – sekaligus mendegradasi wibawa pemerintah?
Shimon Peres sebelum meninggal menduduki beberapa jabatan penting di pemerintahan Israel – Menteri Luar Negeri, Perdana Menteri dan terakhir sebagai Presiden.
Hal lain terkait dengan hubungan Israel.
Masih di era Orde Baru, Menteri Urusan Perumahan Rakyat RI Siswono Judohusodo, mempercayakan perawatan salah seorang anaknya kepada dokter Israel. Untuk kebutuhan tersebut Siswono sebagai orangtua si pasien, bolak-balik Israel – Indonesia.
Sekalipun Siswono menanggalkan jabatan Menterinya, selama urusan sakit anaknya, tetapi porto folio yang melekat dalam dirinya sebagai pejabat tinggi Indonesia, tak bisa dibuang begitu saja.
Dan uniknya, tidak ada masalah ataupun protes.
Dalam tahun-tahun terakhir ini, Wisata Reliji ke Israel oleh para pemeluk agama Kristen, terus menningkat.
Mereka mengunjungi situsi-situs yang tertulis di Alkitab. Seperti “Bukit Golgota”, tempat Jesus Kristus disalib atau “Laut Galilea”, tempat Jesus membawa muridnya memancing ikan atau Betlehem di wilayah Palestina, tempat Jesus Kristus dilahirkan Bunda Maria.
Visa Israel yang diberikan kepada wisatawan Indonesia itu, dikeluaran oleh Kedubes Israel di Singapura. Jadi tanpa hubungan diplomatik pun, tak menghalangi warga Indonesia berwisata ke Israel.
Dan yang tak boleh dilupakan, di era pemerintahan Presiden SBY, sejumlah wartawan Indonesia mendapatkan undangan pemerintah Israel untuk berkeliling Israel. Termasuk melakukan audiensi dengan Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel yang terkenal paling keras dalam menghadapi pejuang-pejuang Palestina.
Setidaknya terdapat hal-hal yang memancing pertanyaan – sebab fakta di atas bertentangan dengan sikap pemerintah yang tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara.
Kita tidak punya KBRI plus Duta Besar di Israel. Tetapi kita keberatan jika ibukota Israel dipindahkan ke Jerusalem.
Bagi orang awam, orang polos, mungkin akan bertanya: “Emangnya KBRI dan rumah Dubes kita juga harus pindah dari Tel Aviv ke Jerusalem?”
Kalau ini terjadi, mungkin masih gampang mengerti – mengapa Indonesia ikut protes kebijakan Donald Trump.
Membingungkan.
Sebab bisa muncul pertanyaan kritis, apakah kalau ibukota Israel dipindahkan ke Jerusalem, hal ini akan mengganggu dukungan, hubungan dan pekerjaan kita yang berkaitan dengan Palestina ?
Dalam kaitan dengan Israel, sudah sewajarnya jika Kemlu secara terkonsep memberi penjelasan kepada masyarakat Indonesia.
Kemlu semestinya tidak berpretensi bahwa semua elit bahkan rakyat Indonesia secara keseluruhan telah cukup memahami secara benar esensi dari mengapa Indonesia tidak mengakui eksistensi Israel sebagai sebuah negara.
Tahun depan Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games.
Apa sikap Indonesia sebagai tuan rumah?
Apakah akan melarang atlit-atlit Israel berkompetisi di Pesta Olahraga Asia itu ?
Kalau melarang, siapkah Indonesia dikenakan sanksi oleh Komite Olahraga Internasioanal ?
Kalau mengizinkan, mampukah otoritas keamanan menjamin keselamatan para atlit Israel ?
Persoalan Israel, di era informasi ini, sudah saatnya dijelaskan secara terbuka.
Bahwa permusuhan Israel terhadap Palestina, yang berakibat Indonesia tidak mau mengakui ataupun membuka hubungan diplomatik dengan Israel, didasarkan pada alasan kemanusiaan.
Bukan pula politik. Melainkan karena alasan sejarah.
Sejarah Israel memperlihatkan fondasi pendirian Israel dibangun atas dasar keyakinan bahwa bangsa Israel merupakan ras pilihan Tuhan. Israel menjadi bangsa yang angkuh.
Merasa sebagai manusia yang terbaik dan paling sempurna. Dan Yahudi merupakan agama terbaik di atas segala-galanya.
Penjelasan ini, sekalipun membosankan karena disampaikan secara berulang-ulang, tetap penting disampaikan. Sebab generasi di Indonesia, terus berganti.
Di era Orde Baru (1966 – 1998), Menteri Luar Negeri di era itu Adam Malik dan Mochtar Kusumaatmadja, tak pernah letih menjelaskan alasan tentang tidak adanya pengakuan Indonesia atas Israel.
Kedua Menlu ini, ketika memberi penjelasan selalu menyertakan beberapa contoh.
Israel misalnya dianggap menjajah bangsa Palestina dan sesuai Mukadimah UUD 45, Indonesia menentang setiap bentuk penjajahan di atas muka bumi.
Juga disebutkan – warga dan bangsa Palestina, memiliki kesamaan dengan Indonesia. Masyarakatnya terdiri dari warga yang memeluk agama yang berbeda.
Tidak semua warga dan pemimpin Palestina beragama Islam.
George Habash, salah seorang teman seperjuangan pemimpin PLO (Palestine Liberation Organizaation – Organsasi Pembebasan Palestina) Yasser Arafat, seorang pemeluk Kristen.
Dan ras Palestina pun tidak tunggal. Di Palestina bercampur suku bangsa berdarah Arab, Yahudi dan Eropa.
Hasilnya persepsi yang mengemuka, dapat mendudukan persoalan secara proporsional. Persepsi yang memahami proporsionalitas ini, kini sudah banyak berubah.
Tak jarang persekusi yang dialami warga Palestina – terutama di Jalur Gaza, markasnya Hamas – Kelompok Palestina yang tidak mau sama sekali berunding dengan Israel, tak jarang “videonya diimpor ke Indonesia” dengan formatting yang direkayasa.
Harus diakui konflik Israel – Palestina merupakan salah satu persoalan yang terrumit di dunia.
Jerusalem Timur, dimana Mesjid Al-Aqsa berdiri, dulunya wilayah Jordania. Wilayah itu direbut Israel dalam Perang 6 Hari di Bulan Juni 1967. Peperangan itu tak membuat Israel – Jordania bermusuhan.
Persoalan bertambah rumit, sebab pihak-pihak yang berbicara tentang Israel – Palestina, tidak sedikit di antara mereka yang belum pernah menginjakkan kaki di tanah Palestina maupun di wilayah Palestina yang diduduki Israel.
Tidak jarang mereka yang disebut ahli, tapi keahlian dan kepakaran mereka hanya diraih melalui bacaan literatur.
Tidak jarang pula literatur tentang konflik Israel – Palestina, dibuat untuk tujuan mengaburkan persoalan atau berpihak kepada satu pihak.
Rumitnya persoalan Israel – Palestina, antara lain bisa dilihat dari posisi Jordania.
Negara yang dipimpin Raja Abdullah, sahabat baik Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Israel.
Menlu Retno mengunjungi Jordania dalam mempertegas protes Indonesia atas keputusan Trump.
Jordania menjadi salah satu negara Arab yang memiliki hubungan diplomatik dan bersahabat baik dengan Israel.
Secara politik bisa dikatakan, dibawah Raja Abdullah, Jordania selalu diam terhadap apapun bentuk persekusi yang dilakukan tentara Israel terhahadap pejuang Palestina.
Apa alasannya, hanya Raja Abdullah yang tahu. Yang pasti, Jordania merupakan negara paling banyak menampung pengungsi Palestina.
Sejauh yang bisa dipahami, kunjungan Menlu Retno Marsudi memilih Jordania sebagai alamat untuk memprotes – dan bukan ke Amerika, karena diharapkan protes untuk akan sampai ke Israel, mengingat Jordania sahabat dekat Israel.
Yang menjadi pertanyaan, efektifkah misi itu ?
Mungkinkah sikap tersebut disampaikan oleh Jordania ke pihak Israel ?
Dan kalau Israel menerimanya namun tetap mengabaikannya, lantas apa tindakan kita selanjutnya.
Pendek kata : ‘so what gitu loh’!
Alhasil, sikap Indonesia yang mendukung Palestina, maaf – hanya bersifat “pepesan kosong” dan pengulangannya menjadi sebuah “klisyi”.
“Pepesan Kosong” sebab tidak punya pengaruh sama sekali.
Sikap Indonesia yang ditunjukan Menlu di panggung internasional tersebut, justru membuat pemahaman masyarakat dalam negeri menjadi kabur.
Jerusalem sendiri dikenal sebagai kota yang berada di wilayah Palestina, namun kontrol kehidupan atas “Kota Tiga Agama” ini, sepenuhnya berada di tangan otoritas Israel.
Yang dikhawatirkan, dengan pemindahan ibukota Israel ke kota Jerusalem, Walikota Jerusalem akan membuat UU baru.
Misalnya hanya memberi hak beribadah kepada kaum Yahudi dan sekaligus meniadakan hak-hak kaum Nasrani dan Islam.
Inilah persoalan yang lebih mendasar dari substansi atas pemindahan ibukota Israel tersebut.
