Minggu, 19 April 2026

Elitokrasi Versus Kroco-garki

Saat pembunuhan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy. (Ist)

Christianto Wibisono mengingatkan bahaya pertentangan elit politik yang bisa merusak dan merugikan rakyat. Penulis buku ‘Kencan Covid Dinasti Menteng’ menulis wawancara virtualnya dengan Bung Karno untuk pembaca Bergelora.com (Redaksi)

Oleh: Christianto Wibisono

HARI Sabtu, 21 November 2020, Bung Karno membuka layar videotron menampilkan video konvoi Presiden Kennedy dengan limosin terbuka beserta First Lady Jacqueline Kennedy dan Gubernur Texas John Connally beserta istri. Hari itu, Jumat 22 November 1963 pukul 13.30 EST, Presiden Kennedy ditembak oleh Lee Harvey Oswald, tewas dalam mobil saat dilarikan ke rumah sakit. Lee hanya didakwa sebagai pembunuh tunggal, meskipun masyarakat mencurigai komplotan di belakang Lee sebagai grombolan konspirator. Presiden AS termuda itu dimakamkan hari Senin, 25 November 1963.

Bung Karno (BK): Saya mengutus Menko Hankam Kasab, Jenderal AH Nasution dan Pembantu Menlu II Mr Sujarwo Tjondronegoro sebagai utusan resmi Republik Indonesia dalam acara pemakaman terbanyak dihadiri oleh 19 kepala negara dari total 222 utusan 95 negara. Itu rekor jumlah utusan lebih banyak dari pemakaman Presiden Eisenhower, 191 dari 78 negara  28 Maret 1969, dan Presiden Reagan 218 dari 165 negara 11  Juni 2004. Sejak itu Funeral Diplomacy diamati oleh pakar geopolitik untuk menganalisa perubahan peta geopolitik terkait wafatnya seorang pemimpin apalagi mendadak karena pembunuhan.

Christianto Wibisono (CW): Tragis bahwa sampai detik ini rahasia siapa pembunuh Kennedy masih belum terpecahkan, sama dengan misteri kudeta 1965 dan 1998 di Indonesia.

BK: Saya kasih judul plesetan untuk wawancara kita. Ada pelbagai istilah demokrasi, birokrasi, plutokrasi, kleptokrasi yang sudah merebak. Kali ini saya pakai elitokrasi, ketika orang terpukau dengan elite dan lupa kadang-kadang ada kroco pada hierarki rencahan, malah mengubah situasi politik dengan Gerakan Kroco-arki, ini seperti poliarki, monarki dan oligarki. Maka bisa dipakai istilah kroacrki atau krocogarki.

CW: Bagaimana kroco bisa mengkup kekuasaan dari elite Pak?

BK: Kalian semua tahu bahwa Letkol Untung memimpin Dewan Revolusi dan dia menurunkan pangkat semua jenderal karena dianggap lawan politiknya jadi letkol semua. Tapi sebetulnya Untung dan Aidit yang merasa jadi  jenderal dan kolonel, kalah oleh kroco Lettu Dul Aief dan sersan Bungkus, yaitu oknum bintara, yang di bawah perwira tapi nyelonong sendiri menembaki dan membunuhi jenderal yang diculik 1 Oktober 1965. Padahal kan Cuma disuruh menahan nanti mau dihadapkan ke Mahmilub.

Tapi para kroco Tjakrabirawa itu membuat putusan sendiri mengakhiri nyawa para jenderal pahwalan revolusi. Di situlah saya terperangah, lalu jatuh pada posisi tega laraneora tega patine. Saya pidato bahwa saya memahami risiko revolusi menelan anak sendiri, atau korban politik sesama pesaing pelaku, tapi tidak menduga sampai terjadi pembunuhan sekejam itu.

Bahaya Laten Investasi

Nah, sekarang ini juga kita harus waspada, karena selain ada jenderal bintang empat dan mantan panglima yang berpidato retorika politik ada juga “kroco” yang sudah dipecat ternyata adalah pengagum oknum besar HBR. Nah, elitokrasi para jenderal dan kolonel barangkali cukup intelektual, beradab dan disiplin dalam konflik politik internal. Tapi “kroco-garki” model Bungkus 1965 dan oknum Kroco 2020 bisa saja jadi sniper dadakan di luar skenario elitokrasi.

CW: Ya, ini hierarki dan penetrasi militer yang sudah berakar sejak Kabinet Djuanda dan itu Bapak sendiri yang membuka pintu menteri kabinet bagi 3 kolonel di tahun 1957 sulit dihapuskan. Sekarang malah jenderal aktif masih bisa nyelonong ke politik membuyarkan supremasi sipil pasca dwifungsi ABRI era Reformasi.

BK: Ya, saya kasihan juga Bung AHY tergesa-gesa meningalkan karir militer, hanya sampai mayor untuk langsung jadi Gubernur DKI, tapi gagal. Indonesia memang unik, sebetulnya semua jatuh bangun sistem politik adalah universal. Kita selalu membanggakan diri lain dari yang lain,militernya dan juga politisinya.

Tapi sebetulnya semua sama saja kolonel di Indonesia dan kolonel di Mesir. Di sana Kolonel Nasser menggunakan Jenderal Najib untuk mengukudeta Raja Farouk, setelah itu Nasser menahan rumah Najib. Yang mirip di Indonesia adalah justru Soeharto hafal sejarah Najibs digulingkan Nasser, maka Soeharto menyingkirkan Sarwo Edie yang dianggap potensial jadi Nasser yang akan me-Najibkan Soeharto. 

Waktu 2017 itu, SBY mau menyerobot untuk anaknya AHY dari mayor langsung ke Gubernur DKI. Itu mau ikut jejak mayor (nah ini bukan pangkat hierarki militer) ini adalah wali kota otonom Solo melejit kepanggung Gubernur DKI.

Sudah 32 tahun Orba memakai dwifungsi. Gubernur itu kelasnya minimal brigjen atau majyen, kalau bupati wali kota masih ok letkol atau kolonel. Baca lagi Putinberhenti pada pangkat letkol langung naik karir KGB versi Rusia (FSB) melejit jadi Presiden 1999. Sekarang ini memang repot bagi AHY karena saingan pada tingkat capres tentu harus berpangkat jenderal. Sekarang juga kecenderungan politisi sipil main mata dengan teologi dan ideologi radikal agama untuk menyelonong ke baris depan elitokrasi yang juga didukung oleh krocogarki model pengagum HRS yang sudah dinonaktifkan dari TNI.

CW: Wah, Bapak bikin sulit pakar, akademisi dan cendekiawan karena melahirkan teori anomali di luar pakem konvensional. Dulu Cornell spesial mengamati stamboom mutase para jenderal Indonesia dengan menerbitkan survei berkala tentang elite ABRI. Kalau sekarang harus memantau letkol ke bawah, mayor dan sampai sersan, ya semakin sulit meramal elite capres pasca Jokowi 2024.

BK: Ya, mungkin tidak ada kroco atau sersan yang langsung bisa jadi presiden, tapi tingkah laku sersan model Bungkus Dul Arief di tahun 1965 dan sersan yang diberhentikan 2020 itu bisa memicu skenario dadakan di luar kalkulasi elite professional. Karena itulah terkait nasib buruk Presiden Kennedy saya ingin mengingatkan dunia ini bahwa predestinasi Tuhan itu kadang kadang di luar “kemampuan manjusia” untukmengelolanya. Banyak elite pakai teori dan manuver konspirasi, bisa kepleset hanya karena di luar elite ada, yang nelonong misalnya siapa yang perintahkan menembak mahasiswa Trisakti 12 Mei 1998, Pasti bukan jenderal, mungkin cuma kapten polisi tingkat kapolsek, bukan irjenpol mabes. Tapi justru tangan jahil memicu tembak mahasiswa yang sudah mundur ke kampus tidak ampun lagi melengserkan Soeharto 21 Mei 1998.  Kroco menembak 12 Mei, Jenderal lengser 21 Mei. Kualat 9 hari.

CW: Nah, kalau ini Bapak sudah emosional, kita akhiri saja dialog hari ini tentang Kennedy supaya next time kita lebih jernih, dan bukan sekadar otak-atik-gatuk, mencocok-cocokkan info dan data secara numerologi warisan empu Jaya Suprana yang sekarang saling kutip dengan kolom WIBK.

BK: Baiklah kita rileks dulu membaca berita tegang soal trio JK-Anies-Rizieq, protes Gatot terhadap Pangdam dan banyak elite politik yang mencuat di medsos. Dan yang lebih merepotkan, tingkah oknum “kroco” yang tidak kelihatan bisa mendadak jadi gunung es yang menenggelamkan Titanic.

Related Articles

Stay Connected

22,949FansSuka
3,912PengikutMengikuti
22,900PelangganBerlangganan

Latest Articles