JAKARTA- Perwakilan Federasi Organisasi Bidan Desa (FORBIDES) Indonesia-KASBI, kembali datangi Kemenpan & RB. Untuk kesekian kalinya, pengurus bidan desa mendiskusikan perkembangan dan kemajuan perjuangan bidan desa. Hak kepastian kerja tetap menjadi issue utama.
Paska pengangkatan 39.090 orang tenaga kesehatan yang kini masih berjalan prosesi serah terima SK CPNS di seluruh Indonesia, FORBIDES tak berhenti advokasi 4.100 orang bidan desa PTT Pusat yang belum ditetapkan sebagai CPNS. Pasalnya, terdapat issue pembatasan usia yang mengganjal bagi pengangkatan seluruh bidan desa PTT dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40.100 orang yang berdiam di desa-desa pelosok di seantero tanah Rencong hingga bumi Cendrawasih.
Diterima Sesmenpan & RB, Dwi Wahyu Atmaji, yang didampingi Karo Hukum & Humas Kemenpan & RB, Herman Suryatman. Pimpinan FORBIDES merasa kebijakan Presiden Jokowi untuk mengangkat seluruh bidan desa PTT telah tercermin dari konsistensi Presiden Jokowi dalam pernyataan sikapnya, sejak di Solo, Boyolali, Bekasi, Pelaihari, Tasikmalaya, dan kabupaten Ciamis, sebelum hari raya Lebaran 2017 tempo hari.
Presiden nyatakan masalah bidan desa akan diangkat tahun 2017 ini. Dan telah ditekankan bahwa CPNS bagi 4.100 orang bidan desa akan selesai. Hal itu dimandatkan kepada Menkes RI Nilla F Moeloek sewaktu di Tasikmalaya, dan diteruskan kepada Menpan & RB, Asman Abnur.
Selain sampaikan hal tersebut kepada Sesmenpan & RB, FORBIDES juga menyatakan bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) melalui Deputi IV & Deputi VII bahkan jauh hari Kepala KSP Teten Masduki telah mendapat perintah langsung dari Presiden, untuk memastikan diskresi peraturan agar bidan desa dapat diangkat menjadi CPNS tanpa hambatan. Bahkan Menkopolhukam RI, Jend TNI (Purn) Wiranto sudah diberitahukan dan mendukung apa yang menjadi kebijakan serius Presiden Joko Widodo.
Selain itu, Menkes RI juga telah menyurati Menpan & RB untuk menyelesaikan agenda pengangkatan CPNS bidan desa.
“Presiden itu kalau lihat wajah saya, dan saya belum bicara, beliau langsung dan lebih dahulu menyapa. Sudah.. Sudah.. Selesai ya.. Bidan desa sudah saya urus. Di Solo, kepada saya, di samping beliau, dan mengatakan, doakan tahun ini PNS ya,” terang bidan Lilik.
FORBIDES Indonesia berharap Sesmenpan & RB, Dwi Wahyu dapat menangani secara khusus untuk memprogres apa yang menjadi keinginan Presiden.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Sesmenpan & RB, mendengarkan perkembangan situasi yang disampaikan FORBIDES Indonesia, yang diwakili Ketua Umum Lilik Dian Eka, Koord. Divisi Pengembangan Organisasi Evi Novia Mansari, Koord. Dana & Usaha Wayan Nurleni dan Pembina FORBIDES Indonesia Eka Pangulimara Hutajulu.
Dwi Wahyu Atmaji, dapat mengerti dan memahami apa yang telah dinyatakan secara tersirat oleh Presiden Joko Widodo. Dan berharap dapat sesegera diselesaikan melalui Rapat Terbatas di Istana Negara.
“Kalau temen-temen ini, kan tidak mau dan menolak dijadikan PPPK. Persoalan ini biar bagaimanapun, adalah kewenangan Presiden. Jadi kita tunggu, berharap dan berdoa, agar dilancarkan, dan temen-temen saya harap juga bisa menangkap apa yang tersirat, dari saya. Mari kita tetap berharap. Jangan berhenti untuk terus berjuang,” jelas Sesmenpan & RB.
Dari suasana Ibukota, Rabu pagi ini, beberapa elemen berstatus tenaga honorer, dikabarkan melancarkan aksi massa di sekitar Monas.
Perjuangan FORBIDES Indonesia-KASBI, telah mengukir sejarah terobosan terhadap hak kepastian kerja, khususnya 39.090 orang tenaga kesehatan, sekitar 6.000 orang tenaga pendidikan Guru Garis Depan (GGD), dan penyuluh pertanian yang telah diumumkan sebanyak 6.000 orang di Ungaran, Jawa Tengah beberapa waktu lalu (Web Warouw).
Forbides Indonesia, Sampaikan Maunya Presiden Kepada Kemenpan & RB
JAKARTA- Kemenpan & RB, perwakilan Federasi Organisasi Bidan Desa (FORBIDES) Indonesia-KASBI, kembali datangi Kemenpan & RB. Untuk kesekian kalinya, pengurus bidan desa mendiskusikan perkembangan dan kemajuan perjuangan bidan desa. Hak kepastian kerja tetap menjadi issue utama.
Paska pengangkatan 39.090 orang tenaga kesehatan yang kini masih berjalan prosesi serah terima SK CPNS di seluruh Indonesia, FORBIDES tak berhenti advokasi 4.100 orang bidan desa PTT Pusat yang belum ditetapkan sebagai CPNS. Pasalnya, terdapat issue pembatasan usia yang mengganjal bagi pengangkatan seluruh bidan desa PTT dengan jumlah keseluruhan sebanyak 40.100 orang yang berdiam di desa-desa pelosok di seantero tanah Rencong hingga bumi Cendrawasih.
Diterima Sesmenpan & RB, Dwi Wahyu Atmaji, yang didampingi Karo Hukum & Humas Kemenpan & RB, Herman Suryatman. Pimpinan FORBIDES merasa kebijakan Presiden Jokowi untuk mengangkat seluruh bidan desa PTT telah tercermin dari konsistensi Presiden Jokowi dalam pernyataan sikapnya, sejak di Solo, Boyolali, Bekasi, Pelaihari, Tasikmalaya, dan kabupaten Ciamis, sebelum hari raya Lebaran 2017 tempo hari.
Presiden nyatakan masalah bidan desa akan diangkat tahun 2017 ini. Dan telah ditekankan bahwa CPNS bagi 4.100 orang bidan desa akan selesai. Hal itu dimandatkan kepada Menkes RI Nilla F Moeloek sewaktu di Tasikmalaya, dan diteruskan kepada Menpan & RB, Asman Abnur.
Selain sampaikan hal tersebut kepada Sesmenpan & RB, FORBIDES juga menyatakan bahwa Kantor Staf Presiden (KSP) melalui Deputi IV & Deputi VII bahkan jauh hari Kepala KSP Teten Masduki telah mendapat perintah langsung dari Presiden, untuk memastikan diskresi peraturan agar bidan desa dapat diangkat menjadi CPNS tanpa hambatan. Bahkan Menkopolhukam RI, Jend TNI (Purn) Wiranto sudah diberitahukan dan mendukung apa yang menjadi kebijakan serius Presiden Joko Widodo.
Selain itu, Menkes RI juga telah menyurati Menpan & RB untuk menyelesaikan agenda pengangkatan CPNS bidan desa.
“Presiden itu kalau lihat wajah saya, dan saya belum bicara, beliau langsung dan lebih dahulu menyapa. Sudah.. Sudah.. Selesai ya.. Bidan desa sudah saya urus. Di Solo, kepada saya, di samping beliau, dan mengatakan, doakan tahun ini PNS ya,” terang bidan Lilik.
FORBIDES Indonesia berharap Sesmenpan & RB, Dwi Wahyu dapat menangani secara khusus untuk memprogres apa yang menjadi keinginan Presiden.
Kepada Bergelora.com dilaporkan, Sesmenpan & RB, mendengarkan perkembangan situasi yang disampaikan FORBIDES Indonesia, yang diwakili Ketua Umum Lilik Dian Eka, Koord. Divisi Pengembangan Organisasi Evi Novia Mansari, Koord. Dana & Usaha Wayan Nurleni dan Pembina FORBIDES Indonesia Eka Pangulimara Hutajulu.
Dwi Wahyu Atmaji, dapat mengerti dan memahami apa yang telah dinyatakan secara tersirat oleh Presiden Joko Widodo. Dan berharap dapat sesegera diselesaikan melalui Rapat Terbatas di Istana Negara.
“Kalau temen-temen ini, kan tidak mau dan menolak dijadikan PPPK. Persoalan ini biar bagaimanapun, adalah kewenangan Presiden. Jadi kita tunggu, berharap dan berdoa, agar dilancarkan, dan temen-temen saya harap juga bisa menangkap apa yang tersirat, dari saya. Mari kita tetap berharap. Jangan berhenti untuk terus berjuang,” jelas Sesmenpan & RB.
Dari suasana Ibukota, Rabu pagi ini, beberapa elemen berstatus tenaga honorer, dikabarkan melancarkan aksi massa di sekitar Monas.
Perjuangan FORBIDES Indonesia-KASBI, telah mengukir sejarah terobosan terhadap hak kepastian kerja, khususnya 39.090 orang tenaga kesehatan, sekitar 6.000 orang tenaga pendidikan Guru Garis Depan (GGD), dan penyuluh pertanian yang telah diumumkan sebanyak 6.000 orang di Ungaran, Jawa Tengah beberapa waktu lalu (Web Warouw).
