Selasa, 18 Februari 2025

Gerindra Tuntut DPR Segera Bentuk Pansus Skandal Freeport

JAKARTA- DPR RI diminta untuk segera membentuk “Pansus Skandal Freeport” untuk dapat menuntaskan skandal Freeport dengan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat atau terkait. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP Partai Gerindra, Iwan Sumule kepada Bergelora.com di Jakarta, Sabtu (28/11).

“Sehingga semua nama yang tersebut di dalam rekaman yang dilaporkan ke MKD dapat dipanggil oleh DPR untuk diminta keterangannya seperti Ketua DPR, Setya Novanto; Penguasa Riza Chalid; Presiden Direktur Freeport, Maaruf Syamsuddin; Presiden RI Presiden Joko; Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan,” ujarnya.

Karena menurutnya MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) tidak dapat memanggil dan memeriksa Presiden Joko dan Wapres Kalla untuk hadir dalam sidang pemeriksaan oleh MKD.

“Hasrat yang berlebihan untuk menuntaskan skandal Freeport dan memeriksa mereka-mereka yang diduga terlibat termasuk yang disebut-sebut dalam rekaman itu tidak boleh melanggar tatanan bernegara,” ujarnya.

Membentuk Pansus skandal Freeport menurutnya, merupakan jalan keluar untuk menuntaskan skandar Freeport dan menghentikan kegaduhan politik hari ini.

“Pembentukan Pansus juga akan membuktikan pada rakyat bahwa sebagian besar anggota DPR RI masih mempunyai integritas dan bermartabat,” ujarnya.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sendiri akan menggelar sidang perdana kasus skandal PT Freeport yang menyeret nama Ketua DPR Setya Novanto, Senin 30 November 2015, pekan depan.

“MKD melalui rapat anggota meminta pengesahan tentang jadwal persidangan yang akan kami lakukan. Kami juga akan meminta pengesahan tentang pihak-pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan di persidangan,” kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang kepada media, Jumat (27/11).

Menurut Junimart, sidang etik perkara pencatutan nama presiden dan wakil presiden dalam upaya perpanjangan kontrak karya PT Freeport ini akan digelar terbuka untuk umum.

“Kecuali jika nanti ada hal-hal yang menurut kami bersifat tertutup dan tidak perlu dipublikasikan,” kata Junimart.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berharap, sidang yang terbuka tersebut dapat mengungkap fakta pelanggaran etik yang diduga dilakukan Setya Novanto.

“Kami tidak bicara pelanggaran hukum, tapi untuk buktikan pelanggaran kode etik. Semoga rakyat Indonesia dapat melihat langsung proses yang berjalan. Tolong kawal kami,” ungkap Junimart. (Web Warouw)

 

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,110PelangganBerlangganan

Terbaru