JAKARTA- Tepat sebulan Joko Widodo menjadi Presiden, menjadi bulan yang pahit bagi para pendukung Jokowi dan rakyat Indonesia. Jokowi melenceng dari janjinya untuk kembali menegakkan kedaulatan Republik Indonesia, malah menjadi pelayan koorporasi asing.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Iwan Nurdin kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (20/11).
“Pemerintahan Jokowi-JK mulai melenceng dari semangat perubahan dan kemajuan yang dijanjikan,” tegasnya.
Hal ini menurutnya dimulai dari susunan kabinet yang sangat mengakomodir politisi yang secara prestasi juga tak terlalu benderang.
“Selanjutnya, Jokowi membuka panggung diplomasi ekonomi yang tak berbeda dengan sebelumnya. Membuka izin investasi tanpa pembatasan seluas-luasnya dan secepat-cepatnya,” jelasnya.
Iwan Nurdin mempertanyakan apakah Jokowi tidak tahu bahwa sebagian besar wilayah di republik ini sudah diserahkan oleh Pemerintah ke perusahaan-perusahaan swasta dan perusahaan negara dari dalam dan luar negeri.
“Puluhan ribu izin sudah dikeluarkan dengan sangat mudah, bahkan saking mudahnya di satu areal bisa keluar lebih dari satu izin, tumpang-tindih! Masih mau dimudahkan lagi supaya seluruh tanah rakyat dikuasai korporasi?. Mau dikemanakan rakyat yang sudah, sedang dan akan tergusur ini?” ujarnya.
Kemudian menurutnya hingga saat ini belum juga pemerintah ini bekerja menunjukkan arah perubahan politik migas seperti yang dijanjikan.
“Jokowi telah menaikkan BBM. Sebuah kebijakan pahit bagi rakyat,” tegasnya.
Terakhir menurutnya, Jokowi mengangkat M Prasetyo, sebagai Jaksa Agung. Politisi Nasdem, Mantan Jampidum yang tak menyalakan api perubahan dan prestasi apapun ketika dalam korps Adhiyaksa.
“Padahal, kita berharap Jaksa Agung yang mampu menjadi lokomotif perubahan dan transparansi yang dijanjikan. Sebulan Jokowi. Sebulan yang pahit,” tegasnya. (Calvin G. Eben-Haezer)
