MAGELANG – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan harapannya agar sidang paripurna DPR/MPR pada 2028 dapat dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Harapan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan kepada menteri pada hari kedua retret di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu (26/10/2024) sore.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga menyampaikan harapan tersebut melalui akun Instagram-nya.
“Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan presiden dan wakil presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN,” ujar Raja Juli Antoni.
Dalam pengarahan tersebut, Raja Juli menjelaskan, isu pembangunan IKN menjadi salah satu dari empat poin penting yang dibahas. Prabowo menegaskan bahwa pembangunan IKN akan dilanjutkan sejak dimulai pada masa Presiden ke-7, Joko Widodo.
“IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya,” ujar Raja Juli.
Lebih lanjut, Raja Juli menambahkan, Presiden Prabowo sudah memiliki rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam waktu empat tahun ke depan.
Menurutnya, IKN merupakan “Ibu Kota Politik,” sehingga Otorita IKN harus menyelesaikan dua cabang triaspolitika lainnya dalam kurun waktu yang sama.
“Dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan (2 cabang triaspolitika lainnya) yaitu gedung-gedung legislatif dan yudikatif,” jelas Raja Juli.
2 Tahun Rampung
Sebelumnya kepada Beegelora.com di Jakarta dilaporkan, Presiden Prabowo Subianto akan mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
“Pada saat saya dipanggil oleh Bapak Presiden Prabowo, beliau menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun adalah eksekutifnya, menurut beliau dua tahun nanti untuk lembaga yudikatif dan legislatif harus sudah dibangun,” ujar mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.
Dengan demikian, gedung-gedung MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi (MK) dan gedung-gedung lembaga yudikatif lainnya harus dibangun.
Menurut Basuki, diharapkan gedung-gedung tersebut dapat selesai dibangun di IKN dalam jangka waktu dua tahun.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengatakan bahwa dirinya masih diminta di Otorita IKN (OIKN).
“Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut menteri sekretaris negara (sebelumnya) Pratikno dan Pak Jokowi saya masih diminta di OIKN. Sekarang Plt-nya sudah berhenti dan saat ini sedang diurus oleh bapak-bapak Sekretariat Negara,” katanya.
Basuki Hadimuljono menjadi Plt Kepala OIKN setelah Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe, mundur dari jabatannya pada 3 Juni 2024. Presiden waktu itu menunjuk Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN. Raja Juli Antono sekarang menjadi Menteri Kehutanan.
Terkait kapan keputusan presiden mengenai kepala OIKN definitif, Basuki menyampaikan bahwa hal tersebut sedang diurus oleh Kementerian Sekretariat Negara (Sekneg).
“Belum tahu, Keppresnya belum ada dan sedang diurus oleh bapak-bapak Sekneg baik yang lama maupun yang baru,” katanya.
Basuki mengatakan bahwa tugasnya sebagai Plt. Kepala OIKN akan berlangsung hingga ditunjuknya kepala OIKN definitif sesuai perundang-undangan.
Fokus tugasnya, menurut Basuki, yaitu mempercepat pelaksanaan program-program dalam pembangunan IKN.
IKN merupakan proyek pemindahan ibu kota negara yang digagas Presiden Joko Widodo yang berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Prabowo, ketika masih menjabat Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju (KIM), sempat mengatakan akan melanjutkan pembangunan IKN pada masa kepemimpinannya.
Prabowo Perintahkan Lanjutkan IKN
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan Presiden Prabowo memerintahkan Kementerian PU untuk melanjutkan proyek Ibu Kota Negara hingga tanggul laut raksasa (giant sea wall).
“Nanti saya akan ikut Pak Menteri ya soal (program prioritas), yang jelas beberapa hal yang disampaikan Pak Prabowo, IKN lanjut, kemudian terkait giant sea wall,” kata Diana saat ditemui di Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2024.
Ia memastikan Kementerian PU akan melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang belum selesai, seperti pembangunan jalan bebas hambatan atau tol hingga bendungan.
Meski demikian, Diana mengatakan, Kementerian PU belum menyusun daftar prioritas pembangunan proyek-proyek tersebut. “Belum. Nanti akan Rapim (Rapat Pimpinan) dulu sama Pak Menteri,” kata dia.
Lebih lanjut, Diana menyebut, Kementerian PU perlu bekerja sama dengan kementerian yang lain untuk mendiskusikan pembangunan proyek-proyek tersebut.
“Nanti kita lihat dulu. Kan kita masih belajar juga nih, karena giant sea wall kan kebanyakan urusan (kementerian) sumber daya alam,” ucapnya.
Kalau Bisa Percepat
Sebelumnya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Senin, 12 Agustus 2024, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Prabowo menekankan bahwa proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan untuk mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat populasi dan kegiatan ekonomi.
“Saya kira supaya jelas dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita selesaikan, akan kita selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan, tadi Bapak Presiden menyampaikan soal pemerataan dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan,” ungkap Prabowo.
Prabowo menyatakan rasa bangganya terhadap nuansa budaya yang kuat di IKN dan mengapresiasi jerih payah Presiden Joko Widodo beserta jajaran menteri yang telah memulai pembangunan IKN. Ia berjanji untuk mempercepat proses pembangunan IKN, terutama untuk pemerintahan pusat.
“Saya bertekad juga untuk menegaskan di sini bahwa kita akan melanjutkan. Kalau bisa kita percepat,” ujar Prabowo.
“Dan untuk ini juga, saya ingin meyakinkan Otorita bahwa ruang anggaran yang kami siapkan cukup besar, dan kami bisa saya kira telah menyelesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini,” imbuhnya.
Menurut Prabowo, prioritas utama adalah pembangunan gedung-gedung penting seperti Gedung MPR/DPR, perumahan anggota, serta ruang kantor untuk yudikatif, termasuk Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). “Kalau sudah selesai, sebetulnya secara substansi ibu kota pemerintah sudah bisa beroperasi di sini. Jadi kita tidak perlu menunggu yang lain-lainnya. Saya kira yang lain-lain itu akan menyusul,” jelasnya. (Web Warouw)