JAKARTA- Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat ini membenahi dan memperkuat kapabilitas pengawas internal. (Puspen TNI). Hal ini disampaikan oleh Inspektorat Jenderal (Irjen) TNI Letjen TNI Syafril Mahyudin saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Inspektorat TNI dan Kemhan TA 2015, yang diikuti oleh 149 personel dengan tema “Penguatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Guna Mewujudkan Pelaksanaan Wasrik Yang Berkualitas, Transparan dan Akuntabel” di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Senin (21/12).
Dalam kesempatan itu, Letjen TNI Syafril Mahyudin menyampaikan bahwa penguatan kapabilitas APIP merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja auditor di lingkungan TNI dan Kemhan.
“Makna kapabilitas hampir sama dengan kemampuan, namun pemaknaan kapabilitas tidak sebatas memiliki ketrampilan tetapi lebih pemahaman secara mendetail dan menguasai keahliannya secara profesional serta mengetahui permasalahan mulai dari latar belakang masalah hingga mengatasi masalah secara tepat,” ujarnya.
Menurutnya untuk dapat membangun kapabilitas, perlu adanya pendidikan dan latihan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan auditor di lingkungan TNI/Kemhan.
“Disamping itu tak kalah penting juga penanaman sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan integritas, memegang teguh amanah dan bersikap obyektif serta tidak memihak, “ tegasnya.
Beberapa waktu yang lalu, KPK telah melaksanakan festival anti korupsi di Sasana Budaya Ganesha Bandung dengan tema berbagi peran membangun negeri, berbagi peran memberantas korupsi. Dalam festival tersebut, TNI berpartisipasi dengan menghadirkan stand pameran yang menampilkan beberapa produk dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya penguatan pengawasan dijajaran TNI dengan tema Bersama Rakyat TNI Kuat, Membangun Negeri Berantas Korupsi. TNI berhasil mendapat stand favorit ke-3 dari 83 peserta yang mengikutinya.
Dalam Rakorwas Itjen tahun ini, hadir sebagai pembicara yaitu Kemen Pan dan RB diwakili oleh Muh. Yusuf Ateh (Deputi Bid RB Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan), KPK oleh Ranu Miharja (Deputi PIPM KPK), Dr. Agung Firman Sampurna (anggota BPK), BPKP Pusat (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangun Pusat) oleh Binsar H. Simanjuntak AK, M.B.A, CPA (Deputi BPKP Bid Polhukam Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), AAIPI PUSAT oleh Drs Kiagus Ahmad Badaruddin, M.Sc (Sekjen Kementerian Keuangan). (Enrico N. Abdielli)
