JAKARTA- Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan mengajak semua pihak untuk melakukan koreksi diri dengan mempertanyakan tingkat kepatuhan terhadap kebenaran. Ia mengingatkan bahwa pemimpin yang melakukan korupsi akan menyebabkan terjadinya pembangkangan sipil. Hal ini disampaikan lewat akun facebooknya kemarin Jumat (4/12) dan mendapatkan respon dari berbagai kalangan.
“Mari kita semua mengoreksi diri kita yang paling dalam, dengan mempertanyakan seberapa tinggi tingkat kepatuhan kita terhadap kebenaran. Kalau jawabannya 75-80% saja, maka saya kira ekonomi Negeri ini dapat bertumbuh sampai 10% ke depannya. Tapi kita masih suka membohongi diri kita sendiri bahwa kita yang paling bersih, padahal kita sendiri merupakan bagian dari masalah korupsi,” ujarnya seperti dikutip Bergelora.com dari akun facebook itu.
Hal ini juga disampaikannya sebelumnya pada hari Kamis, (3/12) lalu dalam acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, yang dihadiri oleh sekitar 150 peserta perwakilan dari lembaga pemerintahan, LSM, BUMN, pemerintah daerah, akademisi, dan asosiasi profesi.
“Saya malu kepada anak-anak muda yang membantu saya, kalau saya menghianati apa yang sudah menjadi komitmen mereka untuk memberikan yang terbaik bagi Negara ini. Saya juga malu kepada prajurit-prajurit yang telah membawa saya sampai kepada posisi seperti sekarang ini, kalau saya menghianati mereka dengan berbohong atau berlagak seperti orang baik,” tulisnya dalam akun facebooknya itu.
Dalam acara tersebut, Luhut membeberkan tiga kata kunci dalam upaya pemberantasan korupsi adalah pengawasan, peraturan, dan keteladanan.
“Permasalahan paling utama di Negara kita adalah kurangnya keteladanan pemimpin. Seharusnya, pemimpin itu berada di garda pemberantasan korupsi paling depan. Pemimpin itu juga harus satu kata dengan perbuatan,” ujarnya.
Namun menurutnya pemimpin kadang-kadang tidak memberikan contoh yang baik, meski di Indonesia telah terdapat banyak peraturan perundang-undangan di bidang anti korupsi, yang bahkan lebih dari cukup.
“Saya berpendapat bahwa pemimpin yang melakukan korupsi tersebut menyebabkan terjadinya pembangkangan sipil, di mana akhirnya rakyat tidak lagi percaya kepada pemimpinnya. Kenapa? Karena para pemimpin tidak berhasil menunjukkan kredibilitasnya,” ujarnya.
Penguatan Fungsi
Luhut Panjaitan menyatakan beruntung memiliki Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin yang tegas dalam melakukan pemberantasan korupsi.
“Beberapa hari yang lalu, dalam sebuah diskusi di dalam mobil, saya kembali menyampaikan kepada beliau bahwa musuh utama kita adalah orang-orang yang sudah menikmati kenyamanan dan kemapanan, memanfaatkan situasi yang koruptif, yang penuh ketidakpastian,” ujarnya.
Menurutnya, Presiden melalui Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara telah melakukan penguatan tugas dan fungsi terhadap jabatan Luhut Panjaitan Menkopolhukam.
“Pasal 48 dan 49 peraturan tersebut mengatur bahwa saya dapat melakukan pengendalian langsung terhadap jajaran di bawah koordinasi saya,” ujarnya.
Ketentuan tersebut dipergunakannya sebagai dasar untuk menegakkan kepastian hukum, sehingga peraturan-peraturan harus dilaksanakan dengan benar.
“Hal ini mulai menimbulkan banyak masalah, yang membuat keadaan menjadi gaduh. Tetapi saya dan kita semua tidak boleh berhenti, kita harus maju dan kita harus melawan,” katanya.
Menurutnya juga, KPK harus menjadi lebih tangguh lagi ke depannya sehingga KPK harus terus melakukan introspeksi untuk semakin memperbaiki diri. Menkopolhukam mendorong dilakukannya perbaikan-perbaikan di dalam Undang-Undang KPK bukan dalam konteks untuk memperlemah KPK.
“Saya adalah salah satu orang yang terdepan dalam memperjuangkan penguatan KPK. Saya pikir KPK tidak bisa bekerja sendiri karena KPK saja tidak cukup untuk menjamin berhasilnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Semua elemen bangsa dan negara ini harus memberikan contoh. Saya juga mengajak kita semua untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama,” ujarnya. (Enrico N. Abdielli)
Â
