Oleh: Dr Ferryal Basbeth, SpF.DFM*
Angka kemiskinan di Indonesia yang semakin meningkat sejalan dengan peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di negeri ini. Kenyataan ini memberi dampak di sektor kesehatan, pendidikan dan dampak sosial dimana salah satu akibatnya perempuan dipaksa bekerja hingga masa depan anak Indonesia menjadi makin suram. Belum lagi dampak sosial dengan meningkatnya kejahatan di negeri ini. PHK terbanyak terutama di provinsi Jawa Barat, menyusul Banten, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan DKI Jakarta.
Ini mendorong pemerintah melakukan P3 atau Public Private Partnership karena privatisasi dan swastanisasi mendapat banyak sorotan dari berbagai kalangan. P3 ini ditempuh dengan jalan mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakkan hukum dan kepastian usaha sehingga 154 peraturan mengalami perombakan untuk mempermudah investasi di daerah.
Dana desa digelontorkan untuk meningkatkan daya beli dan jadi andalan untuk menggerakkan ekonomi riil dan koperasi dijadikan mitra usaha. Dana ini diperoleh dari hutang dengan riba. Koperasi pun menggunakan sistem riba yang sangat bertentangan dengan ekonomi Islam. Selain itu implikasi politik dengan adanya hutang adalah ketidakmandirian suatu bangsa karena akan mudah didikte oleh negara donor.
Direktur Pelaksana Dana Moneter International (IMF) Christine Lagarde mengatakan: potensi yang harus dioptimalkan Indonesia adalah iklim investasi, sumber daya manusia, pembangunan infrastuktur, dan integrasi perdagangan. Menurut Lagarde, Presiden Joko Widodo sudah pada jalur yang benar dalam memperbaiki iklim investasi, yakni mempermudah perizinan dan pembebasan lahan.
Investasi Properti
Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Beijing, 8 -12 Nov 2014, Presiden Joko Widodo minta agar negara negara Asia Pasific datang dan menanamkan modalnya di Indonesia dan ini ditanggapi antusias oleh China.
Penjajakan investasi dikonkritkan ketika Jokowi berkunjung ke Beijing pada tanggal 25 – 27 Maret 2015. Hasilnya disepakati delapan nota kesepahaman Indonesia China. Wakil Perdana Menteri China Liu Yandong, datang ke Indonesia pada tanggal 27 Mei 2015. Dalam sambutannya di Auditorium FISIP Universitas Indonesia, Yandong mengatakan bahwa akan mengirimkan banyak warga negaranya untuk datang ke Indonesia demi mencapai kerjasama yang ideal antara Indonesia dan China dalam berbagai bidang. Dengan kata lain China mensyaratkan semua pekerja dari China. Presiden Joko Widodo menyambut pernyataan Yandong dengan mewacanakan kepemilikan properti oleh warga negera asing. Hal ini diikuti PHK masaal dan migrasi buruh China.
Krisis Kapitalisme
Joseph Stiglitz, ekonom peraih Nobel 2001 sekaligus Dewan Penasehat Ekonomi Presiden Amerika Serikat Bill Clinton mengatakan Jika suatu negara ingin mencapai perekonomian yang sehat, maka jangan meniru apa yang dilakukan Amerika Serikat. Pada sistem kapitalis yang diterapkan Amerika Serikat, masyarakat cenderung menjadi persekongkolan pengusaha dan politisi.
Kebijakan kapitalisme ala Amerika Serikat tidak hanya berdampak pada negara itu sendiri, namun juga terhadap negara-negara berkembang. Kalau saja negara-negara tersebut tidak mengikuti gaya kapitalisme Amerika Serikat seperti yang sudah dianjurkan Stiglitz, tentu perekonomian negara-negara berkembang khususnya Indonesia bisa berjalan lebih sehat, adil dan berdaulat.
Krisis ekonomi adalah satu buah krisis kapitalisme yang frekuensi kedatangannya semakin cepat saat ini. Dalam tiga puluh tahun terakhir tercatat lebih dari 100 kali terjadi krisis. Penyebab utama krisis adalah penerapan sistem kapitalisme dengan riba, bertupu pada sektor non rill seperti bursa saham, surat-surat berharga, obligasi dan lainnya.
Inilah judi yang dikemas dengan cantiknya di pasar bursa semakin digemari umat Islam. Asuransi Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) sampai asuransi profesi sarat dengan investasi di bursa saham. Bahan pokok pun saat ini dibawa ke bursa saham mulai dari terigu, kedelai, minyak sawit, gula dan lainnya.
Mimpi Amerika saat ini adalah mempertahankan hegemoni barat, menciptakan badan keuangan dunia, regionalisasi termasuk menciptakan European Union (UE), Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan lainnya sehingga mudah dikontrol dan dan menjadi sasaran globalisasi pasar bebas.
Dalam hubungannya dengan serangan globalisasi di bidang kesehatan dan perlu diwaspadai saat ini adalah rambahan investor asing mencaplok rumah-rumah sakit di negeri ini satu paket lengkap dengan dokter-dokternya. Seperti yang sudah dideklarasikan oleh PM China diatas, mengisyaratkan semua pekerja China datang ke Indonesia untu kerjasama dua negara di semua bidang.
Sampai sejauh mana Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bisa menolak ijin surat tanda regestrasi (STR) para dokter asing kalau mereka datang satu paket dalam investasi? Sebuah utopis.
*Penulis adalah anggota dokter Forensik dari Rumah Sakit Royal Progress dan Universitas Yarsi, Jakarta. Anggota Dokter Indonesia Bersatu (DIB)
