JAKARTA- Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah penting bagi Republik Indonesia. Saat ini Indonesia bagai sebuah kapal besar yang berlayar tanpa haluan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 sampai dengan 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan tidak memiliki dan dapat berubah-ubah sesuai selera kekuasan 5 tahunan. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Politik Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (1/8)
“Dampaknya pembangunan tidak berkelanjutan. Pembangunan diberbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan tidak sinkron dan tidak saling menopang bahkan saling tumpah tindih,” jelasnya.
Seperti yang dialami saat ini menurutnya diberbagai lini pemerintahan terjadi mis-manajemen dalam pembangunan nasional dan daerah. Antara RPJPN dan RPJMN dengan RPJPN dan RPJMN di daerah tidak sinkron. Sistem perencananan pembangunan 5 tahunan tidak sinkron dengan sistim politik 5 tahunan melalui pemilu dan pilkada.
“Republik Indonesia ibarat kapal yang bergerak tanpa haluan menuju pulau impian dan mudah sekali tenggelam ketika ada badai dan gelombang besar,” jelasnya.
Sebelumnya dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang “Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN” di Depok, Jawa Barat, Jumat 29 Juli 2016 Bachtiar menyampaikan, agar kapal Republik Indonesia kuat berlayar walaupun diterpa badai dan gelombang besar maka menurutnya para penyelenggara negara dan segenap bangsa Indonesia perlu segera merumuskan haluan negara kembali.
“Karena haluan negara sangat diperlukan apapun namanya. Mungkin kita sebut GBHN reformasi dengan penguatan sistem politik reformasi. Dengan merumuskan kembali haluan negara maka Republik Indonesia sebagai negara kesatuan dapat diwujudkan oleh semua kekuatan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” ujarnya.
Tergantung Partai
Dalam acara yang sama Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan bahwa keputusan akhir dari proses soal reformulasi sistem pembangunan nasional model GBHN tergantung pada keputusan politik. MPR akan menyerahkan hasil kajian tentang GBHN kepada fraksi-fraksi dan kelompok DPD dalam rapat gabungan pada 20 Agustus 2016.
“Kita kemarin sudah melakukan rapat gabungan dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD. Salah satu keputusannya adalah Badan Pengkajian MPR akan menyampaikan kompilasi hasil-hasil kajian tentang GBHN pada rapat gabungan tanggal 20 Agustus,” kata Zulkifli Hasan.
Menurut Zulkifli, dari rangkaian proses kajian tentang perencanaan pembangunan nasional model GBHN pada akhirnya tergantung pada keputusan politik. “Tergantung pada fraksi karena perubahan UUD diusulkan sepertiga anggota MPR,” katanya.
Dalam FGD yang diikuti kalangan akademisi yang memiliki integritas, kemampuan, ilmu, dan kecerdasan bisa mewarnai kebijakan dan keputusan dari partai politik. “Karena kami ini (para politisi) cuma pendekar tangan kosong. Kalau hanya pendekar tangan kosong tidak bisa berbuat apa-apa,” ujar Zulkifli.
Karena itu Zulkifli juga berharap para akademisi ini ikut masuk dalam partai politik. “Saya berharap teman-teman para pendekar ini yaitu para doktor, para ahli yang memiliki integritas, memiliki ilmu, dan kecerdasan ikut mewarnai kebijakan-kebijakan, kebutuhan-kebutuhan itu. Caranya ya masuk partai politik,” harap Zulkifli. (Web Warouw)
