JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah melantik para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dalam Kabinet Merah Putih pada Senin (21/10/2024). Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 berisikan total 48 kementerian yang diisi 48 menteri, 56 wakil menteri, dan lima orang kepala lembaga di bawah presiden.
Prabowo meminta doa dari seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan sejumlah program dalam 100 hari kerja masa pemerintahannya.
“Ya, doakan yang terbaik. Terima kasih,” ujar Prabowo, Senin (21/10/2924).
Sementara itu, sejumlah menteri dan wakil menteri sempat mengungkapkan janji atau target yang akan dicapai selama 100 hari kerja Kabinet Merah Putih.
Program prioritas Prabowo-Gibran Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki 17 program prioritas dan delapan program hasil terbaik cepat untuk dicapai pemerintahannya bersama Kabinet Merah Putih.
17 Program Prioritas
Swasembada pangan, energi, dan air
Penyempurnaan sistem penerimaan negara
Reformasi politik, hukum, dan birokrasi dengan meningkatkan kesetaraan, kesamaan hak publik, dan digitalisasi
Pencegahan dan pemberantasan korupsi
Pemberantasan kemiskinan dengan penurunan kemiskinan di bawah enam persen
Pencegahan dan pemberantasan narkoba
Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat berupa peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi
Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
Menjamin pelestarian lingkungan hidup
Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan
Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah
Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga
Selain 17 program prioritas tersebut, terdapat delapan program hasil terbaik cepat yang akan dilakukan pemerintahan Prabowo-Gibran.
8 Program Hasil Terbaik Cepat
Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50 persen dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten
Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/Polri, dan pejabat negara
Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan
Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen
Target 100 Hari Menteri Kabinet Merah Putih
Kepada Bergelora.con di Jakarta dilaporkan, beberapa menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih mengungkapkan beberapa target yang akan dicapai selama 100 hari masa kerjanya.
Kementerian Koordinator Perekonomian Menteri Airlangga Hartanto bertekad meningkatkan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan investasi di Indonesia.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan Menteri Zulkifli Hasan akan mencapai swasembada pangan dalam target waktu lima tahun. Swasembada pangan diwujudkan dengan membuka pertanian padi, jagung, gula, dan komoditas unggulan lain di luar Pulau Jawa.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Wakil Menteri Lodewijk Freidrich Paulus akan menjaga stabilitas politik dan keamanan terkait sinergi ketahanan siber, keamanan laut, menyiapkan pertahanan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan mengkoordinasikan kementerian di bawahnya.
Kementerian Komunikasi dan Digital Menteri Meutya Hafid akan fokus meningkatan keamanan data sistem Pusat Data Nasional, mengamankan judi online dan pinjaman ilegal, menata internet yang rentan memengaruhi anak, serta mendorong internet merata, murah, dan cepat.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Menteri Yandri Susanto akan membangun desa tertinggal dengan infrastruktur kurang, meningkatkan pemasukan desa melalui desa wisata atau desa argowisata, serta mencari potensi desa untuk mendukung swasembada pangan.
Kementerian Agama Menteri Nasaruddin Umar ingin membangun masyarakat yang lebih tenang, sejuk, dan damai sambil membangun bangsa yang konstruktif dan produktif.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Menteri Maruarar Sirait akan membuat peraturan yang menggabungkan semua pemangku kebijakan, mengatur pengadaan dan memanfaatkan lahan sitaan, membuat rumah bagi prajurit TNI, membangun rumah susun di kota agar tidak jauh bagi pekerja, serta berkoordinasi dengan swasta untuk mengembangkan lahan.
Kementerian Pemuda dan Olahraga Menteri Dito Ariotedjo mengungkapkan, Kemenpora akan memiliki deputi industri olahraga dan pelatihan kepemudaan, menyelesaikan pembangunan training center di Cibubur untuk 14 cabang olahraga olimpiade dan training center paralimpiade di Karanganyar, mempersiapkan SEA Games 2025 dan ASEAN Paragames 2025.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Menteri Abdul Mu’ti akan meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, bersinergi antarkementerian, mengedepankan pendidikan yang bermutu untuk seluruh anak Indonesia, menyerap aspirasi dari berbagai pihak, serta melakukan kajian tentang pendidikan.
Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Menteri Abdul Kadir Karding akan fokus melindungi tenaga kerja migran sejak sebelum berangkat dan mendorong peningkatan devisa dari pekerja terampil ke beberapa negara untuk mengurangi pengangguran di Indonesia.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Menteri Rosan Roeslani akan meningkatkan investasi serta mengatur hilirisasi tambang, perkebunan, perikanan, dan bidang lain yang menambah pemasukan dan lapangan pekerjaan.
Kementerian Koperasi Menteri Budi Arie akan mengembangkan dan menjadikan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian rakyat Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Wakil Menteri Silmy Karim akan fokus pada pemasyarakatan terutama pengguna narkoba dan mengoptimalkan pembinaan warga binaan tidak harus dalam rutan atau lapas.
Kementerian Koordinasi Bidang Hukum, HAM, dan Pemasyarakatan Wakil Menteri Otto Hasibuan akan mengkoordinir menteri-menteri di bawahnya dan menerapkan hukum berbasis hak asasi manusia.
Kementerian Ketenagakerjaan Wakil Menteri Imannuel Ebenezer berjanji akan mensejahterahkan buruh, memastikan usaha para pengusaha tetap berjalan, serta menengahi permasalahan antara buruh dan pengusaha.
Kementerian Dalam Negeri Wakil Menteri Bima Aria akan memastikan birokrasi berjalan netral dan tidak memihak, memerhatikan persoalan di Papua, serta mengatasi masalah politik, kepentingan umum, dan kependudukan.
Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Wakil Menteri Helvi Yuni Moraza berjanji akan memberdayakan 93 juta UMKM yang menyokong perekonomian nasional dalam wakttu enam sampai delapan bulan.
Kementerian Luar Negeri Wakil Menteri Arrmanatha Christiawan Nasir akan fokus menjalankan politik bebas aktif, memprioritaskan isu seperti Palestina, dan menyiapkan produk Indonesia untuk luar negeri.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Wakil Menteri Stella Christie akan fokus meningkatkan sumber daya manusia termasuk dalam jenjang pendidikan tinggi, mengeluarkan inovasi baru dari sains dan teknologi, serta memetakan dan memperbaiki kebijakan yang ada.
Kementerian Perdagangan Wakil Menteri Diah Roroesti akan fokus meningkatkan komoditas berdaya saing impor, menindaklanjuti kerjasama dengan luar negeri, serta menghadapi isu perubahan iklim terhadap perdagangan. (Web Warouw)