JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa suatu perubahan besar tidaklah mudah untuk dilakukan. Pasalnya, ketika mengupayakan suatu transformasi, pemerintah melawan pihak yang suka melakukan korupsi.
“Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor, dan tidak terus mengalir ke luar negeri,” ujar Prabowo dalam upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kemenlu, Jakarta, Senin (1/6/2026).
“Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah, kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan, mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyelundupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal,” sambungnya.
Prabowo memprediksi, pemerintah juga mungkin menghadapi perlawanan dari kelompok yang tidak cinta Tanah Air.
Bahkan, kata dia, pihak itu berusaha terus untuk memperlemah NKRI.
“Tapi bangsa yang besar harus berani, kita harus berani ambil keputusan yang benar walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak anak dan cucu kita,” imbuh Prabowo.
Keuntungan Mengalir Ke Luar Negeri
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Presiden Prabowo juga mengatakan, kekayaan alam Indonesia sudah terlalu lama ditentukan oleh pihak dan negara lain. Sebagian besar keuntungan dari penjualan sumber daya alam pun mengalir ke luar negeri.
“Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain,” kata Prabowo .
“Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Indonesia,” imbuhnya.
Oleh karenanya, ia memutuskan membuat sebuah badan ekspor komoditas, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Setiap hasil bumi yang dikeruk di dalam negeri, harus diekspor melalui badan tersebut.
“Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu,” ucapnya.
Baca juga: Prabowo: Perubahan Besar Tidak Mudah, Kita Melawan Kelompok yang Suka Korupsi
Selain itu, pemerintah berencana memperkuat investasi di sektor hilirisasi di dalam negeri.
Lewat keputusan itu, nilai tambah dari hilirisasi tetap berada di Indonesia. Lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar pun akan terbuka.
“Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.
Menurut Prabowo, kebijakan-kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi pancasila. Ekonomi pancasila adalah ekonomi yang berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi ini tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Ekonomi pancasila juga ekonomi yang egaliter atau ekonomi kerakyatan.
Ekonomi ini berdasarkan rancang bangun strategi yang dibuat oleh para pendiri bangsa, Soekarno, Moh. Hatta, hingga Sutan Sjahrir. Rancang bangun ekonomi tersebut tertuang jelas dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Koperasi Harus Bangkit
Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
“Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” tegas dia.
Lebih lanjut ia menekankan, ekonomi pancasila adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Pertumbuhannya harus disertai pemerataan. Kemajuan ekonomi harus dirasakan oleh seluruh rakyat.
“Atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Strategi utama sesungguhnya adalah transformasi menuju haluan yang sejalan dengan Pancasila,” tandas Prabowo. (Web Warouw)
