Selasa, 17 Mei 2022

Refleksi Malari 1974: Dari Demokrasi Menuju Pesugihan

Oleh: Salamuddin Daeng*

Dulu mencari demokrasi sekarang menghadapi ketelanjangan. Dulu mengejar pembangunan yang didapati kerusakan lingkungan, dulu memuja reformasi sekarang terlena pesugihan.

Mantra-Mantra

Bagi yang mau mengerti tentu sedikit tau mengapa omnibuslaw ambyar. Tapi tidak untuk yang budeg. UU ini telah dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Mengapa bisa? Sehebat itu MK bisa membuyarkan rencana paling utama pemerintahan ini untuk bisa keluar dari krisis. Sehebat itu MK bisa menenggalamkan proyek paling ambisius para konglomerat Indonesia untuk selamat dari kebangkrutan? Ya boleh jadi MK memang setangguh itu sekarang, namun untuk dapat membubarkan omnibuslaw, maka kekuatan yang telah digunakan MK adalah kekuatan Mega Mind

Putusan MK menyayat hati pembuat omnibuslaw. Putusan itu mempermalukan pemerintah yang sudah GR begitu UU ini disyahkan oleh DPR. Putusan MK ini menjadi teror dan meninggalkan trauma yang mendalam bagi pihak pemyandang dana omnibuslaw. Sekarang mereka sudah tau resikonya kalau melawan. Putusan ini membuat pemerintah kehilangan kepercayaan diri, karena harga dirinya berantakan dikalahkan telak oleh masyarakat gabungan LSM dan buruh.

Omnibuslaws atau UU Cipta Kerja adalah sebuah proyek raksasa untuk mempertahankan dominasi oligarki Indonesia atas kekayaan alam Indonesia yakni tanah, hutan, tambang, kebun kebun melalui penyederhanaan UU dan peraturan demi memperlancar eksploitasi sumber daya alam dengan biaya sekecil kecilnya, dengan upah murah, perpanjangan ijin dan konsesi tambang secara otomatis. Paling penting dalam UU ini adalah melanjutkan eksploitasi batubara sebagai sumber energi utama dan sawit sebagai tumpuan ekonomi Indonesia serta tambang tambang lainnya yang menjadi sandaran oligarki politik nasional.

Tapi jangankan omnibuslaw, petro dolar saja dibubarkan. Semua tau apa itu petro dolar? Kekuatan yang membangun dunia sejak Bretton Woods System ditutup. Petro dolar yang menjadi penyandang dana pembangunan dunia, beserta seluruh kelembagaan institusi internasional yang menopang politik global sejak 1971 tersebut. Sistem petro sebesar itu saja dibubarkan secara paksa untuk mengakhiri supremasi oligarki minyak dan oligarki fosil lainnya sedunia. Tanpa mengenal ampun dan kompromi, semua harus melakukan transisi ekonomi untuk menyelamatkan dunia dari bencana kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.

Jadi urusan membubarkan omnibuslaw menang urusan besar bagi elite Indonesia, tapi hanya sebesar upil dihidung bagi rezim perubahan iklim yang tengah memimpin perubahan dunia saat ini. Rezim ini datang dengan tiga isue utama yakni deforestasi atau menghentikan penggundulan hutan, penurunan emisi, dan transisi energi. Rezim ini tidak mau lagi hutan digunduli, tak mau lagi minyak disedot, tak ingin lagi batubara dikeruk. Mungkin mereka tau jika digunduli, Disedot, dikeruk, maka alam akan mengamuk. Negara negara industri utama telah merasakan penderitaan yang begitu besar akibat bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2021.

Jadi pembatalan omnibuslaw adalah pukulan telak di ulu hati oligarki Indonesia hingga nafasnya tinggal di leher. Oligarki yang takmau berubah dan terus bertahan dengan segenap agenda kotor tax amnesti jilid 1 dan 2., kompromi kasus BLBI oleh satgas BLBI, memasalkan pembangkit Batubara, gasifikasi batubara, menggubah sawit menjadi bahan bakar dan melanjutkan penggundulan hutan, dan seluruh agenda yang menjadi sumber penumpukan kekayaan oligarki yang telah terbukti menghancurkan alam dan merusak hutan dan mencemari sungai, laut dan udara selama puluhan tahun. Semoga masih ada jalan berubah!

Menghadapi Badai

Padahal melewati tahun penuh bahaya 2021 akan sangat berat. Tahun depan keadaan makin semerawut akibat tata kelola negara dan pemerintahan yang buruk. BUMN bangkrut satu per satu. APBN yang diharapkan menolong BUMN ternyata cuma kabar angin. Garuda utang Rp. 150 triliun tak akan bisa dibayar meski semua pesawat dijual. BUMN Karya utang Rp. 170 triliun tak akan bisa dibayar meskipun semua jalan tol dijual. Tragisnya APBN sudah sekarat di penghubung 2021 dan tampaknya tidak akan bisa lolos di tahun 2022. Dalam situasi penuh ketidakpastian beberapa orang yakin akan jadi presiden untuk mengeluarkan Indonesia dari bahaya dan bahkan ada yang mau berkuasa tiga periode.

Kantong makin kering kerontang namun ambisi makin besar. Hal ini baik juga, dengan demikian berarti masih banyak yang mau bertanggung jawab lahir batin untuk mengurus bangsa dan negara ini dimasa mendatang, mau berkorban jiwa dan raga demi Nusa dan bangsa. Mau menanggalkan kepentingan pribadi, keluarga dan golongan demi menyelamatkan masa depan anak cucu bangsa.

Namun perlu diketahui ada tiga badai besar dari internasional yang akan membawa konsekuensi pada politik nasional, yakni :

-Badai Climate Change yang menyusul badai Covid 19. Setelah negara negara dikuras kantongnya oleh Covid 19 sekarang akan berhadapan dengan kewajiban baru yakni mengongkosi transisi Energi dan penurunan emisi.

– Badai digitalisasi yang membawa gagasan transparansi secara total yang akan menyapu bersih uang kotor di seluruh penjuru dunia. Tidak ada lagi tempat bersembunyi bagi uang kotor yang selama ini menjadi sumber dana dalam membiayai pergantian kekuasaan terutama di negara negara yang kaya sumber daya alam namun elite oligarki nya super korup.

– Bencana alam yang sebenarnya akibat kerusakan lingkungan hidup yang akan menelan ongkos sangat besar. Negara negara kaya telah merasakan dampak bencana alam bertubi tubi, china, Amerika Serikat dan Eropa sepanjang tahun ini telah dihajar bencana alam yang sangat mengerikan sepanjang 2021. Namun banyak manusia masih yakin bahwa membuat kerusakan di bumi sebagai bagian dari upaya mengejar pertumbuhan ekonomi.

Ketiga hal di atas akan membawa konsekuensi terhadap politik Indonesia. Apa itu konsekuensinya?

– Pemimpin Indonesia di masa depan dan di tahun depan harus lepas sama sekali dari para bandit perusak lingkungan dan penjarah hutan. pencuri batubara.bandit sawit yang melarikan keuntungan mereka ke luar negeri, menghindari pajak dan menghindari tanggung jawabnya terhadap masalah masalah lingkungan hidup. Ini merupakan konsekuesi yang tak mengenal kompromi dari perubahan peta politik global dalam mengatasi Climate Change.

– Pemimpin Indonesia ke depan dan juga tahun depan harus terbebas sama sekali dari bandit BLBI yang selama era orde reformasi menjadi penyokong utama elite penguasa. Para bandit yang menyimpan uang mereka di rekening rekening rahasia di luar negeri yang sekarang menuntut pengampuan pajak berlalu kali. Padahal uang mereka sudah terkunci karena tidak bisa dipertanggung jawaban asal usulnya. Prasyarat lahirnya pemimpin baru yang tebebas sama dari bandit keuangan merupakan konsekuensi dari digitalisasi dan transparansi. Sebuah era dimana tidak ada seorangpun yang dapat menyembunyikan berapa banyak uang di rekeningnya atau berapa banyak uang yang disembunyikan di rumahnya karena semua harus jelas asal usulnya.

– Pemimpin Indonesia ke depan adalah mereka yang lahir dari alam yang sedang mengamuk ini. Lahir dari bencana bencana, muncul dari kawah gunung berapi, datang dari gelombang tzunami, keluar dari kepungan asap kebakaran hutan. Seorang pemimpin yang benar benar telah dilatih di kawah candradimuka sehingga alam melahirkannya sebagai pemimpin yang kuat, moralnya sebagai suri tauladan.

Itulah yang akan menjadi alat seleksi bagi siapapun yang mau kasak kusuk, yang mau menjadi presiden di 2024 mendatang. Itupun dengan prasyarat pemerintahan yang sedang berjalan bisa lolos menyelesaikan tugasnya sampai akhir 2021, dan bersiap menghadapi tahun yang makin semberawut di 2022. Tahun dimana debt collector akan berbaris di depan istana untuk menagih utang. Panjang barisannya dari jalan Medan merdeka sampai Margonda Depok.

Alam Gelap

Setelah Pandora Papers diumumkan, terkuak lah ratusan pejabat publik di seluruh dunia menyimpan uang kotor mereka di surga pajak, uang hasil menjarah kekayaan ekonomi seluruh bangsa di dunia oleh para politisi kotor. Mereka yang sangat lancang menggunakan kekuasaan untuk berbisnis, bahkan tanpa tedeng aling membisniskan kebijakan publik untuk kepentingan pribadi, bisnis PCR, obat dan alkes ditengah penderitaan umat manusia karena covid 19. Mereka tidak punya kebangsaan, kapitalistik serakah, medit, dan tak segan segan menggunakan cara haram dalam berbisnis. Beberapa diantara orang pejabat tersebut adalah elite politik Indonesia, dua diantaranya adalah yang paling berkuasa yakni menko perekonomian dan menko maritiim dan investasi.

Dunia tengah menerima konsekuensi besar oleh digitalisasi. Para penguasa bandit tidak mungkin lagi menyembunyikan harta haram mereka. Digitalisasi mengubah segalanya, menjadikan semua makin terbuka dan transparan. Digitalisasi mengubah segalanya dengan cepat, menusuk dengan pisau bermata ganda, satu sisi menjadi jalur ekspansi atau penguasaan, namun menjadikan segalanya inclusive bagi semua orang, karena tidak ada satu orang pun di dunia yang sanggup menyembunyikan keinginannya lagi.

Transparansi menghantam elemen pokok dari institusi lama yakni keuangan. Petro dolar. Sistem yang sangat tertutup yang dikendalikan segelintir elite, sistem yang memberikan otoritas kepada sekelompok elite untuk membuat uang dengan modal kertas dan tinta, dan semua manusia harus membeli uang mereka dengan keringat darah dan air mata. Sistem yang sangat bias, timpang, telah dipatahkan oleh digitalisasi dengan seluruh perangkat keterbukaannya. Petro dolar tumbuh dan berkembang dari eksploitasi migas sebagai sumber energi dunia, dan bahan bakar fosil lainnya, menghabisi hutan, memberangus pohon pohon, menyedot isi perut bumi lalu membuang emisi jutaan ton ke udara, mencemari lingkungan, membuat dunia penuh sesak dengan racun dan asap. Sistem yang menjadikan segelintir orang kaya raya dan menjadikan sebagian besar umat manusia menderita sakit, kelaparan, ketergantungan menjadikan penjajahan semakin dalam.

Hasilnya bencana, seluruh dunia telah menerima bencana. Tidak ada satu doktrin pun yang dapat membantah bahwa bencana adalah karena ulah manusia, yang membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan besar dilakukan di negara terbelakang, pelakunya negara negara industri. Namun sekarang semua menerima dampak, bencana melanda seluruh dunia, menimpa semua orang. Bencana akan memaksa manusia siapapun untuk berubah, menghentikan semua yang kotor. Banjir akan membersihkan semua kotoran, badai akan menyapu semua sampah, kebakaran akan melumat semua yang busuk. Gagasan besar mengatasi perubahan iklim adalah upaya kecil, adalah ikhtiar untuk memperbaiki diri dan memperbaiki keadaan. Ini adalah sebuah kesempatan untuk menghentikan orang orang merusak bumi hanya untuk memperkaya diri sendiri. Kejadian yang merupakan pemandangan nyata di depan mata bangsa Indonesia yang menyaksikan bagaimana negeri ini dikeruk dihisap lalu rusak seperti sekarang ini. Namun momentum perubahan yang super dinamis dialektis sekarang ini adalah memontum penting mengembalikan Indonesia pusaka. Indonesia climate super power. Indonesia yang bersih dari uang kotor, energi kotor, dan oligarki kotor.

Sesajen

Ketika JiwaSraya dimumkan bermasalah, korup, investasi saham gocekan dan abal abal, kita langsung tau itu perusahaan asuransi telah dihancurkan oleh pemerintah. Mengapa ? asuransi adalah bisnis yang hidup atas dasar kepercayaan public. Ketika kepercayaan public hilang, berarti perusahaan asuransi itu telah tamat riwayatnya, atau telah mati ! siapa yang mengumumkan, tak lain pemiliknya sendiri yakni Pemerintah.

Setelah Jiwasraya, masalah lalu menular ke Asabri, menular lagi ke Jamsostek, lalu menular lagi ke Taspen dan menular ke Bumi Putera. Itu semua asuransinya pemerintah, lima tahun dibawah kekuasaan pemerintahan Jokowi, sejak tahun 2014 diatur dan diawasi OJK, dibawah ketua KSSK Sri Mulyani. Sekarang diumumkan dirundung masalah akibat manajemen yang buruk dan korupsi? Asuransi ini semua adalah asuransi dan pengelolah dana pensiun pemerintah. Jadi kepercayaan public pada perusahaan asuransi dan pension milik pemerintah hancur sudah. Itu semua adalah kelompok asuransi yang terbesar dan menguasai sebagian besar dana asuransi dan pension di dalam negeri.

Bagaimana asuransi swasta atau dana pension swasta? Selama ini swasta hanya mengelola yang kecil kecil, tentu kalah jauh dibandingkan jamsostek, taspen, asabri, BPJS kesehatan, jiwa sraya, bumi putera, dan dana pension PLN, Pertamina, Telkom, dan BUMN besar besar lainnya. Selama ini swasta asuransi swasta atau dana pension swasta ini menumpang atau menyusu di dana asuransi atau pension BUMN dan pensiun PNS. Mereka hidup dari penempatan dana perusahaan asuransi pemerintah atau pension milik Negara.

Bagaimana sekarang? Setelah pengelolaan dana pensiun dan dana asuransi negara semua sudah terbukti bobrok, rusak dan korup?, siapa yang paling riang gembira dengan keadaan ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah pesaing dari perusahaan dana pensiun dan dana asuransi milik negara tersebut. Dana pension dan dana asurnasi sumber modal jangkan panjang yang sangat mengiurkan bagi para taipan nasional. Mereka semua memiliki usaha semacam, sejenis itu, tapi sekarang terkendala karena BUMN menguasai semuanya. Sungguh kebetulan ini dapat dipukul oleh kabinet yang baru dengan alasan karena pengelolaan yang kotor, dan tidak jujur.

Lalu tiba tiba Menteri BUMN Erik Tohir menyatakan akan menyatukan semua BUMN asuransi dan pensiun, akan membentuk lembaga baru untuk menyatukannya? Ini ide luar biasa mengagetkan, darimana datangnya, kajian akademiknya darimana ? Tidak ada ! pokoknya menteri BUMN akan membuat langkah untuk menyatukan semua uang besar ini. Luar biasa Ini dana yang mau disatukan besar sekali, jumlah dana asuransi dan pension keseluruhan bisa mencapai Rp. 1000 triliun.

Ini membuat karyawan BUMN deg degan, ini juga membuat PNS was was, apakah dana mereka akan dikocok sana sini nantinya. Apa bisa selamat dana dana ini nantinya? Belum lagi ini dana pension dan asuransi BUMN mulai dari BUMN yang imut imut, yang selalu merugi, bersatu dengan dana pensiun dan asuransi BUMN yang besar besar seperti Pertamina, telkom, PLN, PTPN, dll. Ini adalah adonan jumbo mimpi menteri BUMN, dana besar, proyek besar. Enak gak ya, Kalau dananya nanti ilang semua ? asuransi kan bukan bank, tak punya dampak sistemik ?

Korbanan

Kalau pandemi bisa dibisniskan maka bisa jadi virus akan menjadi alat marketing pandemi dan pemerintah beserta infrastrukturnya akan menjadi salesmennya. Jika ini menjadi kenyataan maka bukan hanya bangsa yang jadi korban namun kemanusiaan yang adil dan beradab akan kiamat. Padahal pandemi adalah masalah kemanusiaan, penanganannya harusnya menggunakan cara cara yang berperikemanusian, meniadakan penjajahan didalaminya, tidak ada ketergantungan dan tidak ada utang. Kalau berobat ngutang alamat musnah lah kemanusiaan dan manusia.

Namun cara penanganan pandemi Indonesia mengambil cara cara dagang, bisnis swasta, investasi asing, impor obat dan alat kesehatan. Semua barang impor akan ditebus dengan pengurasan kekayaan ekonomi Indonesia.

Kalau kita tengok ke sebelum pandemi datang 90 persen bahan baku obat Indonesia dan sebagian besar alat kesehatan dipasok oleh barang impor. Ini telah menjadi masalah ketika pandemi datang keduanya benar benar menguras kantong bangsa Indonesia. Pandemi telah menjadi captive market. Pasar yang diciptakan. Negara dan pemerintah memfasilitasi semua bisnis kesehatan di Indonesia.

Keterlibatan para pejabat negara berbisnis pandemi menjadi masalah krusial karena berdampak pada penggunaan uu dan regulasi serta anggaran negara dalam rangka memfasilitasi dan menciptakan keuntungan bagi oligarki pebisnis pandemic. Oligarki pebisnis pandemi mengambil untung diatas keuntungan besar yang telah diambil oleh modal asing. Inilah yang mendorong pandemi akan menciptakan biaya tinggi. Seluruh beban akan ditimpakan kepada rakyat melalui sewa ongkos bayar segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia. Orang orang Indonesia akan mengalami penindasan berlapis sementara sedang sekarat.

Akibatnya rakyat Indonesia harus menyampaikan seruan kepada global untuk menghentikan bisnis pandemi. Karena bisnis pandemi bertentangan dengan pembukaan UUD 1945, amanat proklamasi dan bertentangan dengan Pancasila. Rakyat dan bangsa Indonesia seharusnya tidak boleh mengeluarkan yang sepeserpun untuk mbiayai atau membeli sesuatu agar bebas dari pandemi. Karena kalau harus membeli dan membayar maka pandemi akan terus dilestarikan karena menyangkut bisnis yang besar.

Oleh karenanya penanganan pandemi harus berbasis gotong royong secara internasional. Dunia harus menyita semua uang yang selama ini tersimpan di surga surga pajak dan rekening rahasia sebagai sumber dana penyelamatan kemanusiaan dari pandemi. Selain itu seluruh pebisnis pandemi harus diingatkan bahwa uang yang mereka peroleh akan berhadapan dengan digitalisasi sebuah rezim transparansi yang akan membongkar asal usul uang secara transparan. Para pebisnis pandemi dapat saja dicap sebagai penjahat kemanusiaan yang paling kejam di masa mendatang.

Sekutu Setan Kredit

Utang pemerintah terus ditumpuk. Jual ke luar negeri tidak ada yang beli. Akhirnya BI diminta beli. Uang siapa yang dipake BI. Ini yang bisa bikin habis dana publik. Dana publik ribuan triliun ditelan APBN. Tambahan utang 1000 triliun rupiah setahun.

Baru baru ini Bank Indonesia Beli Obligasi senilai $4 Miliar dalam Monetisasi Utang. Bank sentral Indonesia membeli 58 triliun rupiah ($4 miliar) obligasi pemerintah, transaksi pertama dalam putaran terakhir monetisasi utang. BI banyak uangnya ya? , bagaimana BI menari k uang apa dari alam goib?

Menurut Bloomberg, Bank Indonesia membeli 14,5 triliun rupiah masing-masing dari empat seri wesel yang jatuh tempo dalam lima hingga delapan tahun melalui private placement, kata kantor pengelolaan utang kementerian keuangan, Selasa.

Pembelian obligasi di masa depan oleh bank sentral akan dilakukan secara bertahap, sejalan dengan kebutuhan pemerintah untuk mendanai stimulus pandemi, kata kantor itu dalam sebuah pernyataan selasa kemarin.

Bank Indonesia berencana untuk membeli sekitar Rp215 triliun obligasi pemerintah tahun ini dan Rp224 triliun pada 2022 di bawah pengaturan “pembagian beban” putaran terbaru untuk membantu membiayai anggaran negara. Itu bahkan ketika pemerintah berencana untuk menggunakan uang cadangannya untuk membeli obligasi sendiri dari pasar setelah membatalkan sisa lelang obligasi tahun ini.

Semua pembelian baru digunakan untuk membeli utang jatuh tempo. Menandakan bahwa kemampuan fiskal sudah sangat buruk. Model kere sepanjang masa.

Pihak internasional telah lama sejak awal pandemi mengkritik cara pemerintah menggunakan instrumen moneter untuk membiayai APBN. Ini adalah potensi masalah dibilang moneter yang sangat buruk dimasa mendatang, dan mewariskan beban APBN yang membahayakan.

Bagaimana utang pemerintah ini bisa dibayar di masa mendatang, belum ada caranya. Belum ada strategi, program, model, yang akan digunakan untuk mengatasi masalah ini dimasa mendatang. Hanya berharap harap cemas ada keajaiban yang menolong.

BI sendiri tidak transparan, bagaimana ia membentuk uang dengan cara semacam itu. Uang dari mana dan uang siapa yang dipake BI. Jika benar uang uang itu bisa diapek belanja dan dipake bayar utang oleh pemerintah. Dibagian lain pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan dana pandemi. Uang itu dikasih ke siapa? Pengusaha mana? Lengkap dengan nama dan alamatnya. Pemerintah tidak berani transparan.

Ke depan dunia menghadapi digitalisasi dasar dari terbentuknya transparansi total. Sebetulnya tidak ada lagi ruang untuk menyembunyikan asal usul uang dan untuk apa uang itu digunakan. Sampai kapan manusia bisa ngibul dalam era keterbukaan total.

Harta Goib

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan ‘harta karun’ Indonesia yang tak ternilai manfaatnya. Apa itu?, yakni
Roadmap perubahan dunia sudah digelar, zaman tidak bisa ditarik mundur, zaman berganti, apa yang dulu hebat di masa lalu, akan menjadi kuno dimasa depan.

Finance dan banking telah menghentikan pembiayaan bagi sektor fosil. Berarti tidak ada lagi investasi dan utang bagi sektor fosil. Uang bagi sektor fosil akan menjadi mahal. Tak setara uang yang dikorbankan dengan hasil yang diharapkan di masa depan.

Sudah selama dua dekade terakhir sektor fosil terutama migas tidak lagi menggantungkan pendapatan dari menggali minyak. Mereka lebih sibuk mencari uang ketimbang usaha mencari minyak. Dua hal yang berbeda.

Setelah covid datang harga minyak tumbang sampai dibawah nol. Harga yang tidak masuk akal dalam hitungan ekonomi. Namun itu harus terjadi. Petro dolar diakhiri. Migas bukan lagi jangkar keuangan. Migas ditendang sebagai bahan bakar. Ketika harganya menjadi nol migas ditendang lebih jauh menjadi fosil. Yang berasal dari fosil kembali menjadi fosil. Dunia sedang berusaha mengubah dirinya secara keras, perubahan datang bersama badai gempa bumi banjir gunung meletus. Memaksa dunia berubah lahir dan batin.

Memang mengakhiri migas bukan perkara mudah bagi perusahaan raksasa migas. Mereka tersandera hutang yang besar. Harus bengkrut membunuh dirinya sendiri karena memang tidak ada kesempatan untuk balik. Sama sekali tidak punya kesempatan dapat membayar utangnya.

Oligarki Indonesia adalah oligarki fosil. Politik Indonesia dibiayai oleh fosil. Dulu dibiayai oleh bandit migas, sekarang dibiayai oleh bandit Batubara. Meraka sekarang menantang badai sekuat tenaga. Caranya melanjutkan pengrusakan hutan, melanjutkan bahan bakar kotor dan melanjutkan pembangkit bahan bakar kotor. Mereka mendapatkan uang banyak dan membiayai oligarki dari fosil.

Mereka bandit Indonesia dengan fosilnya akan lari ke dalam ekonomi tertutup, setelah dunia memberlakukan pajak 250 dolar per ton karbon. Mereka akan menbayarnya dengan segala macam cara. Walau ekonomi chaos sekalipun. Bur bar, kelau lebur ngibar. Mereka bisa kabur.
Energi kotor uang kotor. Pemerintah hidup dari sumber itu. Mereka menantang dunia dengan tax amnesty. Mencuci uang tanpa mengetahui asal usul uang. Yang penting uang masuk ke APBN tak peduli uang halal atau haram. Bayangkan mereka melaksanakan penampungan pajak para bandit ditengah dunia melakukan pembersihan uang kotor.

Metaverse datang sebagai bisnis baru. Dunia penuh sesak, polusi yang membuat bengek, telah diganti dengan dunia avatar, dunia yang bersih dari polusi, namun menjadi racun bagi para penambang raksasa minyak dan Batubara.

Dunia baru membutuhkan udara bersih, udara tanpa logam berat hasil pembakaran fosil di pembangkit Batubara serta mesin kendaraan penduduk di Mumbai, Delhi, Tiongkok, Osaka, Tokyo, New York, London, Jakarta. Dunia yang baru dunia yang hijau, akan mengendalikan dunia dengan ekonomi hijau dan uang hijau.

Indonesia G20 Presidency dan pemimpin COP 26 telah mengambil mandat terpenting menyelamatkan dunia, menghentikan deforestasi, menghentikan emisi logam berat di udara, melakukan digitalisasi total dan menyediakan sumber dana bagi dunia yang baru. Jokowi ini pimpinan dunia sekarang..

Tumbal

Presiden Jokowi sosok tanpa beban kata beliau sendiri. Jadi tak ada beban baginya menyita aset para bandit di luar negeri. Sebagaimana beliau katakan sendiri bahwa aset yang disimpan orang Indonesia di luar negeri sedikitnya 14 ribu triliun rupiah.

Agak bertentangan dengan tax amnesty jilid dua yang justru hendak mengampuni para bandit termasuk bandit BLBI melalui proses perdata. Tax amnesty jilid 1 telah gagal. Memperdatakan BLBI yang dipimpin Mahfud MD jalan ditempat dan bingung sendiri.
Sementara perjanijan MLA dengan Swiss mulai berlaku tahun ini. Skema MLA adalah skema pidana. Yakni mengadili para bandit dan menyita asetnya. Ini sejalan dengan skema pembukaan atau transparansi informasi keuangan dan perbankan dan sejalan dengan digitalisasi yang akan menghapus semua uang kotor.

Menurut kementerian Luar Negeri MLA dengan Swiss adalah pintu masuk bagi MLA dengan negara kawasan. Sejauh ini justru MLA dalam kawasan ASEAN yang paling mengganjal. MLA dengan Singapura tidak pernah bisa diusahakan. Ada apa?

Jadi tidak ada Alasan bagi Presiden Jokowi untuk tidak mendesak Singapura meneken MLA dengan Indonesia. Dengan demikian para bandit di singapura segera bisa diadili dan asetnya disita. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Singapura adalah tempat atau surga bagi para bandit Indonesia. Jaraknya cuma sejengkal tapi tampak seperti di Alaska. Sementara MLA dengan Rusia sudah ditandatangani.

Dalam catatan istana sedikitnya 4.000 trilliun rupiah yang para bandit disembunyikan di Singapura. Sampai sekarang masih berlangsung. Kekayaan yang tidak dilaporkan dan berbagai bentuk pencucian uang konon masih dijalankan di Singapura oleh orang orang Indonesia. Aset para bandit yang disembunyikan di luar negeri di surga pajak dan di rekening rekening rahasia sebagian besar berasal dari hasil korupsi BLBI dan penjarahan sumber daya alam.

Sebagai gambaran jika ekspor sumber daya alam Batubara 700 juta ton setahun dengan harga 100 dolar seton maka nilai ekspor komoditas ini saja mencapai 70 miliar dolar setahun, lebih dari 1000 triliun rupiah setahun.

Sebagai catatan juga Indonesia adalah ekaportir Batubara terbesar di dunia, ekaportir sawit terbesar di dunia, ekaportir hampir semua jenis bahan tambang dalam urutan 1-10 terbesar di dunia. Hasilnya tidak dilaporkan secara benar, nilainya disimpan di dalam rekening rahasia.

Indonesia telah menandatangani Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matter

Perjanjian ini berlaku setelah kedua negara menyelesaikan proses internal masing-masing. Perjanjian ini ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yaonna Hamonangan Laoly dan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter di Bern, Swiss pada 4 Februari 2019 lalu. Indonesia telah menyelesaikan proses ratifikasinya melalui Undang-Undang No. 5 tahun 2020.

Pesugihan

Tahun 2021 tahun pesta pora bagi para oligarki pebisnis covid 19. Seluruh regulasi dalam penanganan covid hanya memiliki satu tujuan yakni profit alias keuntungan bagi para pebisnis covid 19. Mulai dari bisnis impor vaksin, alat kesehatan, obat obatan, dan yang baru baru ini adalah bisnis karantina. Tanpa tendeng aling para TKI menjadi sasaran pemerasan pihak yang melakukan pesugihan ditengah kesulitan masyarakat. Cara pemerintah menangani pandemic memang akan bikin sekelompok orang kaya mendadak. Namun rakyat akan jadi korban.

Memang APBN menjadi tumpuan penanganan covid 19. Sedikitnya 1000 triliun rupiah utang baru dicetak oleh pemerintah dengan alasan penanganan covid dan krisis lainnya. Ini diputuskan melalui Perpu darurat dan selanjutnya disahkan dengan UU. Utang yang tidak akan pernah bisa dibayar. Sementara uang hasil utang tak jelas alokasinya, siapa yang makan. Padahal ini era digitalisasi, seharusnya semuanya dikelola secara transparan. Publik menuntut transparansi tapi pemerintah tutup mata.

Pemerintah tampaknya menggunakan kantong ajaib untuk mendapatkan uang. Pemerintah menarik utang dari Bank Indonesia untuk membiayai APBN. Mereka menyebutnya sebagai aksi moneter burden sharing. Namun tampaknya itu adalah kantong dora emon, atau cara pesugihan, bakar kemenyan usap usap dinding dapat uang. Darimana BI dapat uang sebesar yang dipinjamkan kepada pemerintah tersebut? Ini adalah BLBI jilid 3 setelah skandal century. Bedanya ini untuk APBN. kalau dulu untuk bank. Warisan utang tujuh turunan.

Padahal ada alur cerita yang lebih masuk akal untuk mendapatkan uang, yakni menyita aset para koruptor kelas kakap yakni para koruptor BLBi, pera bandit perampok kekayaan alam Indonesia, para pengemplang, penipu pajak, yang menyimpan uang uang mereka di rekening rekening rahasia di luar negeri. Ini adalah sugih paling tepat, hanya saja ini kemungkinan harus mengorbankan orang orang dekat istana, para cukong politik. Sugih memang akan memakan korban. Karena itu yang dikehendaki sejarah.

Pemerintah sudah mensyahkan UU Mutual Legal Assitance (MLA), sebuah skema penyitaan aset melalui proses pemidanaan para penjahat keuangan. MLA disyakhan dengan Swiss dan kemudian pemerintah menandatangani MLA dengan Rusia. Namun sayangnya MLA dengan Singapura tak mau diusahakan. Padahal dinegara tetangga itulah para bandit keuangan bersembunyi. Padalah pemerintah mengakui bahwa ada 4000 triliun rupiah disimpan para bandit di Singapura dan ada 7000 triliun rupiah disimpan di Swiss. Mengapa jauh jauh ke Rusia. Ada apa di sana?

Meskipun pemerintah sudah mensyahkan MLA namun sayangnya yang dilakukan pemerintah justru kontra produktif dengan upaya membuat negara ini sugih atau punya uang tanpa harus berhutang. Pemerintah justru membuat tax amnesty jilid 1, juga sovereign weath fund dengan cara menjual BUMN, mengincar dana soft bank untuk bangun ibukota baru, lalu membuat tax amnesty jilid 2. Padalah para bandit keuangan yang dikawani oleh pemerintah Indonesia teraebut telah ditangkap dan ada yang dihukum mati di luar negeri.

Tanpa mengambil pelajaran atas kesalahan masa lalu, para bandit keuangan terutama BLBi malah hendak diajak kompromi, dengan menyesuaikan masalah korupsi BLBI melalui jalan damai alias secara perdata. Sementara kasus BLBi telah dikenakan status sebagai skandal kejahatan internasional di bidang keuangan. Dibukanya skandal Panama papers dan Pandora papers merupakan program internasional untuk memburu dan menghukum bandit keuangan.

Rencana Tax Amnesty jilid 1 gagal, SWF gagal, soft bank juga gagal, memperdatakan BLBi pun ambyar berantakan. Tak ada satu sen pun uang yang bisa masuk ke kas negara. Namun pemerintah masih mengayomi para bandit keuangan. Malah memfasilitasi lebih jauh melalui UU minerna, UU Omnibuslaw, dan UU perpajakan yang baru. Semua untuk memburu uang, mencari harta yang banyak, namun terjebak Bekerja sama dengan para bandit keuangan.

Pesugihan memang tak mengenal puas dan tak mengenal kata akhir. Usaha memburu uang sekarang dilakukan dengan memanfaatkan keresahan dunia terhadap perubahan iklim. Indonesia telah menjadi Pimpinan G20 presidecy. Berjanji untuk menghentikan deforestasi, menurunkan emisi dan melaksanakan transisi energi. Ini adalah usaha memburu uang senilai 1500 triliun dari dana internasional bagi pemulihan iklim yang akan disalurkan negara maju ke negara Selatan setiap tahun.

Namun pesugihan kali ini sangat berat korbanannya bagi istana. Semua bandit sumber daya alam harus dijadikan tumbal. Para bandit perusak hutan, sawit, bandit Batubara, dan bandit SDA lainnya harus dijadikan korban dalam pengertian yang sebenarnya. Bisnis para bandit SDA harus diakhiri, harta kekayaan mereka yang terbukti ilegal atau kekayaan yang tidak dilaporkan harus disita oleh negara. Ini memang korbaban yang besar, tapi inilah syarat dari pesugihan ini.

Usaha Presiden Indonesia membangun komitmen yang tinggi untuk climate change issue seharusnya seiring dengan mengakhiri dominasi para bandit keuangan yang mereka sekaligus adalah bandit sumber daya alam, biang kerok perusak lingkungan Indonesia. Mudah mudahan dengan cara ini bisa dapat uang. Dengan demikian APBN selamat, kantong rakyat selamat, lingkungan hidup pun selamat. Setelah itu pihak luar negeri pun yakin bahwa Indonesia tidak ngibul dalam urusan climate change. Maka dengan demikian uang 1.500 triliun akan cair.

Selamat Memperingati Malari!

*Malari atau Malapetaka Lima Belas Januari adalah stempel yang diberikan oleh Orde Baru pada Gerakan Mahasiswa 1974  melawan dominasi kapitalisme Jepang. Gerakan berujung kerusuhan diberbagai kota di Indonesia setelah ditumpangi konflik elit ABRI antara  Jenderal Ali Murtopo dan  Jenderal Soemitro. Hariman Siregar adalah tokoh mahasiswa yang memimpin saat itu.

** Penulis, Salamuddin Daeng seorang pengamat ekonomi politik

 

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,182PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Terbaru