JAKARTA – Pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi bencana susulan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, akibat cuaca ekstrem. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mempercepat proses pembersihan kayu-kayu yang berada di aliran sungai agar tidak ada sumbatan.
“Kami meminta kepada Kemenhut untuk mempercepat proses pembersihan di aliran-aliran sungai supaya nanti tidak ada sumbatan dari kayu-kayu yang kemarin seperti bencana yang pertama,” kata Prasetyo di Jakarta, dikutip Bergelora.com, Selasa (30/12/2025).
Selain itu, pemerintah juga meminta agar pemetaan wilayah yang memiliki kecuraman ekstrem, terutama daerah dengan jenis tanah lumpur, dilakukan secepatnya. Hal ini penting dilakukan karena wilayah itu memiliki jenis tanah berbeda.
Menurutnya, dengan mengetahui jenis tanah tertentu maka akan lebih mudah untuk melakukan antisipasi, guna menghindari bencana susulan.
“Jenis yang longsor-longsor itu berada di tingkat yang kelerengannya cukup tinggi, dan pastilah jenis yang tanahnya, termasuk yang jenis tanah lumpur atau lembek, bukan tanah yang sifatnya kuat atau kasar,” paparnya.
Lebih lanjut, pemerintah juga bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memadupadankan hasil evaluasi dari BMKG terhadap wilayah-wilayah yang diprediksi mengalami peningkatan curah hujan.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat terhadap respons cepat bila terjadi bencana perlu lebih digencarkan.
“Kami meminta dilakukan proses edukasi dan pemberitahuan kepada masyarakat di wilayah yang diprediksi akan mengalami peningkatan curah hujan. Itu beberapa mitigasi yang kita lakukan,” pungkas Prasetyo.
BNPB Wanti-wanti Pemda Cek Kesiapan Mitigasi Bencana
Dilaporkan juga, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pemerintah daerah (pemda) segera mengecek kesiapan mitigasi bencana mulai dari alat, perangkat, personil, dan anggaran menjelang perayaan Tahun Baru 2026.
“Kalau misal ada kekurangan atau kebutuhan intervensi pemerintah pusat untuk segera menetapkan status siaga darurat, maka segera lakukan supaya pemerintah pusat bisa langsung mendukung secara penuh,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari di Jakarta, Senin (29/12/2025),
Selain itu, BNPB juga bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalukan modifikasi cuaca di beberapa titik yang berdasarkan prakiraan BMKG memerlukan intervensi untuk mencegah bencana hidrometeorologi.
“Untuk antisipasi hulunya, kita juga melakukan modifikasi cuaca di beberapa titik yang menurut BMKG perlu diintervensi dengan modifikasi cuaca. Jadi, aspek pemicunya kita kurangi, kesiapan pemerintah daerahnya kita lengkapi,” ujar dia.
Ia mengingatkan, prakiraan cuaca di Indonesia sangat dinamis. Dengan tingginya volume pergerakkan masyarakat, terutama di tempat wisata yang rentan bencana, ia meminta agar pemda meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti perkembangan yang diberikan BMKG.
“Jadi, setiap hari, kita selalu koordinasi dengan Pusat Pengendalian dan Operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) karena perubahan cuacanya kan sangat dinamis ya, hari ini mungkin seperti itu, besoknya kita update lagi sehingga koordinasi kita perkuat,” tuturnya. (Web Warouw)
