JAKARTA – Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan membuat task force atau satuan tugas (satgas) terkait maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Pernyataan itu disampaikan Airlangga setelah ditanya wartawan soal kekhawatiran maraknya PHK akibat kenaikan upah minimum nasional.
“Pemerintah akan membuat satgas terkait dengan PHK,” ujar Airlangga di sela rapat pimpinan nasional Kadin Indonesia di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (1/12/2024).
Airlangga mengatakan, kerja satgas nantinya akan fokus meneliti aspek fundamental dari industri di Indonesia.
“Yang kita lihat adalah fundamental industrinya, jadi nanti kami akan pelajari di sana,” kata Airlangga.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5 persen mulai 2025.
Prabowo mengatakan, upah minimum tersebut menjadi jaring pengaman nasional yang penting untuk pekerja dengan masa kerja di bawah 12 bulan dengan memperhitungkan kebutuhan hidup layak.
“Setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen,” ujar Prabowo, Jumat (29/11/2024).
Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam menyebutkan bahwa kenaikan UMP dapat berdampak pada efisiensi perusahaan yang berujung pada gelombang PHK.
“Jika perusahaan tidak mampu menanggung kenaikan biaya tenaga kerja, maka keputusan rasional terhadap penghitungan usaha akan dapat terjadi ke depan, yaitu penundaan investasi baru dan perluasan usaha, efisiensi besar-besaran yang dapat berdampak pada pengurangan tenaga kerja, atau keluarnya usaha dari sektor industri tertentu,” kata Azam.
64.751 Pekerja Ter-PHK Selama 2024, Terbanyak di Jakarta
Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat jumlah tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 64.751 pekerja selama Januari sampai 18 November 2024.
Jumlah pekerja terkena PHK ini bertambah 804 pekerja dari data Januari-Oktober 2024 yang angkanya 63.947 pekerja.
“Total PHK per 18 November 2024 64.751 tenaga kerja,” ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri, Senin (18/11/2024).
Dilihat berdasarkan wilayahnya, jumlah pekerja ter-PHK paling banyak terjadi di DKI Jakarta sebanyak 14.501 pekerja.
Angka ini stagnan dibanding posisi Oktober 2024 yang menandakan selama November ini di DKI Jakarta masih belum ada perusahaan yang melakukan PHK.
Kemudian diikuti provinsi Jawa Tengah sebanyak 12.492 pekerja, jumlah ini meningkat sedikit dibandingkan posisi Oktober yang sebanyak 12.489 pekerja.
Sementara di provinsi Banten, terdapat 10.992 pekerja ter-PHK sepanjang periode ini atau meningkat 290 pekerja dari posisi Oktober kemarin yang sebanyak 10.702 pekerja.
Jumlah Pekerja RI Terkena PHK Tembus 63.947 Orang Paling banyak disumbang sektor pengolahan
Jumlah pekerja ter-PHK sepanjang tahun ini disumbang dari tiga sektor bisnis, yaitu pengolahan, aktivitas jasa lainnya, serta perdagangan besar dan eceran.
Adapun pada sektor pengolahan pekerja yang ter-PHK tembus 28.336 orang, kemudian diikuti dengan sektor aktivitas jasa lainnya yang sebanyak 15.629 orang dan sektor perdagangan besar dan eceran yang sebanyak 8.543 orang.
Lampu Kuning Manufaktur Indonesia
Sejumlah pengamat ekonomi menilai, meningkatnya angka PHK menjadi tanda bahwa sektor manufaktur dan pertumbuhan ekonomi sedang tidak stabil.
Diberitakan sebelumnya, ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan, meningkatnya PHK merupakan sinyal deindustrialisasi atau turunnya peran industri dalam perekonomian Indonesia masih terus berlanjut.
Industri manufaktur mendapatkan tekanan dari produk impor yang kini harganya lebih kompetitif, tetapi secara bersamaan permintaan dalam negeri menurun. Hal itu dapat dilihat dari penurunan harga barang dan jasa yang terjadi empat bulan berturut-turut dan menurunnya jumlah rata-rata tabungan masyarakat Indonesia.
Melihat kondisi itu, ditambah para pengusaha yang saat ini menjadi putus asa, Wijayanto menyebut industri manufaktur Indonesia sedang memasuki masa genting.
“Saya dengar langsung dari banyak pengusaha, mereka mulai putus asa, membiarkan bisnisnya berakhir dan bersiap jadi trader produk asing, khususnya barang-barang China, karena pasti untung dan minim risiko. Kita memasuki era lampu kuning industri manufaktur Indonesia,” jelasnya,.Senin (30/9/2024) lalu.
Terpisah, Direktur Digital Celios, Nailul Huda membenarkan bahwa kinerja sektor industri manufaktur tidak optimal. Sebab, proporsinya terhadap PDB kian menurun sejak 10 tahun lalu.
“Proporsi pernah mencapai 20 persen lebih 10 tahun yang lalu. PMI juga terus melambat dalam beberapa bulan terakhir yang terus menekan industri manufaktur. Belum ditambah sebuan produk impor,” kata Huda, Senin. (Calvin G. Eben-Haezer)
