JAKARTA- Investasi asing masuk di Indonesia sejak 1967 pada awal Orde Baru, tetapi tidak terbukti dapat mensejahterakan rakyat Indonesia, sebaliknya menjadi sangat eksploitatif. Indonesia hanya menjadi jongos globalisasi dan tidak menjadi tuan di negeri sendiri. Hal ini ditegaskan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Prof. Sri Edi-Swasono kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (28/9).
“Investor asing sudah masuk ke Indonesia sejak 1967, terbukti tidak bisa sejahterakan kita, malah eksploitatif nyedotin kita,” ujarnya.
Anggota Presidium Komite Kedaulatan Rakyat (KKR) ini mengkritik keras para akademisi, kaum intelektual dan kampus-kampus yang tak henti-hentinya sampai saat ini membela neoliberalisme mengorbankan akal sehat dan kedaulatan bangsa dan negara.
“Mereka tidak risih jadi jongos globalisasi, menjadi aborigin servil. Kampus-kampus mengajarkan gospel neoliberalisme, sok pasar-bebas laissez-faire, menghasilkan teknokrat-teknokrat yang tidak ngerti strukturalisme ekonomi sebagai syarat menjadi merdeka sesuai Sila kelima Pancasila,” ujarnya.
Tehnokrat Indonesia menurutnya telah menjadi otak penyerahan balik kedaulatan bangsa dan negara ke tangan asing, sehingga membawa Indonesia ke point of no return.
“Teknokratisme Indonesia mewajarkan LoI-nya Candessus, yang tanpa KMB (Konferensi Meja Bundar-red) II terjadi ‘penyerahan’ balik kedaulatan ke asing. Omongkosong kalau bilang ngerti Trisakti Soekarno. Omongkosong kalau bilang ngerti Demokrasi Ekonomi Hatta,” tegasnya.
Menurutnya sekaranglah saatnya membangun kembali kedaulatan rakyat, bangsa dan negara sebelum Indonesia sampai ke point of no return, seperti yang diarahkan para teknokrat.
“Yang kita harus bangun adalah Rakyat, Bangsa dan Negara. Bukan bangun Rupiah lalu bingung pilih pakai Dollar atau Yuan, lah norak dan sepele banget! Bangunlah ekonomi nasional kita, bangun ekonomi rakyat yang low cost dan resources-based ini, yang dukung hidup sehari-hari rakyat. Sediakan kehidupan murah bagi kita semua.
Namun ia mengingatkan bahwa dirinya bukan anti asing, tetapi bukan berarti harus tunduk pada kepentingan asing mengingjak kedaulatan bangsa sendiri seperti saat ini.
“Kita tidak anti asing, tidak xenophobic, tetapi sejak awal Soekarno dan Hatta ingatkan kita agar investasi asing tidak mendominasi (overheersen) ekonomi nasional,” tegasnya.
Ia mengingatkan, Bung Hatta selalu tegaskan, investasi asing, bahkan pinjaman luar negeri, tujuannya haruslah untuk meningkatkan kemamdirian nasional. Sekarang kemandirian nasional digadai-gadaikankan, kedaulatan nasional (Ibu Pertiwi) dijualbelikan sebagai komoditi dagang. Daulat Rakyat digusur oleh Daulat Pasar, pembangunan menggusur orang-orang miskin, bukan menggusur kemiskinan.
“Kita harus tetap menjadi Tuan di Negeri Sendiri sesuai makna Proklamasi 1945. Ekonomi nasional harus dibangun seiring dengan ideologi nasional, dengan semangat Kebangsaan dan Kerakyatan,” tegasnya. (Web Warouw)
