PALU – Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Masykur desak pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten kota agar perlu mempertimbangkan banyak aspek dalam melaksanakan pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) bagi warga korban bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi.
“Hal tersebut dimaksudkan supaya Huntara dan Huntap yang akan dibangun tidak terkesan mubazir dan sekedar kejar tayang. Ini proyek besar yang sedini mungkin diantisipasi.cSelain itu, yang utama dan terpenting dari semua itu adalah peruntukannya dapat dinikmati dengan aman dan nyaman bagi mereka yang berhak,” tegasnya.
Menurut Masykur aspek yang harus dipertimbangkan diantaranya adalah partisipasi warga. Ini penting dijadikan pertimbangan utama sebelum terlambat. Sebagai korban, mereka mesti dilibatkan mulai dalam proses perencanaan, pelaksanaan sampai tahap akhir. Sebab, program tersebut satu kesatuan dengan pemulihan warga korban pasca bencana gempa, tsunami dan likuifaksi.
“Prinsip dasarnya, pemerintah menempatkan warga tidak semata-mata sebagai korban bencana, namun juga sebagai pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bersama para pemangku kepentingan lainnya,” katanya.
Kata Masykur, model pengungsian di lapangan beragam. Ada yang yang terkonsentrasi dalam jumlah besar di lapangan dan masing-masing mendirikan tenda pengungsian di halaman rumah. Sehingga tidak bisa dipukul rata.
“Oleh karenanya model pendekatan program pun mesti sesuai karakteristik warga korban. Bukan sebaliknya, sekonyong-konyong asal bangun Huntara melalui pendekatan proyek. Jadi baiknya hal tersebut dilihat secara jernih dan utuh agar program di masa pemulihan sukses memulihkan warga korban. Gool besarnya disitu jika ingin disebut Sulteng sudah bangkit,” kata Masykur.
Menurutnya, membangun Huntara di pekarangan rumah warga sama artinya dengan menyandarkan program pemulihan sebagai satu kesatuan tak terpisah dari penanganan pasca bencana menuju Sulteng Bangkit Bersama.
Seperti yang disampaikan seorang warga korban likuifaksi ibu Nurhayati asal Desa Mpanau, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, bahwa banyak warga korban lebih memilih tinggal dalam tenda tapi dibangun di halaman rumah karena memang rumah tidak roboh total tapi retak dan tidak layak huni.
“Saya dan warga lain lebih memilih membuat dan memasang tenda di halaman rumah dibandingkan ditenda yang ada di lapangan apalagi di desa tetangga. Karena disini saya masih bisa menjaga ternak saya. Tidak mungkin saya bolak balik dari kamp pengungsian kerumah saya,” jelasnya.
Ada banyak warga yang menjadi korban bencana 28 september sudah tidak lagi tinggal di kamp pengungsian karena ada banyak keterbatasan salah satunya air bersih dan tidak nyaman.
“Yang jadi pertanyaan kami yang tinggal dalam tenda di halaman ataupun teras rumah ini, apakah tidak bisa kami juga dibangunkan hunian sementara di halaman rumah kami sendiri? Apakah harus di kamp-kamp pengungsian seperti di lapangan terbuka?” ungkap ibu Nurhayati dengan nada bertanya.
Apa yang dirasakan dan disampaikan ibu Nurhayati ini tidaklah jauh berbeda dengan yang disampaikan ibu Astin dari Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi.
“Rumah saya roboh total. Sampai sekarang tidak pernah dapat bantuan tenda. Sebulan lamanya tinggal di rumah kakak ipar saya. Sekarang suami sudah buatkan pondok kecil untuk sedikit bisa baring bersama kedua anak yang masih duduk di Sekolah Dasar,” jelasnya.
Di kampung menurutnya memang tidak ada warga yang tinggal di kamp pengungsian. Karena kalaupun ada warga tidak akan mau karena lapangan yang luas jauh dari pemukiman sekitar 500 meter.
“Siapa yang bisa jaga hewan piaran kami. Maka sejak awal bencana hanya di halaman rumah masing-masing entah sampai kapan rumah kami bisa dibangun lagi,” katanya.
Kalau di tempat lain ada Huntara menurutnya seharusnya di desanya juga bisa dibangungkan Huntara di halaman. Karena untuk bangun rumah layak huni lagi akan butuh waktu yang tidak sebentar meskipun nanti akan ada bantuan dari pemerintah.
Seperti diketahui sampai saat ini puluhan ribu kepala keluarga masih hidup beralaskan tanah dan beratap tenda di halaman rumah. Karena rumah miliknya tidak layak dan aman lagi dihuni di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi.
“Di beberapa Desa jika ada warga yang tidak mau tinggal di Huntara yang akan dibangun. Maka harus tandatangan semacam keterangan atau pernyataan bahwa tidak bersedia tinggal di Huntara,” jelasnya. (Lia Somba)
