JAKARTA- Semua partai dan organisasi massa di Indonesia harus berorientasi kepada Pancasila. Kalau ada ormas yang tidak memiliki atau bahkan menolak Pancasila dan memilik ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, maka tidak berhak hidup di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Menko Polhukam, Wirango kepada masyarakat lewat media elektronik dan dikutip Bergelora.com di Jakarta, Senin (29/11)
“Kalau ada ormas yang ideologinya berbeda dan aneh maka tidak perlu ada di Indonesia. Bagaimana mungkin hidup di Indonesia orientasinya bukan pancasila. Kalau tidak bisa kembali (ke Pancasila-red) mereka tidak perlu hidup di Indonesia,” tegasnya.
Menurut Wiranto saat ini pemerintah sedang memastikan keseimbangan antara demokrasi dan penegakan hukum. Demokrasi tanpa penegakan hukum akan melahirkan anarki. Penegakan hukum tanpa demokrasi menurutnya hanya melahirkan otoritarian.
“Kita harus tegas. Kalau hukum lemah dan demokasrinya terlalu bebas kita beresiko. Supermasi hukum kalau dibawah akan menimbukan friksi seperti saat ini. Hukum harus diangkat agar dapat menyelesaikan masalah-masalah diatas ini. Jangan memanfaatkan demokrasi untuk kepentingan kelompok sendiri,” tegasnya.
Wiranto juga yakin dengan temuan Polri tentang adanya kelompok-kelompok yang mendorong terjadinya makar sebelum dan pada waktu aksi 4 November lalu. Oleh karenanya upaya polisi untuk menertibkan aksi sudah menjadi kewajiban Polri agar tidak ditunggani kepentingan yang bertujuan makar.
“Jangan ragukan kemampuan Intelejen Polri dan BIN dan BAIS. Semuanya bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Gak perlu menutup-nutupi bahwa ada upaya makar kemarin itu. Kami sudah tahu,” ujarnya.
Selama pengalaman menjadi menteri dari 4 Presiden dimasa Soeharto, Habibie, Gus Dur dan Presiden Jokowi, semuanya berupaya untuk bisa mensejahterahkan rakyat.
“Pemerintah Jokowi saat ini sungguh-sungguh betul betul kerja, bukan slogan, bukan retorik. Sehingga keinginan untuk mensejahterahkan dan membuat masayrakat tenang sangat kuat. Saat ini pemerintah sudah melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Jangan ada yang mengusik pemerintah yang sedang bekerja mensejahterahkan rakyat,” tegasnya.
Sebelumnya, Aksi dan Salat Jumat pada 2 Desember 2016 akhirnya disepakati digelar di lapangan Monas. Ketua Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Habib Rizieq menyatakan kesepakatan itu merupakan deal yang terbaik.
“Ini win-win solution,” ujar Rizieq dalam konferensi pers di kantor MUI, Jakarta, Senin (28/11).
Turut hadir dalam konferensi pers ini Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan tuan rumah Ketum MUI Ma’ruf Amin. GNPF MUI awalnya ingin menggelar aksi dan Salat Jumat di Jalan Protokol, Sudirman-Thamrin.
Polri tidak setuju dengan rencana itu, dan menawarkan Salat Jumat digelar di Masjid Istiqlal. Namun GNPF MUI tak bersedia memenuhi permintaan Polri karena menilai Istiqal terlalu rawan untuk menampung begitu banyak orang.
Setelah pertemuan antara Tito dan Rizieq yang difasilitasi oleh Ma’ruf Amin pada siang hari ini, akhirnya ditemukan titik temu. Aksi dipusatkan di halaman monas.
“Kami tetap meminta seluruh pintu monas dibuka dan juga ditambah pintu-pintu darurat,” ujar Rizieq.
Dalam kesempatan ini Rizieq mengapresiasi MUI dan Kapolri karena kesepakatan tercapai dengan baik.
“MUI menjadi jembatan antara kami dan pemerintah sehingga terbuka pintu komunikasi dengan pemerintah dalam hal ini polri,” ujar Rizieq. (Web Warouw)
