JADINYA KAPAN NIH..? Hashim Sebut RI Mau Bangun Pembangkit Nuklir 10 GW

JAKARTA – Utusan Khusus Presiden Energi dan Lingkungan sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Indonesia akan ekspansi besar-besaran di sektor energi baru terbarukan (EBT) hingga 2040. Salah satunya, membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas 10 giga watt (GW).

Hashim menyebut kontrak pengembangannya akan diberikan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

“Banyak kontrak akan…dalam lima tahun ke depan, terutama (kontrak) nuklir karena jangka waktunya panjang,” kata Hashim dalam wawancara dengan Reuters di New York, dikutip Jumat (2/5/2025).

Pada 2040, lanjut Hashim, Indonesia berencana menambah kapasitas listrik sebesar 103 GW. Rinciannya, 75 GW dari tenaga surya, angin, panas bumi, dan biomassa, 10 GW dari energi nuklir, dan 18 GW dari gas.

Hashim menerangkan kapasitas daya listrik yang terpasang Indonesia saat ini sekitar 90 GW yang mana lebih dari separuhnya berasal dari batu bara. Energi terbarukan baru menyumbang kurang dari 15 GW dan Indonesia saat ini tidak memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir.

Hashim menyebut beberapa perusahaan tenaga nuklir internasional telah menunjukkan minat untuk ikut serta dalam rencana tersebut, seperti perusahaan nuklir negara milik Rusia Rosatom, China National Nuclear Corporation, Rolls Royce dari Inggris, EDF dari Prancis dan perusahaan reaktor modular kecil AS NuScale Power Corporation.

“Saya kira bisa saja mereka akan berinvestasi bersama dengan lembaga seperti Danantara,” kata Hashim.

Hashim mengatakan belum ada keputusan terkait lokasi pembangunan pembangkit nuklir. Lokasi PLTN sendiri merupakan isu sensitif bagi negara yang terletak di Cincin Api Pasifik, tempat berbagai lempeng pada kerak Bumi bertemu sehingga meningkatkan risiko gempa bumi dan aktivitas gunung berapi.

Meski begitu, Hashim menilai wilayah Indonesia bagian barat cocok untuk PLTN tunggal yang mampu menghasilkan daya sekitar 1 GW. Sedangkan di wilayah timur cocok untuk PLTN modular kecil terapung yang mampu menghasilkan daya hingga 700 megawatt (MW).

“Pemerintah tidak ingin melakukan bunuh diri ekonomi. Tidak akan ada penghentian total energi fosil, tetapi akan ada pengurangan secara bertahap,” imbuh Hashim.

Persiapan Pemerintah

Kepada Bergelora.com di Jakarta dilaporkan, rencana pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada tahun 2035, semestinya dibuktikan dengan menata kelembagaan ketenaganukliran yang ada.  
Pemerintah tidak boleh menunda-nunda karena aspek kelembagaan ini sangat vital, sebagai rumah bagi para SDM nuklir. Demikian disampaikan Mulyanto saat memberikan sambutan dalam ulang tahun ke-30 Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) beberapa waktu lalu.

Menurut Mulyanto, UU Ketenaganukliran mengamanatkan tiga kelembagaan nuklir, yakni Badan Pelaksana (BATAN), Badan Pengawas (Bapeten) dan Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN).  

“Sekarang ini kelembagaan yang eksis hanya tinggal Bapeten. BATAN sudah dilebur ke dalam BRIN. Sedang MPTN sampai hari ini belum dibentuk,” ujar Mulyanto dalam keterangannya, Kamis, 1 Mei 2025.

Selain aspek kelembagaan, pengadaan PLTN ini pada tahap awal akan dilaksanakan secara impor. Kelak pada saatnya harus diupayakan membangun PLTN sendiri secara mandiri.

Kemudian dari sisi teknologi, PLTN pertama yang akan dibangun, haruslah yang sudah mapan dan terbukti dengan tingkat keamanan yang tinggi, bukan jenis PLTN yang masih bersifat eksperimental atau coba-coba.  

Selain itu, dari sisi kapasitas PLTN, Mulyanto cenderung besarnya kapasitas ini disesuaikan dengan skenario kebutuhan listrik nasional. Kalau logikanya untuk mengisi operasi base load (operasi beban dasar), akibat kekosongan yang ditinggalkan oleh pembangkit listrik batubara, maka ukuran daya PLTN yang akan dibangun adalah ukuran standar 1.000 MW.

Sementara itu, untuk PLTN yang pertama ini, Mulyanto cenderung dikelola oleh PLN, agar lebih mudah pembelajarannya. Ke depan kerjasama dengan pembangkit listrik swasta sangat dimungkinkan.

Untuk diketahui, transisi energi listrik dari sumber fosil ke sumber energi baru dan energi terbarukan (EBET) telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. 

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang juga Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN), PLTN pertama Indonesia akan mulai dibangun pada rentang waktu 2030-2032. (Web Warouw)