JAKARTA- Berbagai pihak menuntut agar Ketua DPR, Setya Novanto tidak hanya diperiksa oleh Majelis Kehormatan DPR (MKD), tapi segera diperiksa secara hukum karena telah mencatut nama Presiden Joko Widodo. Namun hal ini dibantah oleh politisi Golkar Bambang Soesatyo kepada Bergelora.com di Jakarta, Selasa (17/11).
“Tidak akan masuk ke ranah hukum karena belum ada kerugian negara. Itu delik aduan. Yakni penipuan. Kalau korbannya nggak lapor ya tidak bisa diperiksa secara hukum,” ujarnya menyusul laporan Menteri ESDM, Sudirman Said kepada MKD tentang Setya Novanto yang mengatasnamakan Presiden dan Wakil Presiden meminta bagian saham dari keuntungan Perusahaan tambang emas, Amerika Serikat PT Freeport Mc Moran di Papua.
Bambang Soesatyo mendukung agar MKD segera memeriksa laporan dari Menteri ESDM demi kebaikan lembaga DPR sendiri.
“Majelis Kehormatan DPR (MKD) tidak boleh ragu untuk menuntaskan laporan Menteri tersebut. FPG (Fraksi partai Golkar-red) mendukung sejauh itu untuk kebaikan DPR sebagai institusi yang perlu dijaga marwah dan kehormatannya,” ujarnya
Ia juga meminta agar Setya Novanto segera meminta maaf atas tindakan yang sudah dilakukannya terhadap Presiden Joko Widodod dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
“Kepada yang dimaksud namanya dalam laporan tersebut, siapapun itu. Segeralah meminta maaf kepada rakyat, khususnya kepada Jokowi dan JK yang seolah-olah dikesankan meminta bagian saham dari perpanjangan kontrak PTFI tersebut,” tegasnya.
Sebelumnya, Senin (17/11), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melaporkan Ketua DPR, Setya Novanto yang diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam proses perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Sudirman Said menyerahkan seluruh bukti-bukti yang dimilikinya.
Sudirman Said memiliki rekaman pembicaraan politikus DPR (inisial Sn) dengan petinggi Freeport (inisial Ms). Namun Sudirman Said hanya menyerahkan transkrip pembicaraannya. Menteri ESDM Sudirman Said mengakui bahwa dirinya melaporkan Setya Novanto ke MKD atas tuduhan perbuatan tercela.
Dalam transkrip pembicaraan yang diterima Bergelora.com terjadi dialog tentang pembangunan smelter Freeport, saham, hingga proyek listrik. Nama Menko Polhukam Luhut Pandjaitan juga disebut-sebut dalam transkrip tersebut. Dalam transkrip itu, inisial Sn diduga Setya Novanto, Ms diduga Dirut PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin. Sedangkan inisial R masih belum diketahui.
Ini Isi Transkrip
Sn: Waktu pak Luhut di Solo…Pal Luhut lagi disibukkan habis Jumat itu. Kalau bisa tuntas, minggu depan sudah bisa diharapkan. Itu yang sekarang sudah bekerja.
Ms: Coba ditinjau lagi fisibilitiesnya pak. Kalau ngga salah Freeport itu off taker.
R: Saran saya jangan off taker dulu, kalau off taker itu akan…..
Ms: Keterkaitan off taker itu darimana pak?
R:….. (suara tidak jelas)
Ms: Bapak juga nanti baru bisa bangun setelah kita kasih purchasing garanty lho pak. Purchasing garanty-nya dari kita lho pak.
R: PLTA-nya
Ms: Artinya patungan? Artinya investasi patungan 49-51 persen. Investasi patungan off taker kita juga? double dong pak? modalnya dari kita, off takernya dari kita juga.
R: Kalau off taker itu…..
Oke deh Kalau Freeport ngga usah ikut
Ms: Ini yang Pak R pernah sampaikan ke Dharmawangsa itu?
R:….(tidak jelas)
Ms: Oh kalau komitmen, Freeport selalu komitmen. Untuk smelter desember kita akan taruh 700 ribu dollar. Tanpa kepastian lho pak. Karena kalau kita ngga tahu, kita ngga komit. Sorry 700 juta dollar.
Sn: Presiden Jokowi itu dia sudah setuju di sana di Gresik tapi pada pada ujung-ujungnya di Papua. Waktu saya ngadep itu, saya langsung tahu ceritanya ini waktu rapat itu terjadi sama Darmo…Presiden itu ada yang mohon maaf ya, ada yang dipikirkan ke depan, ada tiga….(kurang jelas)
Tapi kalau itu pengalaman-pengalaman kita, pengalaman-pengalaman presiden itu, rata-rata 99 persen gol semua.
Ada keputusan-keputusan lain yang digarap, bermain kita
Makanya itu, Reza tahu Darmo, dimainkan habis-habisan, selain belok
Ms: delobies…
Repot kalau meleset komitmen…30 persen. 9,36 yang pegang BUMN
Sn: Kalau ngga salah, Pak Luhut itu bicara dengan Jimbok. Pak Luhut itu sudah ada yang mau diomong.
R: Gua udah ngomong dengan Pak Luhut, ambilah 11, kasihlah Pak JK 9, harus adil kalau ngga ribut.
Sn: Jadi kalau pembicaraan Pak Luhut dan Jim di Santiago, 4 tahun yang lampau itu, dari 30 persen itu 10 persen dibayar pakai deviden. Ini menjadi perdebatan sehingga mengganggu konstalasi. Ini begitu masalah cawe-cawe itu presiden ngga suka, Pak Luhut dikerjain kan begitu kan…Nah sekarang kita tahu kondisinya…Saya yakin juga karena presiden kasih kode begitu berkali-kali segala urusan yang kita titipkan ke presiden selalu kita bertiga, saya, pak Luhut, dan Presiden setuju sudah.
Saya ketemu presiden cocok. Artinya dilindungi keberhasilan semua ya. Tapi belum tentu kita dikuasai menteri-menteri Pak yang begini-begini.
R: Freeport jalan, bapak itu happy, kita ikut happy. Kumpul-kumpul/kita golf, kita beli private jet yang bagus dan representatif
Ms: Tapi saya yakin Pak Freeport pasti jalan.
Sn: Jadi kita harus banyak akal. Kita harus jeli, kuncinya ada pada Pak Luhut dan saya.
Ms: Terima kasih waktunya pak
R: Jadi follow up gimana? Nanti saya bicara Pak Luhut jadi kapan. Terus Oke lalu kita ketemu. Iya kan?
Sn: Kalau mau cari Pak Luhut harus cepet, kasih tanggung jawab enggak. Gimana sukses, kita cari akal.
Mengundurkan Diri
Sementara itu Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi kepada Bergelora.com mengatakan agar Setya Novanto segera mengundur diri dari lembaga DPR
“Gak usah bela diri deh. Lebih baik dia (Setya Novanto-red) segera mengundurkan diri sebelum di proses oleh MKD. Masak dia gak malu. Kita aja rakyat malu meliha anggota, apalagi ketua lembaga yang mewakil kita seperti itu,” ujarnya.
Uchok Sky Khadafi juga tidak berharap banyak pada MKD, karena kasus sebelumnya saat Setya Novanto menghadiri kampanye calon Presiden Donald Trump, MKD tidak memberikan sanksi yang berarti.
“Lembaga DPR memang sudah tidak punya wibawa dimata rakyat. Makin hancur dan tidak ada legitimasi lagi,” ujarnya (Web Warouw)
