JAKARTA – Dunia kedokteran di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap pekerjaan rumah (PR) pembenahan dunia kedokteran tersebut mulai dari keterbatasan jumlah dokter, kesenjangan pendapatan, hingga perundungan atau bullying.
Puskesmas Tidak Ada Dokter
Dalam rapat bersama anggota Dewan, Budi mengungkapkan Indonesia masih kekurangan dokter.
“Banyak sekali puskesmas yang tidak ada dokternya,” kata Budi dalam rapat kerja di Komisi IX DPR, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Budi mendapat laporan bahwa di daerah Mamberamo Raya, Papua, tidak memiliki dokter spesialis. Selain itu, dokter gigi juga tidak ada di Kabupaten Mamberamo Raya.
“Kemarin kita kedatangan Bupati Mamberamo Raya tidak ada satu pun dokter spesialis di sana. Dokter giginya nol puskesmasnya. Mungkin ada dari 17, 12 enggak punya dokter,” ungkapnya.dikutip Bergelora.com di Jakarta, Jumat (26/6).
Akibat kurangnya dokter di Indonesia, hal ini berdampak membuat beban dokter semakin tinggi.
“Jadi masalah utamanya karena memang kita kekurangan dokter sehingga akibatnya bebannya tinggi sekali,” tegasnya.
Menurutnya, ada dokter harus lembur hingga bekerja 40 jam karena kekurangan tenaga medis. Bahkan, kondisi ini membuat dokter magang atau intership harus menjadi dokter pengganti. Menkes juga menyoroti banyak dokter yang kerja di banyak fasilitas kesehatan atau memiliki lebih dari satu surat izin praktek (SIP).
“Beban dari dokter-dokter kerjanya sampai malam-malam. Core-nya, masalah itu adalah masalah yang dihadapi di lapangan,” imbuh dia
Kesenjangan Gaji Dan Tunjangan
Tantangan lainnya di dunia kedokteran adalah kesenjangan pendapatan dokter yang jaraknya terlalu tinggi. Menurutnya, banyak juga dokter yang mengeluhkan pendapatannya kecil. Sementara di sisi lain, ada juga dokter-dokter yang penghasilannya sangat tinggi.
“Jadi sesudah kita amati, gapnya ini besar sekali. Mungkin kalau saya yang pernah datang dari perusahaan BUMN swasta, gap antara gaji tertinggi sama gaji terendah itu ada guidance-nya. Dan di profesi ini gap antara gaji tertinggi dengan gaji terendah itu mungkin bisa ratusan atau ribuan kali,” ujar Menkes.
Budi mengatakan, gaji dan tunjangan dokter bervariasi. Ada yang mendapat miliaran rupiah per bulan, tetapi ada juga yang hanya ratusan ribu.
“Saya enggak enak menyampaikan di Jakarta sendiri pasti Bapak Ibu tahulah. Ada yang dapatnya, ordernya sebulan miliaran, ada yang dapatnya sebulan ya kita sering dengar itu seperti tukang parkir yang ratusan ribu,” ungkapnya.
Bagi Menkes RI, kesenjangan gaji dokter sangat besar.
“Ini adalah salah satu bidang di mana gapnya tinggi sekali. Mungkin bisa ribuan kali antara yang paling atas dan paling bawah,” ujarnya.
Oleh karena itu, menurutnya, kondisi ini harus dibenahi. Budi mendorong ada koordinasi dengan lembaga terkait lain karena tidak semua kewenangan soal gaji dan tunjangan dokter ada di Kementerian Kesehatan.
“Dan itu yang pelan-pelan harus kita tata. Memang unfortunately tidak semuanya wewenangnya ada di Kementerian Kesehatan,” tuturnya.
Masalah Bullying
Isu lain yang disoroti Menkes adalah soal isu perundungan atau bullying. Menkes mengaku kaget banyak dokter mengeluhkan isu perundungan di lingkungan profesi tersebut.
“Yang pertama yang agak mengagetkan saya, ternyata paling banyak yang dikeluhkan oleh dokter adalah perundungan,” ujar Budi.
Berdasarkan data yang ia peroleh, Budi menyebutkan bahwa banyak kasus perundungan yang dilakukan rekan sesama dokter hingga senior. Ia menuturkan, bullying dari sesama tenaga kesehatan atau seniornya kerap terjadi kepada dokter muda yang baru ditugaskan ke suatu tempat.
“Misal ada satu dokter mau masuk ke daerah lain yang bukan FK-nya dia, oh ditekan di sana. Atau dia masuk mau kerja, ada seniornya, ditekan. Dan itu adalah merupakan gangguan yang paling banyak yang kita secara sistematis pun harus melindungi. Terutama bagi dokter-dokter muda dan dokter-dokter yang ditugaskan di tempat lain,” jelasnya.
Selain itu, Budi juga menyoroti ada fenomena tenaga kesehatan mendapat ancaman dari pasien yang mengajukan tuntutan. Menkes Budi pun menegaskan isu perundungan ini akan dibenahi.
Usulan AI Analisis Pasien
Dalam rapat yang sama, sejumlah anggota DPR pun memberikan masukan untuk mengatasi persoalan kekurangan guru.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengusulkan agar teknologi artificial intelligence (AI) dimanfaatkan untuk membantu persoalan kekurangan dokter di berbagai daerah.
Menurutnya, sudah banyak sektor yang sudah dibantu oleh AI. Ia pun menyarankan agar AI dimanfaatkan untuk membantu menganalisis penyakit pasien.
Politikus PKB ini mengaku miris karena masih ada beberapa daerah yang disebut tidak memiliki dokter. Oleh karenanya, ia mendorong agar teknologi AI dilibatkan membantu di sektor kesehatan.
Merespons ini, Menkes menegaskan dokter harus tetap memeriksa langsung kondisi fisik pasien.
“Karena dokter dan tenaga kesehatan, tenaga medis, kan mesti melihat, mesti menyentuh pasiennya juga,” ucap Budi usai rapat.
Menurut Budi, prioritas pemerintah saat ini adalah menambah jumlah dokter karena Indonesia masih kekurangan.
Terkait pemanfaatan teknologi, Budi menyebut pemerintah akan memulainya lebih dahulu dengan telemedisin atau layanan konsultasi kesehatan jarak jauh.
Ia menekankan, jangan sampai hal ini menghambat langkah pemerintah dalam hal menambah dan meratakan jumlah dokter di Tanah Air.
“Bahwa kemudian nanti ditambah dengan telemedisin, dengan AI, dan teknologi-teknologi lainnya, tapi jangan sampai itu mengalihkan fokus kita atau perhatian kita untuk memperbanyak jumlah dokter dan mendistribusikan mereka ke daerah-daerah,” jelasnya.
Usulan Beasiswa Kedokteran
Tak hanya itu, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Haris juga mengusulkan beasiswa putra putri asli daerah sebagai solusi untuk pemerataan dokter di Indonesia.
Haris menegaskan masalah kesenjangan distribusi dokter spesialis di wilayah Jawa dan luar Jawa sudah lama tak terselesaikan.
Menurut Haris, jika dokter yang berasal dari Jawa ditugaskan di luar Jawa, tentu dalam beberapa tahun akan kembali ke daerahnya lagi.
Oleh karenanya, pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan anak-anak daerah beasiswa agar bisa menjadi dokter spesialis di daerah masing-masing.
Atas usulan ini, Menkes Budi sependapat dan menilai perlu ada afirmasi terhadap putra putri asli daerah untuk menjadi dokter.
Menkes mengaku telah menyadari persoalan distribusi dokter ini tak kunjung selesai, karena memang solusinya harus diisi dengan putra-putri asli daerah.
Menurutnya, pemerintah juga telah menerapkan pemberian beasiswa bagi putra putri untuk daerah yang kekurangan dokter.
“Sejak dua tahun terakhir sudah kita rapikan. Jadi yang dapat beasiswa tuh hanya orang-orang yang daerah-daerah yang kekurangan,” ucapnya.
Hanya saja, Budi menyebut pemberian beasiswa tersebut juga memiliki kendala karena ada penerima beasiswa yang tidak diterima ke sekolah kedokteran.
“Itu ada kejadian juga, itu sebabnya perlu koordinasi ke pendidikan tinggi. Sama, spesialis yang kurang mau kita kasih 100 beasiswa di sana, enggak ada yang diterima juga, gitu kan. Itu sebabnya kita bikin hospital-based sekarang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Budi berencana membuka sekolah khusus kedokteran, khususnya di daerah yang kekurangan dokter.
Hidup Pasien Beresiko
Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) menanggapi situasi kedokteran yang semakin memburuk akan semakin membawa resiko pada pasien. Roy Pangharapan dari Pengurus Nasional DKR mengingatkan, dalam.sistim BPJS, seorang pasien harus diperiksa terlebih dahulu di Puskesmas terdekatnya. Puskesmas tanpa dokter hanya bisa memberikan rujukan pasien ke RSUD terdekatnya.
“Jangan membayangkan situasi di Jakarta dan kota besar. Bagaimana dengan pasien yang tinggal di desa harus ke puskesmas tanpa dokter di kota Kecamatan hanya mendapatkan surat rujukan ke RSUD terdekat. Bagaimana di daerah pedalaman, terisolir, daerah kepulauan di Papua, NTT, Maluku dan Sulawesi?” ujarnya.
Roy menjelaskan keadaan ini sudah berlangsung bertahun-tahun sejak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menggantikan program Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) yang dijalankan oleh Menteri Siti Fadilah Supari 2004-2009 dimasa pemerintahan.Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.
“Saat itu kewenangan dan tanggung jawab ditangan Menteri Kesehatan. Kalau sekarang ada dua kewenangan yaitu menkes dan BPJS Kesehatan. Dulu kalau ada masalah masyarakat bisa langsung menghubungi menkes dan masalah cepat diselesaikan. Sekarang tidak ada seperti itu, semua saling lempar tanggung jawab,– pasien harus menghadapi masalah sendiri sambil menunggu kematian,” jelasnya.
Saat ini menurutnya, pasien hanya bisa berharap dari upaya DKR mendesak pelayanan di puskesmas dan rumah sakit agar maksimal.
“Tidak semua petugas kesehatan peduli.pada pasien dan upaya DKR,” jelasnya. (Web Warouw)
