JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk menyatakan, prevalensi stunting di Indonesia yang berada di angka 21,5 persen dan angka Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil mencapai 16,9 persen harus segera ditangani.
Ribka mengatakan, apabila tak ditangani, dua hal tersebut dapat menghambat upaya menciptakan generasi yang sehat sekaligus memperburuk konsisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.
“Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat menghambat upaya kita untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan sekaligus dapat memburuknya [kondisi] sosial ekonomi di masyarakat Indonesia, dan lebih khusus di Provinsi Papua Pegunungan,” ujar Ribka saat berkunjung ke SD YPPGI Napua, Jayawijaya, Papua Pegunungan, Senin (18/11/2024, dikutip dari siaran pers.
Dia juga menyoroti stunting yang masih tinggi akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan, khususnya terkait pertubuhan fisik, kognitif hingga intelligence quotient (IQ) atau kecerdasan intelektual.
“Berdasarkan kajian yang ada anak-anak yang mengalami stunting memiliki IQ rata-rata 11 poin lebih rendah dibandingkan anak dengan gizi baik,” kata Ribka.
Oleh sebab itu, dia mengatakan pentingnya program Asta Cita yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil, dan makmur.
Kepada Bergelora.com.di Jakarta dilaporkan,.program ini mencakup delapan cita-cita utama yang harus diimplementasikan oleh semua pemerintah daerah (Pemda) dari Sabang sampai Merauke.
“Visi ini menitikberatkan delapan cita-cita utama yang mencakup SDM yang unggul, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan serta menghadirkan ketahanan pangan dan energi yang kokoh,” ujar Ribka.
Salah satu poin dalam delapan program itu adalah pemberian makanan bergizi gratis kepada anak-anak, ibu hamil, serta kelompok rentan. Ia berharap, program makan bergizi gratis ini dapat mempercepat akses terhadap pelayanan dasar dan mendukung pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing.
“Program Asta Cita ini harus menjadi program strategis nasional yang harus disesuaikan (dalam perencanaan di masing-masing Pemda),” kata Ribka. (Web Warouw)
