Sabtu, 22 Juni 2024

Jokowi Perlu Siapkan Perppu Jaminan Sosial

JAKARTA- Untuk mengakhiri pelanggaran konstitusi oleh Undang-undang No 40/2004 Tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pemerintah mendatang perlu siapkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Sistim Jaminan Sosial yang sesuai dengan UUD’45 dan Pancasila. Hal ini disampaikan oleh Sekjen Front Nasional Menolak SJSN/BPJS, Joko Heriono kepada pers menjelang Sidang Gugatan terhadap Undang-undang SJSN di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (16/10).

“Ditolak atau diterima gugatan kami itu soal hukum. Tapi kalau memang pro rakyat, presiden Jokowi harus segera mengeluarkan Perppu yang menggantikan UU SJSN dan BPJS yang membebani rakyat, PNS, buruh, pengusaha, prajurit TNI dan Polri,” ujarnya

Ia menjelaskan Perppu Jaminan Sosial yang dibutuhkan menjalankan Jaminan Kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia yang didanai oleh negera lewat APBN. Sehingga seluruh rakyat Indonesia dibebaskan dari iuran bulanan dan biaya co-sharing dan mendapat pelayanan kesehatan sampai sembuh di rumah sakit. Jangan seperti SJSN dan BPJS yang mewajibkan pemberi kerja membayar sebesar 4% dan pekerja sebesar 1%. Tidak perlu lagi ada iuran bagi rakyat untuk mendapat pelayanan kesehatan.

“Jadi pemerintah membayar rumah sakit dan dokter sesuai dengan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sehingga tidak merugikan dokter dan rumah sakit. Bukan seperti SJSN/BPJS saat ini, rakyat dicekik, dokter dan rumah sakit bangkrut” ujarnya.

Perppu Jaminan Sosial menurutnya juga menjalankan Jaminan Hari Tua yang didanai oleh negara lewat APBN. Bukan seperti SJSN/BPJS yang membebani pekerja dan pemberi kerja. Jangan seperti SJSN dan BPJS yang mewajibkan pemberi kerja membayar sebesar 3,7% dan pekerja sebesar 2%.

“Jadi seharusnya negara menyantuni setiap warga negara yang bukan pensiunan yang telah berusia diatas 65 Tahun.,” jelasnya.

Perppu Jaminan Sosial juga mengatur agar Jaminan Pensiun PNS, TNI, Polri  ditanggung oleh pemerintah lewat APBN. Pensiunan buruh swasta ditanggung penuh oleh perusahaannya. Jangan lagi seperti SJSN/BPJS yang Jaminan Pensiun 8 % dibayarkan pemberi kerja sebesar 5 % dan di bayarkan pekerja/buruh sebesar 3 %.

“Pensiunan buruh, pekerja, prajurit TNI dan Polri adalah orang yang pernah berproduksi, membangun dan menjaga  negara. Seharusnya masa tua pensiunan diurus oleh negara atau perusahaan tempat dia bekerja,” ujarnya.

Perppu menurutnya juga mengatur agar Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja.

“Jadi Perppu memastikan, tidak boleh ada lagi yang dipotong dari gaji buruh, pekerja dan prajurit TNI/Polri. Tidak boleh lagi ada pungutan iuran dan co sharing. Penyelenggara Jaminan Sosial dilakukan langsung negara dan dijalankan oleh pemerintah,” tegasnya.

Mahkamah Konstitusi akan bersidang memutuskan Judicial Review atas Undang-undang No 40/2004 Tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada hari Kamis (16/10) atas gugatan  dari beberapa organisasi buruh dan organisasi kesehatan yang tergabung dalam Front Nasional Tolak BPJS (Badan Pelaksana Jaminan Sosial)

Front ini mengajukan pengujian pada Pasal 1 angka 5, Pasal 14 ayat 2, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 30, Pasal 36, Pasal 40, Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Front Nasional Tolak BPJS (Badan Pelaksana Jaminan Sosial) terdiri dari SPN (Serikat Pekerja Nasional), SBSI (Serikat Buruh Sejahterah Indonesia) 1992, Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), SPOI (Serikat Pekerja Otomotif Indonesia),  Gaspermindo (Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), SPSI RTMM (Rokok, tembakau,Makanan dan Minuman). (Tiara Hidup)

 

Artikel Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,100PelangganBerlangganan

Terbaru