Sabtu, 8 Februari 2025

KMP dan KIH Sama Belum Teruji Melayani Rakyat

JAKARTA- Penguasaan pimpinan DPR dan MPR oleh Koalisi Merah Putih (KMP) adalah realitas politik dalam demokrasi. Politik juga harus di fahami sebagai dinamika perebutan pengaruh dan kekuasaan, ada yg dominan dan ada yang tidak dominan atau bahkan hanya menjadi pelengkap saja. Demikian pengamat hukum, Hermawanto kepada Bergelora.com di Jakarta Selasa (14/10).

“Jadi semuanya biasa saja, ukurannya tinggal siapa yg bisa menunjukkan kemuliaan politik berupa bekerja untuk rakyat itu saja, apakah KMP atau KIH ? Waktu yang akan mengujinya, hari ini semuanya masih belum teruji, apakah KIH dengan motor Jokowi sebagai presidennya bisa memberikan bukti bekerja untuk rakyat ? Atau KMP di parlemen bisa membuktikan fungsinya perwakilan rakyat dengan segala kewenangannya fungsi anggaran, legislasi dan pengawasannya,” ujarnya.

KMP dan KIH sampai saat ini belum teruji dan masyarakat menurutnya jangan terbius dengan berbagai janji dan program yang ditebar saat pemilihan caleg maupun pemilihan presiden lalu.

“Jadi KMP atau KIH yg lebih baik, semuanya belum teruji, jangan apriori, juga jangan terlalu terlena dengan image yang sengaja dibangun, mari kita dukung jika programnya untuk kesejahteraan rakyat dan mari kita lawan jika programnya merugikan rakyat bangsa dan negara ? Siapapun dia, KMP ataupun KIH,” tegasnya.

Pilkada

Keputusan Presiden mengeluarkan Perpu Pilkada adalah kebijakan yang baik dan tidak salah secara konstitusi. Sekalipun pilkada melalui DPRD juga tidak melanggar konstitusi namun pilkada langsung jauh lebih memberikan pelaksanaan demokrasi secara substantif, sehingga lebih memiliki legitimasi secara demokratis.

“Realitas politik uang, mahar politik pada partai untuk para calon adalah fakta yang sulit dihindari manakala partai tidak dibiayai oleh negara. Mahalnya biaya kampanye karena luasnya wilayah, sebaran penduduk, kesadaran politik pemilih dan mahalnya transportasi menjadi fakta biaya kampanye (sosialisasi) yang mahal yang harus di lakukan. Maka solusinya negara harus membiayai anggaran partai politik,” tegasnya.

Untuk meminimalisir politik transaksional, maka menurut Hermwanto, pendidikan politik harus menjadi agenda penting bagi partai politik dan  pemerintah untuk membangun kesadaran politik bagi masyarakat.

“Sehingga pada waktunya nanti masyarakt dengan kesadarannya tidak memilih calon pemimpin yang tidak berkualitas dan tidak berintegritas. Butuh kerja panjang dan kesadaran semua pihak tapi kalau kita serius melaksanakanya maka saya yakin pada waktunya nanti politik yang mulia bisa kita rasakan. (Dian Dharma Tungga)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,110PelangganBerlangganan

Terbaru