JAKARTA- Musyawarah Besar Partai Rakyat Demokratik (PRD) menegaskan diri untuk membela rakyat Papua dari penindasan yang berlangsung puluhan tahun sampai hari ini. Menangkan Pancasila, sama saja menangkan sosialisme di bumi Papua, sesuatu yang bikin telinga panas kaum imperialisme dan pesuruhnya yang selama ini seenaknya mengeruk, merampok, membawa pergi hasil hasil alam, meninggikan praktik yang non perikemanusiaan, menjauhkan cita cita keadilan, mematahkan semangat kebangsaan. Hal ini ditegaskan dalam Resolusi PRD yang berjudul ‘Mengembalikan Papua dari Cengkraman Imperialisme Barat’ seperti dikutip Ketua Umum PRD, Agus Jabo Priono kepada Bergelora.com di Jakarta, Senin (12/8).
Menurut Resolusi itu, perakus dan anti kemanusiaan itu, kini sibuk menghasut sana sini, menolak bahkan tidak mau nilai nilai Pancasila yang lahir dan bertahan di Papua ditegakan, bahkan diakui.
“Kaum penjajah yang berhasil menitipkan isu primordialisme, rasisme dan fasisme, tetap membangun pola yang sama dalam menolak apa yang hari ini PRD kumandangkan,” tegasnya.
Dibawah ini isi Resolusi PRD yang berjudul ‘Mengembalikan Papua dari Cengkraman Imperialisme Barat’ :
Menangkan atau membumikan Pancasila di Papua bukan barang asing. Tapi, nilai nilai luhur Bangsa Papua itulah yang dalam hal ini dinamakan Pancasila. Semangat kebangsaan dan keberagaman merupakan jati diri sebagaimana dituangkan dalam lima sila Pancasila.
Ketika PRD melakukan pendidikan kepada kalangan muda mudi kaum pelajar di 14 daerah, PRD kemudian merumuskan satu hal pokok, bahwa masyarakat Papua adalah masyarakat yang masih mengenal budaya musyawarah mufakat, gotong royong dan saling berempati kepada sesamanya. Dikenal dengan para para adat, tikar adat, honai, kunume, dll, merupakan cara masyarakat setempat bermusyawarah dan bermufakat. Begitu pula dengantidak adanya kepemilikan pribadi pada tanah. Soal agraria, orang Papua sama sama memilikinya. Kepemilikan marga.
Jauh sebelum dunia luar sentuh Papua, pola hidup, bertahan hidup hingga berdemokrasi, sudah ada sejak dahulu. Bahkan, cara tersebut, hingga era kapitalisme pun, basis sosial orang Papua belum semuanya punah, masih utuh. Cara mereka bertahan diera serba liberal hari inilah, maka seyogyanya, nilai nilai keluhuran wajib diakui sebagai bagian dari kekuatan keberagaman yang dianut pada ideologi negara itu sendiri.
Mengembalikan Papua dari Cengkeraman Imperialisme
Pasca kemerdekaan Indonesia dari Jepang, Belanda di Papua baru menyiasati kemerdekaan Papua dari Belanda. Sekutu blok barat saat itu kemudian dijadikan boneka dalam politik negosiasi Papua demi konsesi dagang di kemudian hari. Indonesia yang baru merdeka, di bawah kepemimpinan Sukarno, berhasil mengusir kubu blok barat dari Papua.
Tahun 1963 merupakan kemenangan Indonesia sekaligus kemenangan blok timur. Barat tak tinggal diam. Melalui sekutu mereka, Belanda melancarkan proyek politik yang dikenal kemandirian Papua, hingga sekarang masih sering diperjuangkan oleh sebagian masyarakat Papua sebagai hari kemerdekaan. Alih alih membantu Belanda, kapitalis barat atau Amerika justru memilih jalan bersama rezim orde baru Suharto ketimbang sekutu mereka yaitu Belanda.
Orde baru kemudian menjembatani kembalinya kran kapitalisme yang sebelumnya telah diambil alih oleh pemerintahan Sukarno. Kembalinya kapitalisme mendobrak Pancasila yang baru saja dijalankan penuh semangat. UUPMA melahirkan kontrak freeport. Sejak itulah, kebijakan di Papua bernama Indonesia, namun ruh dan arahnya bukan lagi Pancasila, tapi kapitalisme Amerika.
PRD kemudian mengeluarkan resolusi sebagai alat perjuangan kami, bahwa basis sosial orang Papua adalah suku, marga dan keret. Selama ini keberadaan marga atau suku dikesampingkan dalam praktik kebijakan negara. Akibatnya, jiwa jiwa orang Papua makin rapuh, hak hak dasar mereka dirampas begitu saja oleh birokrasi yang mengkapitalkan konstitusi demi memenuhi keinginan kapitalisme belaka.
Kekhawatiran Para Agen Imperialisme di Papua
Menangkan Pancasila, sama saja menangkan sosialisme di bumi Papua, sesuatu yang bikin telinga panas kaum imperialisme dan pesuruhnya yang selama ini seenaknya mengeruk, merampok, membawa pergi hasil hasil alam, meninggikan praktik yang non perikemanusiaan, menjauhkan cita cita keadilan, mematahkan semangat kebangsaan.
Perakus dan anti kemanusiaan itu, kini sibuk menghasut sana sini, menolak bahkan tidak mau nilai nilai Pancasila yang lahir dan bertahan di Papua ditegakan, bahkan diakui. Kaum penjajah yang berhasil menitipkan isu primordialisme, rasisme dan fasisme, tetap membangun pola yang sama dalam menolak apa yang hari ini PRD kumandangkan.
Ketika Indonesia hadir buka akses di Nduga, provokasi asing, kapitalisme barat memainkan hasutan mereka agar kedatangan Indonesia terus dihadang, memanfaatkan keberadaan TPN OPM sebagai alat mereka untuk terus memblokade kehadiran Indonesia di Papua. Apapun kebijakan yang dikerjakan oleh Indonesia, bukan titipan asing, selalu dianggap musuh.
Begitu juga dengan resolusi yang pokoknya mengacu pada basis sosial masyarakat Papua yaitu marga, suku, keret dll, dikuatkan sebagai pengendali kebijakan di Papua, bakal ditentang habis-habisan oleh borjuasi dan komprador Papua yang telah lama saling topang demi kejayaan imperialisme agar tetap jaya di bumi Papua.
Singkatnya, Integrasi adalah jalan membumikan Pancasila di bumi Papua, namun dilucuti oleh Kapitalis Barat pada masuknya freeport dan subsidi otsus. Kini, PRD mengembalikan ruh Pancasila di Papua, melalui posko menangkan Pancasila. Resolusi tersebut bakal bikin antek kapitalis di Papua menyusun berbagai hasutan dan provokasi murahan untuk mengadu domba agar sosialisme di Papua tetap terkubur di bawah jalan imperialisme. (Web Warouw)
