JAKARTA- Presiden Joko Widodo memastikan agar program-program pembangunan tidak lagi diganggu oleh para pemburu rente yang selama ini mengambil keuntungan. Untuk menghadapi persaingan global Presiden menekankan efisiensi disegala bidang. Hal ini ditegaskannya dalam akun twitternya di Jakarta, Jumat (15/1) pagi.
“Sekarang tidak boleh lagi pemburu rente merusak program pembangunan. Efisiensi prasyarat untuk kita bisa bersaing,” tegasnya.
Presiden Joko Widodo juga secara tegas membatasi kerakusan konglomerasi dan menginginkan kebangkitan sektor usaha kecil menengah (UKM) mulai tahun 2016 ini.
“Pembangunan harus memberi ruang pada UKM, jangan terus memperbesar konglomerasi,” tegasnya.
Untuk memastikan kedua hal diatas, Presiden Joko Widodo akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan agar mendapatkan gambaran kongkrit kemajuan pembangunan yang berjalan.
“Untuk memastikan pembangunan berjalan saya selalu turun tangan ke bawah. Saya tidak mau hanya menerima laporan ABS (Asal Bapak Senang),” tegasnya di akun twitter nya.
Jargon Trisakti
Sebelumnya, Partai Rakyat Demokratik (PRD) mengatakan bahwa tahun 2016 ini, Trisakti yang menjadi garis politik Presiden Joko Widodo akan semakin di uji dengan hadirnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Banyak yang beranggapan dengan berlakunya MEA ditahun 2016 akan menjadikan rakyat di Asia Tenggara bisa hidup makmur bersama. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum KPP PRD, Alif Kamal kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (14/1)
“Satu yang pasti bahwa agenda utama dari MEA adalah liberalisasi. Dan saat inilah Trisakti Jokowi kembali mendapatkan momentumnya untuk di uji. Mampukah Trisakti bertahan? Kita tunggu jawabannya 11 bulan kedepan,” ujarnya.
Ia mengatakan, tidak ada yang memungkiri kampanye Trisakti yang dikumandangkan oleh Jokowi-JK saat Pilpres 2014 ternyata menuai banyak dukungan luas dari rakyat Indonesia.
“Setelah sekian lama bangsa ini asing dengan kata-kata Trisakti, Jokowi hadir dengan semboyan yang lain dari slogan kampanye presiden-presiden sebelumnya,” jelasnya.
Semangat yang tak ubahnya sebagai sejarah baru bagi bangsa ini menurutnya menjadi penyemangat dari segenap relawan pendukung Jokowi-JK. Trisakti yang selama begitu asing ditelinga rakyat Indonesia menjadi sarapan pagi yang senantiasa didengar saban hari lewat banyak macam media.
Menurutnya, satu keyakinan pasti dari Jokowi manakala kampanye Trisakti menjadi semboyan utama pada saat Pilpres adalah keyakinannya terhadap situasi kebangsaan yang sangat jauh melenceng dari cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Kolonialisme model baru (baca : Neoliberal) adalah satu aspek yang menjadikan Jokowi-JK mengusung Trisakti sebagai anti tesa dari persoalan bangsa sekarang ini.
“Problemnya selama tahun 2015, Trisakti yang dikenal hebat sejak zaman Bung Karno dan menjadikan bangsa ini disegani oleh negara lain ternyata baru hanya menjadi jargon semata oleh Presiden Jokowi,” katanya
Berbagai macam kebijakan yang bertentangan dengan Trisakti menurutnya justru banyak dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Sebutlah misalnya soal politik utang luar negri kita. Per April 2015 seperti yang dirilis oleh Bank Indonesia, jumlah utang luar negri Indonesia tercatat sebesar USD 299,84 atau setara dengan Rp. 4.133 Triliun.
“Padahal dalam beberapa kesempatan berkampanye saat Pilpres 2014 Jokowi-JK berjanji akan menolak utang luar negeri,” katanya.
Kemudian soal kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Menurut PRD, cerminan kampanye Trisakti ternyata tidak kelihatan dalam struktur kabinet Jokowi-JK yang dinamakan kabinet Gotong Royong.
“Namun, tidak sedikit menteri-menteri yang ada dalam kabinet masih mengedepankan sikap yang anti dengan Trisakti. Belum lagi seringnya silang pendapat antar menteri yang satu dengan menteri yang lain atau bahkan silang pendapat menteri justru dengan Presiden atau Wapres,” ujarnya.
Puncak menguji Trisakti Jokowi ditahun 2015 lalu adalah saat bangsa ini ribut soal PT Freeport Indonesia. Komitmen untuk melaksanakan Trisakti mendapatkan momentumnya ketika kasus “Papa Minta Saham” begitu banyak menyita perhatian rakyat Indonesia.
“Dan lagi-lagi Trisakti yang digembar-gemborkan oleh Jokowi-JK tidak hadir sebagai garda terdepan untuk menegaskan bahwa bangsa ini masih punya kedaulatan,” katanya. (Calvin G. Eben-Haezer)
