PALU- Bantuan satu set mesin bubuk coklat beserta mesin Silent Diesel Generator dari Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal di Desa Tanamea Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala terbengkalai alias mubazir. Sejak bantuan mesin bubuk coklat itu disalurkan pada tahun 2013, hingga kini belum ada nilai manfaat yang dirasakan oleh warga.
“Pasalnya, mesin tersebut belum dapat dioperasikan karena tidak adanya daya dukung berupa modal dan pengembangan sistem manajerial pengelolaan usaha kepada kelompok petani,” ujar Pagama Yebo, Ketua Kelompok Tani Jabal Nur, Pagama yang berasal dari Desa Tanamea, Kecamatan Banawa Selatan kepada Bergelora.com di Palu Kamis (16/4).
Menurutnya, jika usaha ini dikelola dengan baik, ia yakin akan sangat bermanfaat bagi warga masyarakat. Sebab, pada saat mesin tersebut diuji coba, hasil bubuk coklat yang dihasilkan luar biasa, bisa langsung dikonsumsi dalam bentuk kue coklat,
“Namun, seperti yang kita bisa saksikan hari ini, mesin-mesin ini tidak difungsikan lagi. Ya, bisa disebut mubazir karena Pemda Donggala tidak niatan baik untuk mendukung home industri bubuk coklat ini. selain itu Terkait dengan bantuan modal, kami sudah mengusulkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala tapi belum juga ada respon menggembirakan,” jelas Pagama.
Fakta ini terungkap dalam pertemuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tanamea, Kec. Banawa Selatan yang difasilitasi oleh tim fasilitator Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Donggala, Endang Herdiayanti. da dalam pertemua tersbeut dihadiri pula oleh Muh. Masykur, Anggota DPRD Prov. Sulawesi Tengah.
Menurut Masykur, sangat disayangkan mesin yang bagus seperti ini tidak dimanfaatkan apalagi Anggaran yang dikeluarkan untuk pembelian mesin itu sebesar Rp. 1,5 miliar dan hal ini akan menjadi sia-sia jika mesin ini rusak hanya karena tidak difungsikan.
“Sudah hampir 3 tahun mesin itu tidak difungsikan. Kalau dibiarkan seperti ini maka bisa jadi akan jadi barang rongsokan. Rusak bukan karena digunakan tapi karena dimakan usia,” ujar Masykur.
Mestinya menurutnya tidak ada lagi kendala berarti, mesin teknologi sudah ada, tinggal dukungan modal dan pengembangan usaha yang dibutuhkan warga. “Seharusnya menjadi tugas Pemerintah Daerahah menyahuti permintaan warga. Kami yakin, jika ada dukungan modal awal maka home industri ini bisa berkembang karena bahan baku kakao cukup melimpah di Donggala,” katanya.
Oleh karenanya, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pondasi usaha milik desa merupakan sebuah keniscayaan untuk penguatan ekonomi rakyat di pedesaan. Langkah maju Pemerintah Daerah Donggala melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) penting untuk diapresiasi dan disahuti oleh daerah-daerah lain.
Visi pengembangan home industry ini yang sepatutnya dikembangkan oleh Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah, sebab syaratnya sangatlah memungkinkan karena Sulawesi Tengah termasuk daerah penghasil kakao terbesar di republik ini.
“Namun, semua itu kembali lagi kepada kreatifitas dan kemauan Pemerintah Daerah tentunya mau atau tidak, atau sekedar pemburu rente,” demikian ungkap Masykur M Anggota DPRD Prov Sulteng-Ketua Fraksi Nasdem (Lia Somba)
