JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah menegaskan untuk melakukan efisiensi dalam proses penggunaan anggaran. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Salah satu kendala adalah dari Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dianggap Presiden terlalu membebani pengguna anggaran.
“Anggaran yang efektif dan dilakukan dengan baik tidak selalu harus complicated,” kata Menkeu saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2017 di Aula Dhanapala, Jakarta pada Selasa (28/2).
Saat diangkat menjadi Menkeu, Presiden berharap ia dapat mengefisienkan dan mengurangi kerumitan dalam penganggaran.
“Presiden melihat banyak sekali inefficiency dan kompleksitas di dalam proses penggunaan anggaran,” tambahnya.
Untuk itu, Menkeu telah menginstruksikan Direktur Jenderal Anggaran untuk menggunakan teknologi informasi, guna mempermudah proses tersebut.
Saat ini, dari data yang dibacakan Menkeu, jumlah laporan telah berkurang dari 44 laporan menjadi 2 laporan saja.
“Setahun kan cuma 12 bulan kok bikin 44 laporan. Kok kayak kurang laporan aja. Sekarang sudah kita turunkan menjadi 2 laporan saja,” ungkapnya. Sebagai informasi, Kepada Bergelora.com dilaporkan, Rakornas ini juga bertujuan mengevaluasi berbagai kendala yang menghambat kinerja pelaksaan anggaran tahun 2016, salah satunya pelaksanaan kegiatan yang tidak terencana dengan baik dan menumpuk di akhir tahun. Dari acara ini, diharapkan ada solusi untuk kendala tersebut sehingga tidak terulang kembali pada pelaksanaan anggaran tahun 2017. (ZKA Warouw)
