JAKARTA- Sejak Pilpres sampai sekarang situasi politik begitu dinamis, polarisasi politik cukup tajam. Jika di pemerintahan dikuasai oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH), maka di Parlemen Koalisi Merah Putih (KMP) yang berkuasa. Secara programatik pernyataan yang disampaikan sepertinya tidak ada perbedaan, keduanya akan mewujudkan kedaulatan, kemandirian serta kepribadian bangsa, Trisakti, sebagai landasan membangun Indonesia ke depan. Kedua pihak perlu bersaing untuk saling membuktikan Trisakti pada rakyat. Demikian Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), Agus Jabo Priyono kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (10/10).
“Dinamika internal politik dalam negeri itu wajar. Yang tidak wajar adalah jika elit politik baik dieksekutif maupun legislatif gagal membuktikan janji-janji mereka, maka rakyatlah yang akan menghakimi mereka,” tegasnya.
Menurutnya, Blok KMP menyatakan akan mencabut semua UU yang Pro Asing. Demikian juga Jokowi-JK, beserta Partai Pendukungnya, terutama PDIP sudah berulang kali mengatakan akan berjuang mewujudkan Kedaulatan, Kemandirian serta Kepribadian Bangsa.
“Trisakti, siapapun tentunya akan bersepakat, karena itulah sarat utama membangun Indonesia yang adil makmur. Tugas eksekutif dan legislatif adalah harus bisa membuktikan bahwa Trisakti bisa dilaksanakan dalam sistim demokrasi liberal ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada tanggal 5 Juli 1959 Bung Karno mengeluarkan dekrit, dijelaskan dalam Pidato Kenegaraan 17 Agustus 1959, “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, menjadi Manifesto Politik Bangsa Indonesia, Manipol USDEK, UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Nasional, disahkan oleh DPA dan MPRS tahun 1960 menjadi GBHN, sebagai pelaksanaan dari Trisakti.
“Namun semua itu hancur karena Bung Karno dikudeta oleh kekuatan-kekuatan komprador dan kaki tangan imperialis Amerika dan mengkebiri Pancasila dan UUD’45,” ujarnya.
Rakyat Menunggu
Saat ini menurutnya, rakyat sedang menunggu arah perjuangan dari dua blok politik tersebut, siapa yang sungguh-sungguh memperjuangkan Trisakti, dan siapa yang menjadikan Trisakti sebagai demagogi politik.
“Apakah dua blok tersebut akan bahu membahu mewujudkan Trisakti, sebagai implementasi dari cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 atau justru akan saling menegasikan satu sama lain,” jelasnya.
Yang jelas menurut Agus Jabo Priyono, jangan sampai polarisasi politik ini diboncengi dan dimanfaatkan lagi oleh kekuatan asing, yang memang bertujuan memecah belah bangsa.
“Sehingga menjadikan mereka tuan di negeri kita dan menempatkan kita dalam keterbelakangan. Saatnya bagi rakyat untuk bangkit mengawasi dan meluruskan para politisi elit di eksekutif maupun legislatif pada janji-janji dan slogan mereka,” tegasnya.
Untuk itu menurutnya, kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi atau golongan karena Republik Indonesia adalah milik seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke, bukan milik satu agama, golongan, ras atau suku saja.
“Karena pada akhirnya rakyatlah yang akan menjadi hakim, siapa yang khianat akan berhadapan dengan rakyat!” tegasnya. (Tiara Hidup)
