Senin, 10 Februari 2025

Teten Masduki Jangan Jadi Jubir Freeport

JAKARTA- Pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden, Teten Masduki tentang rencana perpanjangan kontrak perusahaan tambang emas Freeport milik Amerika Serikat mengagetkan. Dalam kesempatan berbicara dengan media Teten Masduki justru berbicara layaknya sebagai wakil Freeport bukan sebagai wakil pemerintah atau Kepala Staf Presiden yang sekarang lagi dijabatnya. Hal ini disampaikan oleh Wakil  Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD), Alif Kamal kepada Bergelora.com di Jakarta, Jumat (23/10).

 

“Bukannya mengurusi atau membantu Presiden agar lancar dalam menjalankan tugas, Teten Masduki justru melakukan hal yang melampaui tugas dia sebagai pembantu Presiden di Istana Negara. Justru pernyataan Teten bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko Widod yang menergaskan belum ada perpanjangan kontrak,” ujarnya.

Walaupun kemudian Kamis (22/10) siang Teten Masduki telah mengeluarkan klarifikasi atas pernyataan yang telah dikeluarkan akan tetapi poin-poin klarifikasinya tidak menjawab substansi pernyatan beliau tentang perpanjangan kontrak freeport.

Teten seharusnya sangat paham dengan nurani rakyat Indonesia terkhusus kepada rakyat Papua, yang selama ini tidak banyak mendapatkan keuntungan dengan keberadaan Freeport.

“Seharusnya Teten tidak mengkhianati rakyat Indonesia khususnya rakyat Papua. Dia pasti tahu nurani rakyat karena pengalaman banyak bersentuhan dengan kelompok masyarakat. Jangan juga mencoreng Presiden Joko Widodo dan mengkhianati negara,” ujarnya.

Menurut Alif Kamal, sejak aktif di berbagai kelompok masyarakat sipil Teten Masduki sudah pasti tahu seberapa banyak pelanggaran Hak Azasi Manusia yang terjadi di Papua oleh karena keberadaan Freeport.

“Belum lagi tidak jelas dan tidak adilnya pembagian royalti terhadap pemerintah dan masyarakat Papua, dan persoalan-persoalan yang lain,” ujarnya.

Dengan cita-cita Trisakti dan Nawacita yang telah diusung oleh Pemerintahan Joko Widodo selama 1 tahun terakhir ini maka tidak selayaknya Teten Masduki berbicara tentang perpanjangan Freeport, apalagi sedikit menakut-nakuti dengan mengatakan bahwa kalau tidak ada investasi freeport maka APBN akan bangkrut.

“Sudah selayaknya Teten Masduki dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan meminta maaf kepada rakyat Indonesia terkhusus kepada rakyat Papua, atau kalau beliau tidak melakukan itu maka Presiden Jokowi layak mencopot beliau dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan,” tegasnya.

Sebelumnya, Teten Masduki memberi sinyal mendukung Menteri ESDM yang ingin Freeport bisa memperoleh perpanjangan kontrak dalam tempo cepat. Bahkan tanpa menyebut angka pasti, ia menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa kolaps tanpa ada setoran dari Freeport.

“Kontrak Freeport berakhir 2021, dan sesuai Undang-Undang baru bisa dibahas perpanjangannya pada 2019. Tapi ini produksi akan turun kalau tidak ada investasi baru dan menjadi gangguan ke pendapatan jadi pemerintah juga berkepentingan produksi bertambah, kalau tidak APBN langsung kolaps karena nilainya besar,” ujar Teten di Istana Kepresidenan, kepada pers Selasa (20/10).

Sebelumnya Freeport menyatakan siap menanam investasi US$ 18 miliar demi menggarap tambang bawah tanah di Papua, namun memberi sinyal baru akan merealisasikan investasi tersebut jika pemerintah menerbitkan perpanjangan Kontak Karya (KK) saat ini yang dipastikan melanggar aturan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan pengajuan permohonan perpanjangan izin pertambangan baru boleh diajukan perusahaan tambang paling cepat dua tahun sebelum kontrak habis. (Calvin G. Eben-Haezer)

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Stay Connected

342FansSuka
1,543PengikutMengikuti
1,110PelangganBerlangganan

Terbaru